SwaraSENAYAN.com. Dalam Rapat Kerja antara Komisi IV DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (13/4/2016), menteri Susi dianggap mengganggu hubungan kerjasama bilateral dengan China.
Pendapat tersebut diutarakan Anggota Komisi IV dari Fraksi PDI-Perjuangan Ono Surono, pasalnya kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan mengganggu hubungan kerjasama bilateral dengan China. Padahal sedianya pemerintah Indonesia telah menyepakati nota kesepahaman dengan pemerintah China untuk bidang perikanan tangkap.
Ono menuturkan, dengan dikeluarkannya aturan moratorium perizinan kapal eks asing dan pelarangan alih muatan tengah laut, maka rencana peningkatan investasi China pada sektor perikanan tangkap praktis terjegal.
Dalam kesempatan tersebut, Susi menyadari banyak pihak menyesalkan langkah-langkah kebijakannya untuk kedaulatan maritim. “Karena adanya Menteri Susi, kerjasama dengan China atas 1.000 kapal super purse seine yang datang dari China batal,” kata Susi.
“Saya rasa itu patut disyukuri oleh kita semua. Karena kalau 1.000 kapal super purse seine masuk ke perairan Indonesia, saya yakin itu akan menghabiskan sumber daya alam yang ada,” kata dia lagi.
Susi menjelaskan, perjanjian tersebut ditandatangani dua pekan sebelum dirinya masuk ke pemerintahan. Perjanjian ditandatangani oleh Direktur Perikanan Tangkap, KKP kala itu, Gellwyn Jusuf.
“Karena hal itu sangat strategis, maka saya batalkan perjanjian itu. Dan saya sudah bicara, kita menuju sustainability. Super purse seine itu tidak ramah lingkungan, sangat besar, dan seharusnya tidak boleh diizinkan, kapal-kapal purse seine kita bisa kalah bersaing,” jelas Susi.
Ketika dihubungi SwaraSENAYAN (14/4/2016), Susi menyatakan bahwa dengan berdaulatnya perairan kita dari kapal-kapal asing pertumbuhan langsung kita dapatkan. Progam kementeriannya dengan kapalisasi 3.500 kapal KKP untuk nelayan akan meningkatkan produktivitas tangkapan nelayan sekaligus mengangkat kesejahteraan nelayan.
“Kapal kita banyak, sehingga nelayan kita tetap bisa melaut tanpa bersaing dengan kapal asing di tengah laut kita sendiri. PDB tumbuh, NTN naik berarti pertumbuhan itu dinikmati oleh semuanya,” jelasnya kepada SwaraSENAYAN.
Batalnya perjanjian kerjasama dengan China soal 1.000 kapal super purse seine itu dinilai Susi tidak menjadi soal. Toh, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) justru investasi bidang perikanan naik 13 kali lipat tahun ini dibandingkan tahun lalu.
Catatan lain dari Badan Pusat Statistik (BPS) nilai tukar petani subsektor perikanan pada kuartal-I 2016 mengalami peningkatan menjadi 110. Adapun pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan sepanjang 2015 mencapai 8,96 persen.
“Kenaikan angka-angka indikator tersebut meningkat itu tanpa kapal asing lho,” jelasnya.
Menurut Susi, satu hal yang sangat baik batalnya 1.000 kapal super purse seine itu masuk ke Indonesia. Kita tidak perlu sesali. Bilateral itu masih baik. “Kan investasi di bidang apa saja ada, tidak hanya perikanan,” pungkas Susi. ■mtq
