Indonesia Harus Belajar Dari Kejujuran Mahathir

Oleh : Insanial Burhamzah

SwaraSenayan.com

Pendahuluan

Mahathir Muhammad telah membuktikan dirinya kepada masyarakat negerinya dan dunia  bagaimana ia menjadi pemimpin yang baik, berkuasa tapi tidak menindas kemanusiaan. Beliau paham, apa artinya sebagai Pemimpin, dia pemersatu, bukan pemecah belah. Dia melindungi, bukan membiarkan rakyatnya sengsara. Beliau menjadi pelayan, bukan menjadi tuan.

Ia meninggalkan warisan moral yang tidak terhapuskan”. Sehingga di usianya yang KE 92 tahun, beliau masih bisa dipandang dan dipercaya untuk membebaskan  negerinya dari sandera  para politisi yang korup yang  berkolaborasi dengan  komprador asing.

Mahathir mengundurkan diri dari UMNO karena penyimpangan dalam prinsip-prinsip Partai yang memperjuangkan aspirasi satu orang [Najib] dan bukan aspirasi anggota-anggota secara keseluruhan. Selanjutnya dia katakan bahwa :

“Malaysia akan melalui periode buruk di mana pertumbuhan ekonomi telah melambat, pendapatan per kapita telah menurun dan nilai mata uang Ringgit serta pasar saham tidak berjalan dengan baik”

“Organisasi yang dipimpin Najib sekarang bukan lagi UMNO yang didirikan pada 11 Mei 1946”.

Semua berawal karena ke-JUJURan. Masyarakat mereka percaya bahwa semua kebaikan yang ada pada diri Mahathir adalah  berawal dari kejujurannya. Pada saat seorang jujur maka semua kebijakannya akan bermuara pada keadilan dan pembangunan akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai standar mutu yang telah ditetapkan di segala bidang mulai dari kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dll.

Kenapa Partai Politik di Indonesia sangat sedikit kontribusinya pada pembangunan Nasional yang ber nilai keadilan.

Kenapa tanah dan air serta iklim yang memiliki sumber alam Indonesia, yang menurut laporan Bank Dunia adalah terkaya di dunia. Menjadi paradoks, karena tidak mampu memberi makan bangsanya sendiri, dan bahkan 17% rakyatnya masih busung lapar. Dan sebagian besar rakyat bangsa ini masih hidup dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan..?.

Jawaban yang pasti adalah karena Indonesia adalah salah satu Negara dengan kondisi LOW TRUST SOCIETY atau sama dengan bangsa yang ke-JUJURAN nya sangat rendah.

High Trust Society Vs Low Trust Society

Yoshihiro Francis Fukuyama, adalah political scientist, political economist, dan penulis buku book The End of History and the Last Man (1992), dalam bukunya tetsebut beliau mengupas tentang High Trust Society dan Low Trust Society

HIGH TRUST SOCIETY: Masyarakat dimana sistem sudah berjalan dengan rapi dan teratur, hukum berjalan dengan tegak sehingga timbul saling percaya di antara anggota masyarakat. Karena ada asumsi segala hak dan kewajiban masyarakat akan dilindungi negara dengan hukumnya.

LOW TRUST SOCIETY: Masyarakat dimana sistem tidak berjalan alias hukum seringkali diinjak-injak. Ketidakpercayaan antar anggota masyarakat besar sehingga sering timbul ekses saling curiga. Masyarakat kerapkali harus berupaya keras merebut haknya, sementara di sisi lain malah banyak yang mengabaikan kewajibannya.

Dari definisi tersebut, sudah dapat kita tebak bangsa ini termasuk katagori yang mana.

Potret buram kita sebagai LOW TRUST SOCIETY terlihat ketika kita bertransaksi. Betapa kita harus super teliti saat akan membeli barang, bertanya ini-itu, mengecek sampai njelimet. Hal ini tidak akan terjadi di negara yang high trust society. Kalau ada pembeli sampai bertanya pada penjual kualitas jualannya dan si penjual menerangkan-, pembeli akan percaya karena bila si penjual wanprestasi tinggal mengembalikan barang tersebut atau dilaporkan pada polisi. Namun sebaliknya, jika kita membeli barang dengan kontrak di atas kertas segel pun yang dibuat secara hukum di hadapan pejabat berwenang saja bisa diingkari. Malah tak jarang pejabatnya sendiri yang ikut ‘bermain’.

Maka, tidak heran Money Politic tidak dapat  dihindarkan. Sehingga para koruptor dapat membeli hukum dan sekaligus membeli kekuasaan Politik di Negara ini.

Menurut Maharhir,  di dunia ini tidak ada negara yang bebas dari korupsi. Meski kadar korupsinya itu berbeda-beda. Ada korupsi yang dilakukan di bawah meja dan ada korupsi yang dilakukan di atas meja.

