SwaraSenayan.com. Dengan bergabungnya partai Golkar ke pemerintahan Jokowi merupakan akhir dari persatuan oposisi yang terbentuk sejak pilpres 2014 lalu, Koalisi Merah Putih. Bisa dikatakan hanya tinggal Gerindra sendiri saat ini yang menyatakan dirinya sebagai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi.
“Situasi ini mengingatkan kita pada posisi PDIP di jaman pemerintahan SBY,” demikian disampaikan Bin Tresnadi Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) kepada SWARA SENAYAN (20/5/2016).
Saat itu, menurut Bin selama 10 tahun PDIP betul-betul memposisikan diri sebagai oposisi yang terus melakukan kritik melakukan pengorganisasian dukungan politik untuk menentang kebijakan-kebijakan pemerintahan SBY yang di anggap neolib, pro asing. Demonstrasi-demonstrasi baik mahasiswa, pemuda, buruh dan kaum yang termarjinalkan terus mereka lancarkan dengan menggunakan organisasi-organisasi taktis yang mereka bangun guna mendelegitimasi pemerintahan SBY.
Para tokoh-tokoh partaipun kerap muncul di publik mulai Pramono Anung, Tjahyo Kumolo sampai Rieke Diah Pitaloka. Begitupun tokoh-tokoh diluar struktural partai, seperti Adian Napitupulu, Masinton Pasaribu, hingga yang paling fenomenal memunculkan tokoh Joko Widodo yang saat itu masih menjadi Walikota Solo.
“Dengan strategi seperti itu, PDIP berhasil membuat dirinya sebagai kekuatan oposisi, sebagai partainya wong cilik dan pada akhirnya mampu memenangi pemilu 2014 lalu,” ujar Bin.
Lalu, bagaimana dengan Gerindra? Lanjut Bin, jika dilihat situasi ekonomi politik saat ini, pemerintahan Jokowi jauh lebih neolib dibandingkan dengan pemerintahan SBY. Kebijakan-kebijakan ekonomi politik pemerintahan Jokowi jelas-jelas sangat pro modal, sangat pro asing. Hal ini sangat bertolak belakang dengan janji saat kampanye maupun platform perjuangan PDIP sebagai partai pengusung utamanya.
Karena itu, Bin Tresnadi menyarankan, seharusnya Gerindra dapat memaksimalkan kerja-kerja politiknya dengan melakukan pengorganisasian di massa rakyat baik di sektor buruh, tani, mahasiswa, pemuda dan kaum yang termarjinalkan lainnya guna melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi yang sangat anti rakyat. Dan pengkhianatan PDIP terhadap platform perjuangannya sendiri.
Gerindra baik secara langsung maupun tidak langsung harus melakukan advokasi terhadap massa rakyat, melakukan pembelaan-pembelaan terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah saat ini kepada rakyatnya.
“Gerindra harusnya menggerakan seluruh cabangnya baik di tingkat propinsi sampai tingkat ranting untuk mendampingi masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan pemerintah. Gerindra juga harus terus memunculkan tokoh-tokohnya baik di level nasional sampai tingkat terendah. Tokoh-tokoh tersebut harus terlibat berjuang bersama rakyat yang semakin termiskinkan ini,” ujar Bin Tresnadi.
Begitupun di parlemen, Bin mendorong Gerindra harus lebih keras menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat neolib ini. Penolakan-penolakan di parlemen harus dikombinasikan dengan gerakan ekstra parlemen agar menemukan kesinambungan tuntutan antara parlemen dengan rakyat. Karena penolakan-penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang anti rakyat tak cukup dengan konferensi pers saja, tapi harus ada pelibatan masyarakat. Karena masyarakat sendiri yang dirugikan.
“Gerindra harus menjadi partai gerakan, yaa Gerakan Indonesia Raya, sesuai dengan namanya jika ingin menjadi oposisi yang berjuang demi rakyat seperti yang di sampaikan Wakil Ketua Umumnya, Arief Poyuono, Gerindra akan tetap menjadi partai oposisi dengan pemerintah tetapi berkoalisi dengan rakyat seperti jaringan mahasiswa, buruh, tani dan nelayan untuk mengkontrol pemerintah agar tidak meyelewengkan APBN untuk kepentingan asing dan mafia rente APBN,” pungkasnya. ■mtq
