Adakah Praktek Mobokrasi di Indonesia?

IMG-20170809-WA0109OlehDjafar Badjeber (Fungsionaris Partai Hanura, Anggota MPR 1987-1992, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta 1999-2004).

SwaraSenayan.com. Belakangan ini tuduhan, pembusukan, stigmatisasi dan bahkan fitnah sudah menjadi santapan sehari-hari di ruang publik, antara lain di Medsos. Kata-kata kurang pantas itu kadang dialamatkan kepada pemimpin, ulama atau kyai dan bahkan kepada presiden sekalipun.

Pembusukan, tuduhan, stigma, dan fitnah itu kadang asal-asalan, tidak jelas apa sebabnya. Atau mungkin hanya dari informasi yang kurang akurat dan valid tetapi sudah disuarakan secara vulgar. Presiden telah menegaskan dalam praktek ketatanegaraan tidak ada kekuasaan mutlak apalagi diktator. Menurut presiden, tidak ada satupun institusi yang punya kekuasaan mulak.

Konstitusi di Indonesia memastikan ada keseimbangan antara satu institusi dengan institusi lain, artinya saling kontrol.  Jadi dalam praktek tidak ada kekuasaan bersifat mutlak atau absolut. Demikian juga, pemerintah tidak pernah melakukan cara mobokrasi yaitu pemaksaan kehendak dengan memobilisasi massa untuk mendukung pemerintah. Pemerintah Presiden Joko Widodo tidak pernah berupaya melakukan cara-cara demikian, semuanya berjalan secara alamiah dan konstitusional.

Kalau hanya persoalan Perpu tentang Pembubaran Ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila dibilang diktator, itu sungguh anda tidak bijak dan tidak realistis! Di Malaysia ada Internal Security Act (ISA) yang punya wewenang sangat keras terhadap ormas / perorangan yang mengancam kedaulatan dan keamanan negaranya. Kehidupan demokrasi kita sudah sangat bagus. HAM sangat dihargai.  Kalau ada hal-hal kecil yang terjadi jangan dibilang anti demokrasi dan pelanggar HAM.

Anda harus objektif, coba anda lihat apa yang terjadi di Syria, Irak, Yaman Utara, Libya, Sudan, Tunisia dan beberapa negara lain. Apa anda tega melihat kita seperti mereka? Saling berperang, saling bantai dengan tanpa rasa kemanusiaan sedikitpun. Jangan coba kita transformasikan cara-cara seperti itu di negara Indonesia dimana sistem kekeluargaannya, sistem sosial dan politik nya berbeda dengan mereka yang hanya berebut kekuasaan dan uang.

Politik di Indonesia itu beradab, bermartabat, demokratis dan konstitusional.  Indonesia harus bersih dari paham intoleransi, radikalis, ekstrim dan sejenisnya.

Dengan menolak paham itu bukan berarti Indonesia atau pemerintah Indonesia melarang ajaran Islam, memusuhi Ulama atau Kyai. Semua tahu bahwa para ulama adalah pejuang tangguh dalam memerdekakan Indonesia. Sampai saat ini kita semua termasuk pemerintah sangat hormat dengan para Ulama dan Kyai kita. Tidak ada Ulama atau Kyai yang dimusuhi, terkecuali hanya yang salah, yang ditindak sesuai hukum berlaku.

Dalam suatu kesempatan presiden mengatakan apa tampang begini di bilang diktator?  He… hee.. heee..!!

Presiden sangat menyadari bahwa kekuasaan yang beliau miliki tidak mutlak atau absolut. Dari sikap dan cara pandang seperti itu, saya tidak melihat sedikitpun bahwa Presiden Joko Widodo dalam menjalankan kekuasaannya bergaya diktator.

Jika ada pejabat negara yang dituduh diktator dan sewenang-wenang, yaa itu tanggung jawabnya, jangan dialamatkan kepada Presiden Jokowi. Bisa saja ada Menteri atau pejabat yang over acting. Perbuatan mereka jangan dianggap sebagai perbuatan Presiden Jokowi. Bisa saja dari sikap dan perbuatan mereka tidak direstui atau tidak diketahui oleh presiden.

Jujur saja, saya belum pernah merasakan seorang presiden Indonesia seperti Presiden Joko Widodo yang kinerjanya begitu luar biasa.  Semua proyek dikawal satu persatu dan terlihat buktinya. Beliau gak banyak omong, yang penting kerja, kerja dan kerja.

Kepada orang yang suka menuduh, memfitnah kepemimpinan Pak Jokowi, sebaiknya hentikan!!  Mari kita dukung beliau !! Karena beliau berhasil dalam memimpin Indonesia maka beberapa partai politik telah menyatakan dukungan kepada Pak Jokowi untuk menjadi Calon Presiden 2019 mendatang.

Bravo Presiden Jokowi !!

Bravo Indonesia !!

Ayo Berbagi!
FacebookTwitterGoogle+PinterestWhatsAppEmailLine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *