Oleh: Salamuddin Daeng
SwaraSenayan.com. Sore kemarin nilai tukar Dolar AS terhadap rupiah ditutup menguat di posisi Rp. 13.900 /USD menurut laporan Bank Indonesia (BI). Pelemahan rupiah terus berlangsung sepanjang awal kwartal Ii ini. Penguatan USD tampaknya akan terus berlangsung seiring kebijakan Amerika Serikar terkait suku bunga.
Selain itu yang menarik adalah pemerintah Indonesia yang sama sekali tidak resah dengan pelemahan Rupiah. Sebagimana dikertahui bahwa sepanjang tiga tahun pemerintahan Jokowi Rupiah telah melemah cukup dalam dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya.
Pelemahan Rupiah terhadap USD tampaknya justru menjadi ajang pemerintah Indonesia untuk mengambil keuntungan. Terdengar aneh memang ada negara yang memanfaatkan keterpurukan nilai mata uangnya untuk keuntungan jangka pendek.
Terlihat ada indikasi sepertinya pelemahan rupiah secara terus menerus disengaja dibiarkan. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia masih punya banyak cadangan devisa. Masih ada devisa lebih dari USD 120 miliar. Dengan devisa sebesar itu ruang intervensi terhadap USD masih cukup luas. Tapi kelihatannya rupiah dibiarkan melemah.
Mengapa? Kemungkinan yang paling masuk akal adalah berkaitan dengan penerimaan negara dari utang dalam bentuk Dolar Amerika Serikat. Lumayan karena jiika melemah dari 13000/usd menjadi 14000/ usd pemerintah bisa dapat tambahan penerimaan yang dikonversi ke dalam rupiah cukup besar.
Bayangkan dengan target utang Pemerintah yang sama yakni sekitar USD 350 miliar, maka tambahan pendapatan dari pelemahan rupiah yang akan terjadi sepanjang 2018 ini bisa menghasilkan tambahan penerimaan negara dari utang bisa mencapai Rp 35 triliun sampai dengan Rp. 40 rriliun. Ini angka yang besar.
Belum lagi penerimaan lain lain seperti dari bea masuk impor, pendapatan ekspor komoditi dan penerimaan luar negeri lainnya dari ekspor minyak mentah yang juga harganya meningkat. Sri Mulyani menyatakan bahwa kenaikan harga minyak mentah akan menambah penerimaan negara secara significant.
Paling yang jadi korban adalah Pertamina dan PLN yang terkena imbas dalam bentuk kenaikan energi primer yang harus dibeli dengan mata uang Dolar Amerika Serikat yang nilainya juga naik. Tapi bagi Pemerintah hal itu urusan internal dua perusahaan BUMN tersebut. Bukan urusan APBN pemerintah. Toh pemerintah sudah mencabut subsidi BBM dan menyerahkan urusan subsidi kepada BUMN Pertamina. Demikian juga dengan subsidi listrik.
Bagaimana jika BUMN Pertamina dan PLN bangkrut akibat penguatan dolar dan kenikan harga energi primer? Justru itu adalah peluang untuk menjual kedua BUMN ini. Jika dijual pemerintah ke asing maka bisa mendapatkan tambahan devisa dan sekaligus tambahan penerimaan negara.
Jadi pelemahan nilai tukar rupiah justru dibiarkan menemukan landasnya yakni kepentingan pemerintah menambal APBN dari utang, dan ke depan siapa duga bisa dapat tambahan penerimaan dari jual BUMN dengan alasan bangkrut.
Perlu menjadi catatan bahwa sepanjang tiga tahun Pemerintahan Jokowi JK nilai APBN kita secara nominal memang meningkat. Tetapi kalau dikonversi ke dalam USD sebetulnya tidak meningkat bahkan cenderung menurun. Jadi melemahkan rupiah boleh jadi merupkan langkah Jokowi untuk menaikkan nilai penerimaan APBN. Lumayan juga triknya untuk mengharumkan nama Jokowi dan menteri keuangannya yang terbaik di dunia tersebut. *SS
