Divonis Tidak Lolos PT, 2 Kali Pemilu Hanura Tetap Melenggang ke Senayan

Ayo Berbagi!

SwaraSenayan.com. Direktur Eksekutif DPP Partai Hanura Djafar Badjeber mengatakan hasil beberapa lembaga survei akhir-akhir ini yang merilis elektabilitas Partai Hanura tidak beranjak naik tidak bisa dijadikan patokan kondisi sebenarnya.

Djafar membeberkan fakta bahwa Partai Hanura dalam dua pemilu pada 2009 dan 2014 selalu divonis oleh lembaga survey tidak lolos parliamentary threshold (PT).

“Tapi kenyataannya dua kali ikut pemilu, Hanura bisa lolos PT tuh, tidak seperti yang diprediksikan lembaga-lembaga survey,” tegas Djafar ketika ditemui SwaraSenayan di DPP Partai Hanura Gedung The City Tower Jakarta (26/4/2018).

Celakanya, kata Djafar hasil survey yang dirilis ke publik tersebut bisa mematahkan semangat para kader, caleg dan masyarakat. Padahal survei itu belum tentu merefleksikan apa yang sesungguhnya terjadi.

“Kader dan masyarakat luas jangan terkecoh,” imbau Djafar.

Djafar mencurigai banyak lembaga survei menerima pesanan dalam melakukan survei. Karena itu, ia meminta lembaga survei mengumumkan pihak yang membiaya mereka. Dia juga mengingatkan agar lembaga survei tidak menipu rakyat dengan seolah-olah lembaga tersebut independen, padahal ada orang atau lembaga yang mendanai mereka.

“Satu hal yang patut dicatat oleh masyarakat, bahwa yang tidak bisa kita lupakan kegiatan lembaga survey tersebut ini ada kaitannya dengan bisnis yang motivasi utamanya untuk mendatangkan keuntungan,” bebernya.

Djafar menyatakan bahwa industri lembaga survey yang kadang merangkap sebagai konsultan politik menjadi tradisi baru dalam dunia komunikasi politik di Indonesia. Kelompok surveyor ini bahkan mendapat dukungan dari industri media arus utama. Sehingga ruang publik bisa digiring oleh rilis opini surveyor. Bahkan, surveyor ini menjadi aktor baru dalam politik di Indonesia.

“Sebagai politisi, kita semua sudah paham lah bagaimana mereka menjalankan operasinya, maka lembaga-lembaga suvei ini harus men-declare siapa yang yang mendanai mereka. Ini tuntutan  demi transparansi publik,” ujarnya.

Djafar juga me-review lembaga survey semula dipakai untuk kepentingan akademis karena berperan penting dalam memotret perkembangan tingkat popularitas, kesukaan, dan elektabiltas terhadap partai politik maupun calon kepala daerah. Ia memberikan data-data evaluasi performa kepuasan para pemilih terhadap partai politik dan calon kepala daerah.

“Kini, lembaga survei menjadi sebuah peluang bisnis, dan berkembang merangkap sebagai institusi konsultan politik bagi partai dan kandidat tertentu,” paparnya.

Akibatnya, kata Djafar, satu dekade terakhir ini masyarakat kita banyak terpengaruh oleh hasil survey yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survey dan konsultan politik. Seakan-akan hasil survey itu sudah menjadi alat penjustifikasian bagi eksistensi sebuah partai atau seorang kandidat.

“Otak masyarakat sudah dicuci (brainwash) sedemikian rupa sehingga mereka mudah tergiring untuk memutuskan pilihan tentang partai dan kandidatnya,” tegasnya.

Gara-gara survey, lanjut Djafar, sebagian masyarakat sepertinya sudah terkooptasi dan tergiring dalam mengekspresikan pilihan politiknya. Disatu sisi variabel yang menjadi pertimbangan  pilihan politiknya tersebut belum terakomodir oleh surveyor atau bahkan ada unsur kesengajaan dengan menggiring pertanyaan surveyor.

“Dalam menyusun pertanyaan survey itu menjadi sangat menentukan terhadap jawaban masyakat,” ujar Djafar.

Jadi, kata Djafar, perlu dilihat kembali pertanyaan yang diajukan, sampai metodologi dan representasi serta penentuan jumlah samplingnya seperti apa.

Karena itu, dalam rangka mendapatkan gambaran obyektif untuk meningkatkan keterpilihan Hanura, pihaknya sudah menentukan variabel-variabel baru yang belum dimasukkan surveyor selama ini.

“Variabel-variabel baru yang menentukan strategi khusus untukmeningkatkan keterpilihan Hanura sudah kami godog,” pungkasnya. *mtq

Ayo Berbagi!