Dan untuk mengatasi masalah itu Mahathir katakana harus dilakukan dengan dua cara.

Pertama melalui keteladanan yang dicontohkan seorang pemimpin. Pemimpin yang baik akan memberikan dampak yang baik bagi bawahannya. “Kepemimpinan melalui teladan. Kalau pemimpin sudah baik maka rakyat akan baik,” katanya.

Kedua adalah menanamkan nilai agama Islam sejak dini kepada generasi berikutnya. Sehingga anak-anak di sekolah sejak awal sudah memeroleh pendidikan agama yang baik. “Nilai-nilai Islam harus dimainkan dalam sistem pendidikan agar disemai anak-anak kita, sehingga mereka tahu apa itu nilai-nilai Islam dan biar melekat dalam hati. Cara yang terbaik yaitu internalisasi Islam kepada anak-anak,” jelas Mahathir Mohammad.

Sayangnya dari 50 negara Islam yang ada tidak satu pun masuk ke dalam negara maju yang berkualifikasi High Trust Society. Solusi yang diberikan Mahathir agar negara Islam itu bisa kembali kepada nilai-nilai Islam yaitu Al Quran dan Hadits.

Menurut Mahathir, pemerintahan yang baik itu adalah lahir dari kejujuran hati, sehingga pemerintah dapat menjalankan amanah yang telah diterimanya dari rakyat untuk menyejahterakan rakyatnya. Kejujuran  itu sesuatu yang amat penting untuk menjalankan amanah guna menciptakan kesejahteraan manusia. Mahatthir berharap pemerintah memiliki fondasi kejujuran yang tinggi untuk menjalankan amanah yang diberikan.

Inspiratif Bagi Indonesia

Kehadiran Mahathir yang berusia menjelang 93 tahun dalam percaturan politik, semula tidak terlalu dipandang serius. Sebab, pasca dia lengser 15 tahun setelah menjabat PM Malaysia selama 22 tahun, dia seakan tenggelam oleh media. Selain itu, Mahathir dianggap berani mengambil issu Anti China. Sementara populasi keturunan China di Malaysia lebih besar persentasinya dibanding Indonesia.

Namun, Maharhir yang geram harus turun gunung menghadapi skandal korupsi Najib. Dengan komentar bahwa: “Orang ini mencuri uang, bukan beberapa ratus atau ribuan dolar, dia mencuri miliaran dolar!” ujar Mahathir dalam sebuah sesi wawancara. Bahkan, dia rela untuk berdamai dengan Anwar Ibrahim, rival abadinya semasa memerintah, demi  menumbangkan Najib.

Ternyata semangat Mahathir disambut mayoritas rakyat Malaysia. Skandal korupsi yang menyelimuti Najib dianggap lebih mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan usia sepuh Mahathir. Ini merupakan bentuk rasionalitas politik rakyat Malaysia dalam menentukan masa depan bangsanya.

Rumus politik rasional selalu begitu. Semakin baik kinerja pemerintah, oposisi semakin tidak laku. Sebaliknya, semakin  tidak becus kerja pemerintah  dan korup, oposisi semakin mendapat angin surga untuk menumbangkannya.

Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Fadli Zon ikut angkat bicara soal kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir Mohamad di pemilu Malaysia. Dia berharap kemenangan Mahathir jadi inspirasi bagi Indonesia menjelang Pemilu 2019.

Sebab kondisi Malaysia ada kemiripan dengan kondisi politik Indonesia saat ini. Rakyat Malaysia ingin negaranya berdaulat penuh, khususnya bidang ekonomi. Kekhawatiran intervensi asing itu jadi trigger yang memenangkan oposisi.

Penutup

Kita membangun Demokrasi untuk mencari sebuah awal baru berdasarkan kepentingan bersama dan rasa saling menghormati – dan didasarkan kenyataan bahwa kita tidaklah eksklusif satu sama lain, dan tidak perlu bersaing dengan taruhan hidup atau mati kita. Justru keduanya bertemu dan berbagi prinsip-prinsip yang sama – yaitu prinsip-prinsip keadilan dan kemajuan; toleransi dan terbuka mengatakan kepada satu sama lain hal-hal yang ada dalam hati kita, dan yang seringkali hanya diungkapkan di belakang pintu tertutup. Harus ada upaya yang terus menerus dilakukan untuk mendengarkan satu sama lain; untuk belajar dari satu sama lain; untuk saling menghormati, dan untuk mencari persamaan.

