Gelar “TGB” Tidak Disematkan Untuk Zainul Majdi

Ayo Berbagi!

conpersnw

SwaraSenayan.com. Nahdlatul Wathan (NW) adalah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh ulama besar Tuan Guru Kyai Haji (TGKH) Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pada tahun 1953 di Pancor Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Tiga warisan besar yang ia tinggalkan adalah ribuan ulama, puluhan ribu santri, dan sekitar seribu lebih kelembagaan NW yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara.

Pendiri NW, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid memulai dakwahnya sejak sekembalinya dari tanah suci, saat itu usianya masih muda. Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) menyematkan gelar Tuan Guru Bajang (TGB). Gelar yang disematkan ini diberikan masyarakat sebagai bentuk penghargaan sekaligus penghormatan dalam mensyiarkan agama Islam sewaktu ia masih muda.

Latar belakang gelar TGB inilah yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, termasuk asal-usul gelar TGB ini disematkan masyarakat kepada Pendiri NW. Kini, masyarakat mengenal gelar TGB dari gelar yang disandang Zainul Majdi yang juga saat ini sebagai Gubernur NTB.

Dalam konferensi pers Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) yang digelar di Restoran Pulau Dua Senayan Jakarta (3/10/2016), menyatakan bahwa sesungguhnya gelar TGB selain melekat pada Pendiri NW sewaktu masih muda, gelar itu kembali disematkan oleh Pendiri NW kepada cucunya TGB. KH. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani, Lc., M.Pd.I bukan kepada Zainul Majdi.

“Ibu saya juga kaget, kenapa hanya saya yang diberi gelar TGB. Padahal cucunya tidak hanya saya. Saya disematkan gelar TGB ini oleh kakek saya sejak berusia 4 tahun. Sejak masih kanak-kanak, kakek saya sering mengajak kedalam majelis-majelis ilmu dan berbagai peringatan keagamaan,” jelas Zainuddin Ats-Tsani kepada SWARA SENAYAN (3/10/2016).

Lanjut Zainuddin At-Tsani, PBNW dibawah kepemimpinan Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) tetap konsisten melanjutkan amanah Pendiri NW melalui kegiatan dakwah dan pendidikan hingga ke pelosok NTB, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan daerah lainnya.

“Kakek saya membangun 720 madrasah, target beliau sebelum wafat bisa membangun 1.000 madrasah. Alhamdulillah, sekarang amanah beliau terus dilanjutkan ibu saya hingga saat ini NW sudah membangun 1.200 madrasah,” terangnya.

Menurut Zainuddin At-Tsani, NW dibawah kepemimpinan Ummi Raihanun fokus mengembangkan dakwah dan pendidikan sebagaimana amanah kakeknya. Karena itu, jika ada pihak lain yang mengklaim NW, termasuk Zainul Majdi sebagai Gubernur NTB, maka pihaknya berani mengajak debat terbuka.

“Zainul Majdi tidak berani diajak debat terbuka. Kami berani karena benar-benar ingin menegakkan dan menjaga amanah cita-cita dan perjuangan kakek saya. Kini, setelah dasar hukumnya jelas, bahwa PBNW dibawah kepemimpinan Ummi Raihanun, maka kami menghimbau kepada pihak-pihak lain yang masih mengatasnamakan NW untuk segera mematuhi aturan dan putusan hukum ini,” imbau Zainuddin Tsani.

zainuddin-tsani
Zainuddin At-Tsani Sejak Kanak-kanak Mendampingi Kakeknya Dalam Berdakwah

Sementara, menurut TGH. Lalu Gede M. Ali Wirasakti Amir Murni, Lc., MA, Ro’is ‘Am Dewan Mustasyar PBNW menyindir bahwa gelar TGB pada Zainul Majdi sudah dikapitalisasi menjadi asset bagi karier politiknya.

“Gelar TGB inilah yang mendorong Zainul Majdi untuk meraih popularitas sekaligus mengkapitalisasi  ormas NW untuk kepentingan politiknya hingga ia terpilih menjadi Gubernur NTB,” tegasnya.

“Darimana Zainul Majdi mendapat gelar TGB, kok tiba-tiba pulang dari luar negeri lalu menyematkan gelar pada dirinya sendiri dan mengklaim sebagai Ketua Umum PBNW?,” tanya Gede Sakti.

Kini, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37K/TUN/2016 yang megabulkan seluruh permohonan Nahdlatul Wathan di bawah pimpinan Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM. Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut selanjutnya terbit surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-26. AH.01.08. Tahun 2016, tertanggal 24 Agustus 2016, tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00297.6010.2014, yang secara hukum membatalkan kepengurusan NW dibawah kepemimpinan Zainul Majdi yang juga sebagai Gubernur NTB yang mana tahun 2014 membuat akte pendirian baru untuk NW.

Dengan terbitnya SK Menkumham Nomor: AHU-0000482.AH.01.08. Tahun 2016, tertanggal 24 Agustus 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, kepengurusan yang sah dari Perkumpulan Nahdlatul Wathan dimana Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM, sebagai Ketua Umum PBNW dan DR. TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA, sebagai Sekretaris Jenderal.  ■MTQ

Ayo Berbagi!