Yahya Zaini Apresiasi Pemerintah Daerah dalam Menurunkan Angka Stunting melalui Intervensi Spesifik di Bidang Kesehatan dan Sanitasi
SwaraSenayan.com. Mojokerto. Sosialisasi pemberantasan stunting menjadi sangat penting karena di Indonesia angkanya masih tinggi. Direktorat Ketahanan Remaja (Dithanrem) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat mengadakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Stunting dari Hulu bersama M. Yahya Zaini SH. Anggota Komisi IX DPR RI.
“Data tahun 2022 angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 21,6%. Alhamdulillah di Kabupaten Mojokerto angka stunting dari 27% turun menjadi 11,6%. Sudah berada di bawah rata-rata nasional bahkan target nasional tahun 2024 sebanyak 14% sudah dilampaui oleh Kabupaten Mojokerto,” ujar Yahya Zaini dalam kegiatan sosialisasi yang digelar BKKBN di Pertokoan Bumdes Batankrajan, Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (25/7/2023).
Dalam sambutannya Yahya menjelaskan secara umum terkait penyebab stunting dan cara pencegahannya.
“Stunting adalah gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. 270 hari dalam kandungan dan 730 hari di luar kandungan,” ungkap Anggota Komisi IX DPR RI dari Partai Golkar.
Yahya mengungkapkan pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program salah satu diantaranya adalah Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang memberikan penugasan kepada Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana percepatan penurunan stunting. Pemerintah juga sudah mengalokasikan melalui dana desa sebanyak 20% untuk percepatan penurunan stunting ini.
“Dengan turun ke masyarakat terasa sekali persentase penurunan stunting di setiap daerah. Ini luar biasa pergerakannya. Artinya pemerintah daerah sudah bekerja keras melakukan intervensi. Pertama intervensi spesifik dibidang kesehatan dan kedua intervensi sensitif di bidang perumahan rakyat dan pekerjaan umum seperti sanitasi,” jelasnya.
Yahya berharap orang tua memperkenalkan anaknya sejak usia remaja pada GenRe (Generasi Berencana) Kabupaten Mojokerto. Program utamanya adalah cegah pernikahan dini, jauhi seks sebelum nikah, jauhi NAPZA & terorisme.
“Kita berharap tumbuh generasi muda yang cerdas dan kuat di masa depan. Kalau banyak generasi muda yang terkena stunting maka masa depannya suram. Oleh karena itu kita harus memberikan perhatian penuh terhadap masalah stunting ini,” tambahnya.
Dra. Maria Ernawati, MM. selaku Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Jawa Timur yang turut hadir di acara juga menyampaikan yang namanya akselerasi penurunan stunting tidak bisa BKKBN melaksanakan sendiri, tentu perlu peran semua pihak untuk bisa melaksanakan percepatan.
“Semua pihak baik itu lembaga kementerian, akademisi, masyarakat, bahkan media juga kita perankan. Sehingga menurut saya peran mitra kerja kita ini sangat strategis,” ujarnya.
Ernawati berharap bahwa pemahaman terhadap stunting ini terealisasi. Stunting bukan hanya persoalan faktor kemiskinan saja, namun ada faktor pola asuh. Adanya sosialisasi secara langsung berdialog dengan masyarakat ini tentunya menjadi satu momen yang strategis sekali.
“Alhamdulillah di Jawa Timur dari SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) tahun 2021 masih di posisi 23,5% sedangkan tahun 2022 di posisi 19,2% jadi sudah ada penurunan 4,3 poin. Saya berharap bahwa di tahun 2023 tahun ini kita bisa turun paling tidak 16% sehingga di tahun 2024 sesuai dengan harapan pemerintah turun menjadi 14%,” imbuhnya.
Kepala Perwakilan BKKN Jawa Timur juga mengungkap di Jawa Timur tingkat stunting yang tertinggi ada di Kabupaten Jember dan yang terendah ada di Kota Surabaya hanya 1 digit 4,8%. Di Mojokerto juga mengalami penurunan yang signifikan, sudah turun sekitar 11 poin.
Ernawati juga menginformasikan ada program pencegahan stunting dengan membentuk tim pendamping keluarga. Di Jawa Timur sudah ada 31.243 tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Pertama, bidan atau tenaga Kesehatan. Kedua, kader PKK. Ketiga, kader KB. Sehingga jumlahnya ada 93.729 orang siap mendampingi keluarga yang beresiko stunting supaya tidak ada stunting baru.
“BKKBN amanahnya selain menyeimbangkan jumlah penduduk melalui KB adalah mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Yang perlu ditingkatkan adalah ekonominya guna peningkatan taraf hidup keluarga di Jawa Timur. Ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan program-program UPPKA. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) merupakan kelompok akseptor KB yang melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomis produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga,” jelasnya. *SS