Fadli Zon Minta Pemerintah Fokus Bebaskan 4 WNI Yang Masih Ditawan Abu Sayyaf

SwaraSENAYAN.com. Pemberitaan mengenai siapa yang berperan dalam pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf semakin memprihatinkan. Seperti diketahui, tidak sedikit yang mengklaim ambil andil dalam upaya tersebut, hal ini lah yang disesalkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

“Harusnya semua pihak mendorong pemerintah agar lebih fokus lagi untuk membebaskan empat WNI yang masih di sandera di Filipina Selatan,” ujar Fadli Zon kepada wartawan, Senin (3/5/2016).

Namun, lanjut Chairman of Global Organization of Parliamentarians Against Corruption itu, permasalahan perijinan militer Indonesia yang dilarang terlibat dalam upaya memerangi kelompok yang biasa beroperasi di perairan Filipina dan Malaysia itu menjadi hambatan tersendiri.

“Permasalahannya, TNI tidak boleh masuk ke lokasi, sementara militer Filipina tak bisa menaklukkan Abu Sayyaf. Satu-satunya cara adalah lewat diplomasi seperti yang baru saja dilakukan pemerintah,” usulnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menekankan bahwa informasi yang Ia terima berbeda dari apa yang beredar di media. Ia meyakini bahwa pendekatan informal yang dilakukan terhadap kelompok keras itu adalah alasan mengapa 10 ABK Brahma bisa kembali berkumpul dengan keluarga di Indonesia.

“ tidak ada tebusan. Pemerintah saya minta jelaskan klaim dan soal uang tebusan itu,” tegas Fadli.

Sementara di tempat berbeda, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais juga menyesalkan adanya sekelompok orang yang seolah mengambil kesempatan untuk tampil melalui pemberitaan di media yang jelas-jelas terlihat sebagai agenda politik.

“Siapa orangnya gak usah disebut, ada yang pengen manggung. Ini kan soal nyawa manusia jangan dipolitisasi, makanya kami akan memanggil dan meminta keterangan lengkap dari sandera-sandera itu,” terang putra bekas Ketua MPR Amien Rais itu.

Terkait dengan pembebasan itu sendiri, pria yang pernah mencalonkan diri sebagai Wali Kota DIY Jogjakarta itu meyakini upaya pemerintah bersama dengan aktivis perdamaian yang juga menggandeng kelompok agama dan perusahaan yang memperkejakan kesepuluh ABK tersebut berada dibalik kepulangan mereka.

“Tentu kita tidak ingin hasil kerja multijalur seolah-olah diklaim secara politik oleh salah satu pihak, ini sebaiknya kita apresiasi bersama, semuanya punya peran,” dia mengakhiri.■mrf