Managing State: Dikelola Proxy China, Operasi Cangkok Identitas

Oleh : Rusdianto Samawa – Direktur Eksekutif Global Base Review (GBR)

SwaraSenayan.com – Perlu penjelasan terlebih dahulu, awal dari tulisan ini. Saya cenderung menggugat sistem Partai Komunis China yang menjadi Proxy Wars diberbagai negara yang dilewati oleh program One Belt One Road (OBOR). Tak ketinggalan Indonesia, Proxy Wars yang dimainkan oleh China di wilayah Republik Indonesia sudah sangat dalam. Seolah Proxy Wars itu bagian dari kerjasama antar negara sehingga seperti resmi dilakukannya.

Kasus terbaru terjadi, yakni terkuaknya pabrik industri Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP dan Kartu Keluarga (KK). Hal itu terungkap di Bogor, baru-baru ini. Mengapa harus Indonesia dipilih sebagai wilayah perang (Proxy Wars), apalagi berkaitan langsung dengan Pilpres 2019 ?.

Tulisan ini, tidak dalam kapasitas menebar ujaran kebencian terhadap komunitas kawan-kawan Tionghoa. Tetapi, mengapa penguasa / kekuasaan sekarang ikut-ikutan terlibat dalam proxy ini dengan menggunakan arus besar etnis China yang baru datang dalam berbagai kampanye anti agama dan menjustifikasi agama tertentu radikal?. Padahal sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Apalagi, selama ini warga negara Indonesia (pribumi) saja sangat sulit membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau sekedar perbaharui tempat tinggal dan wilayah pemilihan dalam pemilu sebagai pemilih. Ini bentuk ketidakadilan dan ketimpangan yang ada dan muncul sebagai fakta, tentu audah bisa berkesimpulan bahwa yang membuat ketegangan ideologis ini muncul disebabkan Proxy China, lalu di sepakati bahkan dilakukan (eksekusi) oleh orang-orang yang bekuasa hari ini.

Sungguh heran, miris batin rakyat pribumi, sebagai warga negara yang baik, sungguh sesak melihat dan mengamati prilaku para elit-elit negara ini yang membuat negara China begitu leluasa menjadikan bangsa Indonesia sebagai lahan perang Proxy. Heran, sungguh tak habis pikir.

Selama ini, ada sebuah raison d’etre proses manajemen minoritas etnic di Indonesia belum cukup pengalaman. Faktanya, negara China begitu leluasa menggunakan jasa-jasa oknum etnis Tionghoa sebagai motor Proxy. Walaupun, banyak kawan-kawan etnis Tionghoa yang sangat nasionalis dan pro NKRI. Sangat banyak, tak diragukan mereka.

Hal ini bukan soal kebencian terhadap suatu etnis, tetapi lebih kedepankan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia. Kebanyakan rakyat sekarang, tidak bisa menbedakannya.

Yang disebut Proxy Wars itu yakni warga negara China yang baru datang secara ilegal, hidup 1-2 hari di Indonesia. Lalu menetap, aktivitas dan berkumpul, kemudian mengurus KTP, KK, dan NPWP. Terakhir mereka memberi suara pada pemilu. Ini kasus DKI Jakarta sangat banyak terjadi. Herannya, mereka tinggal menerima semua, sudah ada kacungnya, yang mengurusnya kelengkapan administrasi itu agar diakui sebagai warga negara.

Dalam artikel K. B. Tan (2010) berjudul “From so Journers to Citizens: Managing the Ethnic Chinese Minority in Indonesia and Malaysia, Published: The Journal News – Singapore, bahwa dominasi etnis China yang baru datang ke suatu negara, seiring tidak kompatiblenya manajemen dinamika pengelolaan konflik sejarah. Negara-negara multi-etnis sering memilih pembangunan bangsa yang tidak selektif dengan menciptakan batas-batas etnis yang dilembagakan oleh negara sehingga perang Proxy tidak bisa dihindari.

Lanjut K. B. tan, bahwa di Indonesia, diketahui dominasi etnis terjadi ketika satu kelompok etnis minoritas menguasai mayoritas melalui sistem pertanahan, perekonomian dan sektor jasa keuangan seperti Bank-Bank dan regulasi kelembagaan negara.

