gema hanura

SwaraSENAYAN.com. Ketika bakal calon independen mendapat tempat di hati rakyat, gelombang dukungan kian membuncah, di saat bersamaan gelombang tersebut kerap dituduh sebagai sebuah gerakan deparpolisasi. Tak bisa dielakkan bahwa situasi ini telah merubah strategi dan taktik bagi partai politik dalam merespon trend dukungan masyarakat.

Tak terkecuali Partai Hanura yang sudah menyatakan mendukung Ahok sebagai bakal calon gubernur DKI. Menyikapi keputusan ini, organisasi otonom dibawah Partai Hanura yaitu Gerakan Muda Hati Nurani Rakyat (GEMA HANURA) menyatakan mendukung keputusan partai.

“Kami mendukung penuh proses keputusan partai, kami juga menghormati proses demokratisasi itu sendiri. Termasuk upaya pihak yang maju dari jalur independen. Kita tahu bahwa saat ini masih dalam proses penjaringan bakal calon, belum keputusan final mendukung dan mengusung pasangan calon,” demikian disampaikan Andin Bahtiar Ketua Umum DPN Gema Hanura kepada SwaraSENAYAN (17/3).

Andin menilai bahwa keputusan partai mendukung calon yang diinisiasi dari jalur independen ini sebagai bentuk dan sikap partai dalam merespon kehendak masyarakat. Pihaknya menilai bahwa memberikan dukungan pada Ahok itu bukan soal deparpolisasi. Partai memang harus lebih terbuka dan obyektif dalam menjaring calon yang bakal diusung. Sudah bukan zamannya partai memaksakan calon dari kadernya sendiri, manakala ada sebuah harapan masyarakat terhadap calon yang dianggap lebih mampu memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Proses finalnya belum terdaftar di KPU artinya ini masih proses politik. Semua pihak punya strategi politik untuk mencapai kemenanganan dalam merebut simpati rakyat. Masyarakat nampaknya sudah tergiring pada opini publik, bahwa keputusan Ahok yang akan maju melalui jalur independen itu sudah final,” papar Andin.

Dalam kontestasi pilkada, menurut Andin pasti semua pihak ingin mengambil keuntungan dan kemenangan. Cuma bagaimana langkah-langkah ini bisa diambil dengan elegan dan beradab. “Justru kita sebagai kader partai harus mampu mendistorsi segala upaya yang menarik-narik masyarakat kedalam riuh gaduhnya politik yang masih dalam proses penjaringan ini,” tegas Andin.

Dimata Andin, DKI Jakarta memang sebagai barometer politik nasional, tapi dia mengingatkan bahwa masih ada 103 kabupaten / kota yang menyelenggarakan pilkada langsung pada 2017 nanti. Ini persoalan proses politik yang biasa saja, proses penjaringan calon kepala daerah.

Baik jalur independen maupun jalur partai, menurut Andin kedua proses penjaringan calon kepala daerah tersebut pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan output demokrasi yang lebih berkualitas. Ketika memilih jalur independen itu juga harus menanggung pilihan atas konsekuensi. Ini proses penjaringan juga untuk mensortir calon-calon pemimpin yang berkualitas.

“Harus diatur, kalau tidak diatur ya bar-bar dan makin liar proses demokrasi. Saya setuju harus diatur dan ada pembatasan soal aturan maju dari jalur independen. Partai politik itu kan berproses, jangan di telikung jalur independen. Wajar dong, kalau ada persyaratan khusus. Ini bukan soal memberatkan calon jalur independen,” ujar Andin. ■mtq