SwaraSENAYAN.com. Rencana reshuffle kabinet Jokowi dinilai pelbagai kalangan telah menimbulkan kegaduhan politik dan sarat dengan politik dagang sapi antars Jokowi-JK dan parpol koalisinya.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) Bin Firman Tresnadi kepada SwaraSENAYAN (17/4/2016).
Menurut Bin, sebenarnya hal itu mencerminkan bahwa kasak-kusuk kekuasaan selalu jadi perhatian masyarakat politik dan publik. Berbagai kekuatan politik memang sedang tarik ulur dan saling desak-mendesak agar kebagian kursi di kabinet.
“Reshuffle memang butuh ketegasan Presiden Jokowi agar tidak menimbulkan kegelisahan politik yang berkepanjangan. Jokowi tidak perlu ragu untuk melakukan perombakan kabinetnya, apalagi dukungan parpol-parpol kepadanya makin tinggi,” tegasnya.
Lanjut Bin, Jokowi memang harus percaya diri, sebab kondisinya diuntungkan situasi karena tidak adanya tradisi oposisi loyal di Indonesia membuat parpol oposisi akan merasa kesepian, dan tak percaya diri karena mindset dan mental para politisinya hanya mengerti bagaimana musti berkuasa dan tidak paham bagaimana menjadi oposisi yang baik dan loyal kepada elite negara.
Akibatnya, rencana baik Presiden Joko Widodo untuk merombak kabinet, malah membuatnya dituding sebagai presiden yang tidak tegas, tak konsisten dengan visi misi Trisakti dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Padahal, reshuffle mutlak diperlukan untuk memperbaiki kinerja Kabinet Kerja. Dan Jokowi harus terus kita dorong agar pemerintahannya menerapkan Nawacita dan konsep Trisakti yang didengung-dengungkannya saat kampanye pilpres.
“Jokowi harus merombak kabinet agar sesuai visi misi Trisakti, Revolusi Mental dan Nawa Cita, sebab kalau tidak, rakyat bakal kecewa. Jangan sampai kekecewaan rakyat membuat mereka mengerahkan demonstrasi atau malah people power mendesak Jokowi madeg pandito ratu,” ujar Bin.
Kegelisahan rakyat tersebut sangat beralasan karena rakyat merasa sudah kena PHK, sangat lapar, lapangan kerja susah, daya beli menurun dan para menteri malah dangdutan, dianggap kerja seenaknya sehingga Jokowi yang kena imbasnya.
IDN juga mensinyalir bahwa sejumlah fakta mengenai kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK, juga dinilai belum bergeser dari pendekatan ekonomi rezim neoliberalisme, sehingga pemerintahan dilandaskan Trisakti dan Nawacita cuma lipservice belaka.
Bin menguraikan lebih lanjut seperti penghilangan alokasi dana subsidi BBM yang katanya akan dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur serta ketahanan pangan ternyata dialihkan untuk membayar Utang-Utang BUMN dengan kedok Dana Penyertaan Modal Negara di postur APBN, serta Impor pangan justru makin tinggi.
Malahan, lanjut Bin dalam derajat tertentu, pemerintahan Jokowi-JK jauh lebih neoliberal dibandingkan rezim sebelumnya. Buktinya, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya sudah sibuk ‘menjajakan’ Indonesia kepada investor asing melalui berbagai forum. Juga, dalam hitungan bulan, satu persatu layanan publik strategis dan barang publik sudah diserahkan ke mekanisme pasar.
Yang perlu diketahui, lanjut salah satu esensi dari neoliberalisme adalah komoditifikasi berbagai jenis barang dan layanan publik; energi, pangan, air minum, udara, tanah, hutan, pelabuhan, jalan raya, kesehatan, transportasi publik, pendidikan, dan lain sebagainya. Proses komoditifikasi ini dibuka selebar-lebarnya pada investor asing dan swasta sehingga menghilangkan peran negara terhadap komoditifikasi.
“Itulah harapan rakyat pada Presiden Jokowi, dan kali ini reshuffle jilid II dibutuhkan agar tidak memperpanjang ketidakpastian. Tidak ada yang mendikte Jokowi kecuali situasi dan keadaan negeri ini. Mari kita dukung perombakan kabinet yang kredibel untuk perbaiki kinerja pemerintah, agar rakyat menatap harapan di hari hari ini dan masa depan,” pungkas Bin Firman Tresnadi. ■mtq
