SwaraSenayan.com. Lagi, Bupati kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam satu pekan ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini KPK menangkap Wali Kota Batu, Malang, Eddy Rumpoko (16/9/2017). Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain terkait kasus tiga proyek infrastruktur di Batubara.
Mencermati kejadian tersebut, dimana sudah berderet banyak kepala daerah yang ditangkap KPK semakin menegaskan bahwa indikasi-indikasi tersebut karena sistem pemilunya yang salah. Demikian ditegaskan Djoko Edhi Abdurrahman, seorang pengamat politik yang paling produktif mencermati situasi sosial politik saat ini kepada SWARA SENAYAN (18/9/2017).
Djoked, sapaan akrab Djoko Edhi, menjelaskan bahwa dalam UUD 1945 pemilunya adalah sistem perwakilan. Bukan sistem pemilihan one man one vote.
“Pemilunya saja korup, tiap suara di kapitalisasi Rp 50 rebong hingga 500 rebong. Pemilu serentak pula,” kata Djoked.
Dari sistem tersebut akhirnya melahirkan pemimpin korup. Ditambah tak ada yang berdaya mencegah korupsi pemilu dan pilkada yang semakin melenceng dari amanah konstitusi dasar negara. Djoked mensinyalir, dari sistem pemilu korup inilah akhirnya menghasilkan pemimpin yang kotor dan korup. Oleh sebab itu, harus dihentikan pemilu langsung ini.
“Kok berharap dari pemilu korup lahir pemimpin tak korup? Itu doa yang aneh. Doa yang jungkir balik, ekspektasi yang menunggu keajaiban,” ujar Djoked.
Korupsi atau tidak, menurut Djoked bukan merupakan keajaiban, bukan pula pekerjaan syetan yang menggoda dan menjerumuskan manusia berbuat aniaya dan zdalim. Jika manusianya (para kepala daerah) tergelincir, itu sebuah konsekuensi hasil dari sistem yang korup. Kalau syetan sebagai penyebabnya, kata Ali Said, yang kita butuhkan mendatangkan kyai, pengusir syetan.
“Stop pemilu langsung itu, kembali ke sistem perwakilan, dijamin syetannya tinggal dihitung dengan jari,” pungkasnya. *SS