Terkadang terjadi marginalisasi sistematis dipengaruhi oleh dinamika politik kelompok yang didominan, reproduksi budaya dan cara hidup bermasyarakat. Hal tersebut, banyak di Jumpai kasus rasisme oleh kelompok minoritas, seperti penghinaan kepada Gubernur NTB di Bandara Changgi Singapore, dan terungkapnya pabrik E-KTP palsu di Bogor. Ada banyak lagi kalau diungkap. Lalu, tujuan mereka apa, kalau tidak ingin menguasai dan memecah belah suatu negara.

Menurut K. B. Tan, sebagian minoritas seperti itu karena merasa dilindungi oleh kekuasaan atau arus kelompok yang memberi peluang kepada mereka. Namun, kali ini di Malaysia munculnya Partai Pribumi Malaysia pimpinan Mahathir Mohamad, bisa jadi menegaskan identitas Pribumi yang berbeda dengan suku Tionghoa.

Di Indonesia sebaliknya, kata pribumi dihapus sebagai jalan meretas perbedaan antar suku yang lain berasal dari luar (asing). Melihat beberapa fakta, bahwa suatu ketika akan terjadi akumulasi prasa-prasa konflik yang sudah ada apabila manajemennya tidak diperbaiki. Terutama soal TKA yang dinilai lebih banyak illegal masuk Indonesia dan mereka biasanya langsung menetap dan diakui kewarganegaraanya.

Sementara kelembagaan etnis yang dimaksud K. B. Tan adalah proses mereka dipermudah untuk mendapat kemudahan administrasi kependudukan, jaminan sosial dan keamanannya. Bahkan, kesejahteraannya.

Menurut Gusdur saat jadi Presiden,.yang mengilhami lahirnya etnis Tionghoa bertujuan melindungi mereka dari kekerasan politik dan merubah substansi Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen pertama – keempat yakni dibolehkan bagi siapapun untuk menjadi berkiprah dalam berbagai bidang, mulai dari mendirikan sekolah, politisi, dirikan partai, hingga menduduki jabatan Presiden, Gubernur, Bupati, Kepala Desa hingga ketua RT / RW.

Sedangkan, artikel berjudul “China’s New Global Ambition” terbit pada 11 Mei 2018 di media Bussines, bahwa Partai Komunis China yang telah berkuasa lama di China telah meminta Komintern International, terutama kawasan Asia Facific seluruh negara untuk melindungi dan lakukan pendekatan aproach untuk menguasai lapangan (wilayah tempat tinggal). Tentu bagi etnic China diseluruh negara menjadi pesan kuat yang harus dilaksanakan secara totalitas untuk saling melindungi dan mengisi ruang kosong. Bagi PKC, China harus berambisi dan mengendalikan etnic-etnic China diberbagai negara.

Menurut Indra Wardhana (2018), katakan bahwa sala satu contoh dilucuti kekuasaan pemerintah Srilanka. Penderitaan rakyat Srilanka sebagai korban geopolitik dan geostrategi Cina, “We are not against investments, but we don’t want to lose our lands and homes,” Srilanka Peoples.” Melalui penguasaan inilah Perang Proxy China lebih efektif karena sebelum telah menguasai pelabuhan Hambantota ke perusahaan China secara sah atas penyerahan pemerintah Srilanka. Dengan dikuasainya pelabuhan tersebut, maka eksodus pekerja China secara bebas tanpa adminiatrasi melalui program China yang bernama ‘Belt and Road Initiative’. Sekarang, Srilanka di aneksasi oleh Proxy Wars yang menguasai seluruh sektor, mulai jasa keuangan hingga perguruan tinggi.

Menurut Daphnee Hui Lin Lee (1988), “Managing Chineseness Identity and Ethnic Management in Singapore,” diterbitkan oleh Frontiers of Globalization Library of Congress Palgrave Macmillan Imprint is published by Springer Nature, bahwa Cina diperkirakan menjadi kekuatan global. Bentuk awal ekonomi politiknya dengan gugus cabang komunis liberal yang sistem kapitalistik dapat disebut ideologis monolitis (satu arah) untuk mengontrol tujuan mereka.

Menurut Lee, bahwa kapitalistik tidak miliki warisan budaya kegamaan untuk transisi, seperti Max Weber membuktikan dalam “The Ethics Protestan,” tidak memiliki modal budaya yang diperlukan untuk kelancaran transisi ke jaringan liberalisme dan sekularian kapitalis. Tetapi, kalau negara-negara Asia Tenggara dan Asia Tengah memiliki kapasitas atau power modal budaya kegamaan yang mudah dipecah dan dibagi untuk dikuasai. Inilah fokus China kembangkan pasar ekonomi politiknya di Indonesia sebagai reason Asia Tenggara.

Menariknya, Weber Lucian Pye (2017), sudah menyimpulkan bahwa “Spirit of Chinese Politics” tidak dapat didamaikan dengan negara-negara Amerika Serikat (Barat). Maka dibuktikan melalui perang dagang. China memasang radar dibeberapa negara untuk mengetahui perkembangan dan situasi. Termasuk Indonesia, karena jalur Sutra yang dilaluinya. Bertujuan perang dagang dan proxy yang mereka gencarkan teridentifikasi secara bagus sehingga ada alur antisipatif.

Hal yang sangat ambisius, ketika Weber Lucian Pye (2017), ungkap kerjasama China dengan Amerika Serikat serta beberapa negara kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia bahwa masyarakat harus dibangun wawasan liberalisasi pemikiran dan menggurangi aktivitas kegamaan. Selaras apa yang diungkap oleh Snowden dalam rekaman intelijent yang memprediksi China melakukan liberalisasi terhadap sektor spritualitas kegamaan.

Situasi ini dibenarkan oleh Yingchi Chu (1988), seorang menteri China bahwa “politik identitas” antara China dengan banyak negara Jalur Sutra harus terus dilakukan sebagai strategi pelemahan terhadap kedaulatan negara yang sah.

Diseminasi soft power Cina menjadi alat propaganda dan agitasi untuk pelemahan negara lain, sementara sirkulasi pengaruh budaya sosial dan kegamaan dianggap oleh China sebagai “Polusi Spiritual.” Karena kekuatan budaya sosial dan keagamaan dianggap mengunci diaspora China dalam lanskap hegemonik ganda mereka (Baca: Langkah Pemikiran Mao Zetung).

Saya menyebut proses ini sebagai “Operasi Pencangkokan identitas” sebagai strategi Proxy Wars dalam berbagai bidang, terutama dagang dan teknologi. Pencangkokan identitas merupakan normatifitas sistem administrasi negara untuk mencangkok kekuatan simbol-simbol agama, identitas, kependudukan, demografi dan sosionografi.

Kekuatan simbolis itu, menurut Pierre Bourdieu, mengacu pada tingkat otonomi yang diberikan secara kolektif itu menempati posisi elit dalam hierarki sosial dan kekuasaan. Pengguna power kekuasaan ini menarik simbol-simbol itu sebagai alat propagandakan dengan otoritas normatif diatas tadi.

Sebaliknya, “Operasi Pengguna Cangkok Identitas” ini akan berusaha dengan cara imitasi, subversif, hibridisasi, dan / atau rekombinasi seluruh perangkat lunak negara-negara tempat mereka beroperasi. Sala satu contoh paling mutakhir di Indonesia adalah ketika negara diatur oleh Proxy China untuk membuat perangkat lunak kewarganegaraan seperti KTP, Daftar Nomor Telpon, Kartu Keluarga dan pemegang NPWP.

Melalui proxy itulah, tekanan untuk ciptakan ketegangan pada frekuensi konflik secara berjangka dan melakukan adaptasi secara kompresi. Setelah konflik itu muncul, maka respon yang efisien lebih sering dilakukan. Meskipun aktor identitas mencangkok mungkin tidak sepenuhnya memahami bentuk-bentuk normatif ini.

Melihat perkembangan ekonomi politik global dengan hegemoni ganda proxy ini sebagai hasil pencangkokan identitas. Justru, langkah-langkah pencangkokan identitas meningkatkan kompleksitas. Proxy pencangkokan identitas itu fokus pada hegemoni ganda saat ini, entitas Proxy ini diwakili oleh China. Tentu, representasi asimetris ini sudah terjadi di Indonesia saat ini. Tentunya wilayah Indonesia yang sedang menjalankan program One Belt One Road. *SS