SwaraSENAYAN.com. Masyarakat Jakarta Utara Bersatu (AMJUB) serukan aksi “Jakarta Yang Damai dan Bermartabat Serta Keutuhan NKRI Dari Jakarta Utara Melawan”. Aksi massa ini, menurut Koordinator AMJUB, Jamran, sebagai bentuk perlawanan terhadap keresahan warga Jakarta, khususnya kawasan Utara, yang belakangan diperlakukan secara tidak adil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
“Mengingat kondisi DKI Jakarta saat ini telah dibuat gaduh, kisruh dan tidak nyaman oleh Pemda DKI Jakarta, yang semua persoalan sebagian besar ada di wilayah Jakarta Utara, seperti penggusuran kampung-kampung sejarah atas nama ketertiban umum yang tidak jelas, reklamasi pantai yang banyak nuansa korupsi serta keberpihakan kepada pengusaha-pengusaha hitam,” ujar Jamran kepada SwaraSENAYAN, Kamis (28/4/2016).
Selain itu, kata Jamran, masih banyak lagi permasalahan yang mengganjal hati masyarakat adalah terkait dengan kasus RS Sumber Waras yang melibatkan nama Ahok yang penuh dengan keganjilan. Jamran menuding adanya campur tangan orang kuat yang menghalangi kasus tersebut untuk dimejahijaukan.
“Jelas ada sebuah kekuatan dari rezim pemerintah saat ini yang menghalangi kasus ini bergulir di meja pengadilan,” tegasnya.
Dari semua parameter yang ada, lanjut Jamran, kepemimpinan Ahok sudah terbilang gagal, mulai dari gayanya memimpin, penyerapan anggaran serta koordinasi dengan birokrasi yang jauh dari kata layak bahkan terbilang buruk. Tidak hanya itu, menurut Jamran, munculnya pendukung yang pro dan yang kontra terhadap bekas Bupati Bangka Belitung itu diperkirakan akan menimbulkan persoalan-persoalan baru karena banyak melibatkan isu SARA di dalamnya.
“Bahkan dukungan masyarakat kepada Ahok membuat sang gubernur ini menjadi terlihat angkuh, sombong bahkan arogan, seakan akan hanya dia pemimpin yg bersih tidak pernah berbuat salah,” sambungnya.
Aksi “Jakarta Yang Damai dan Bermartabat Serta Keutuhan NKRI Dari Jakarta Utara Melawan” ini rencananya akan digelar pada dua titik di Jakarta mengambil tempat di depan Balaikota dan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 Mei 2016 dari pukul 10 pagi hingga selesai.
Dalam aksi tersebut, AMJUB rencananya akan menyuarakan penolakan mereka atas wacana Ahok yang kembali ikut dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode yang baru serta permintaan mereka kepada KPK untuk memproses Ahok sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini.■mrf
