SwaraSenayan.com. H. Bahauddin Thonti selaku Pemrakarsa / inisiator pendirian Partai Demokrat menegaskan bahwa kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah sah dan tidak bisa diambil oleh kekuasaan di luar partai.
Dirinya mengaku resah dengan perilaku elite kekuasaan yang berusaha mencongkel kepemimpinan partai yang memiliki kedaulatan.
“Kekuasaan di luar otoritas partai tidak bisa digunakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai. Semua ada aturan mainnya, gak bisa seenaknya ambil paksa yang merampas kedaulatan partai,” jelas Thonti dalam mimbar bebas yang menghadirkan pendiri partai di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (8/3/2021).
Thonti menegaskan Partai Demokrat bangga memiliki ketua umum seperti AHY, sosok milenial muda yang santun, cerdas dan merakyat.
Menurut Thonti, AHY adalah figur yang tepat memimpin partai di era milenial. Partai politik harus cepat merespon dinamika sosial politik, apalagi era sekarang sebagai bonus demografi usia produktif maka kekuatan anak muda dengan seluruh potensinya adalah aset partai yang sekaligus sebagai modal bagi kemajuan bangsa.
“Sudah sepantasnya lah kaum milenial diberi mandat dan amanah untuk memimpin partai yang modern, sosok AHY sudah mempertaruhkan kariernya di militer dengan memilih jalan pengabdiannya menjadi politikus,” ujar Thonti kepada SwaraSenayan.
AHY sebagai calon jenderal yang menanggalkan karier nya di militer inilah yang diapresiasi Thonti. Menurutnya, pilihan AHY sebagai politikus telah membuka jalan pengabdian bagi kemaslahatan masyarakat banyak.
Kehebatan AHY ini menurut Thonti menjadi referensi baru di dunia. Meski hanya berpangkat Mayor, AHY sudah ‘dikudeta’ Jenderal. Jelas, kemampuan Sang Mayor sangat diperhitungkan oleh Sang Jenderal.
“Baru kali ini Jenderal mengkudeta Mayor. KSP Moeldoko telah menutup apresiasi politik terhadap generasi muda untuk memimpin partai politik yang terbuka dan modern,” tegasnya.
Kudeta politik, tepatnya pencaplokan partai politik oleh kekuasaan melalui Kantor Staf Presiden ini menurut Thonti adalah tindakan inkonstitusional dan ilegal yang menghalalkan segala cara yang akan berhadapan dengan militansi kader demokrat di seluruh Indonesia.
“Upaya pencaplokan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko akan mengkerdilkan pembangunan demokratisasi di Indonesia yang menciptakan instabilitas politik semakin memanas,” pungkasnya.