Namun, dinamika politik akhir-akhir ini melahirkan kecemasan dan kegalauan masyarakat semakin meluas menuju distrust terhadap pemerintah di tengah masyarakat yang memang sudah “Low Trust Society”. Dimulai dari bangkitnya issu PKI dan dilanjutkan dengan nuansa penetrasi China Komunis terhadap kedaulatan ekonomi, politik dan militer di NKRI. Sehingga kegiatan Demonstrasi semakin menjadi pilihan. Dan konsekwensinya perilaku antagonism tidak dapat dicegah semakin kepermukaan dan menguras energi bangsa.

Bukan tidak mungkin, toleransi masyarakat kita yang selama ini ”diam membisu”, patuh dan menunggu nasib saja, secara pasti akan mengalami panggilan bathin untuk bangkit bersama, guna membangun militansi bangsa dengan terus menyuarakan hati nuraninya, sebagai bentuk tanggung jawab moral memperjuangkan keutuhan peradaban bangsa, yang nyaris kehilangan integritas akibat esensi etika bangsa telah kehilangan maknanya?.

Sebab, secara pasti rakyat akan tersadar dari kekeliruan yg ada saat ini dan malu jika tidak bertindak yang benar. Hal itu, terkakait dengan para pendahulu kita telah menumpahkan darah dan berjuang selama berabad-abad untuk memberikan arti nama NKRI, yang terbentuk oleh setiap budaya, yang datang dari setiap sudut bumi, dan berdedikasi pada sebuah konsep sederhana: Bhineka Tunggal Ika: “Dari banyak menjadi satu”. Berdasarkan sebuah ideologi yang kita kenal dengan sebutan Panca (5 )sila, bahwa semua orang diciptakan sama dan hanya dengan kebersamaan pula kita dapat mencapai tujuan social, politik dan ekonomi yang diyakini dapat menciptakan keadilan dan kemakmuran terhadap rakyat bangsa kita.

Konstitusi kita telah memberikan pedoman tentang bagaimana cara berkuasa dan menjadi penguasa yang sesuai uandang-undang. Salah satunya melalui proses pemilu yang demokratif. Sebagaimana semangat undang-undang kita yang juga mengakui bahwa kekuasaan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat merupakan standar tunggal untuk semua fihak yang memegang kekuasaan. Butir ini dianggap penting karena ada yang memperjuangkan demokrasi hanya pada saat mereka tidak berkuasa; setelah berkuasa, mereka secara keji memberangus hak-hak orang lain.

Gambaran idealnya kita dituntut harus mempertahankan kekuasaan lewat konsensus, bukan pemaksaan; atau melalui berbagai bentuk kecurangan. Kita harus menghormati hak-hak minoritas, dan berpartisipasi dalam semangat toleransi dan kompromi, kita harus mendahulukan kepentingan rakyat kita dan usaha sah dari proses politik di atas kepentingan partai dan golongan. Tanpa ramuan ini pemilihan saja tidak akan menciptakan demokrasi yang murni.

Kenyataannya, tatanan demokrasi yang selama ini memberikan harapan untuk memperkokoh Pancasila dan dapat sejalan UUD 45, justru mengalami paradoksal. Sebab, pemerintah tidak bisa mengendalikan praktek “Money Politic”, akhirnya Demokrasi kita tersandera olehnya. Sehingga, atas nama Demokrasi pula pihak asing dan aseng membeli sejumlah elit politisi bangsa yang rela menjual martabat bangsanya demi berbagi kekuasaan diatas kepentingan NKRI. Demikian pula hampir semua media mainstream di Indonesia sudah menjadi alat propaganda Konspirasi asing dan aseng demi membangun opini yang bermuara pada pembodohan masyarakat.

Akibatnya, proses demokrasi yang kebablasan ini harus menanggung ongkos Politik yang sangat besar, bukan saja dalam bentuk material tetapi juga ancaman terhadap keutuhan bangsa juga ikut menjadi taruhannya.

Bangsa ini telah kehilangan Etika sehingga kita tidak dapat membendung upaya pelemahan integritas nasional kita yang sangat mungkin dirancang oleh “Pihak Asing” yang kita kenal sebagai Konspirasi Global, yang mempunyai agenda ingin menguasai dan mengendalikan asset Indonesia melalui cara-cara adu domba dan menolak pemimpin Indonesia yang kuat, tetapi mendukung pemimpin yang lemah agar mereka dapat mengendalikan kita.

Dimana, konspirasi global melalui penguasaan media telah berhasil “memaksakan” tokoh yang tidak popular menjadi populer, tidak kapabel dijadikan seakan kapabel, tidak memiliki integritas dijadikan seperti memiliki integritas, dan bahkan pepimpin yang gagal dijadikan seakan berhasil.

Tidak dapat dibendung ke bangkitan kejujuran hati rakyat bersama semua elemen bangsa untuk bersatu padu menghadapi musuh bersama bangsa ini. *SS