inas nasrullah zubir

Oleh: Inas N Zubir
Anggota Komisi VII DPR-RI Fraksi HANURA

SwaraSENAYAN.com. Plant of Development (POD) sumur gas blok Masela sudah disetujui tahun 2010 yang lalu oleh Mentri ESDM pada saat itu dengan schema FLNG (Off shore) dan ini memang kewenangan-nya sebagai Mentri yang memimpin kementrian teknis di migas untuk memutuskan itu.

Kemudian di tahun 2013/2014 (kalau tidak salah) ditemukan cadangan baru yang cukup besar, dari 6.7 TCF menjadi 11.9 TCF, oleh karena itu diperlukan revisi POD dari Mentri ESDM.

Akan tetapi terjadi anomali yang datangnya dari Menko Maritim dan SDA, yakni Rizal Ramli yang ujug-ujug tanpa membuat hitung-hitungan mengatakan bahwa untuk blok masela harus menggunakan schema PLNG (On shore) karena lebih murah dan lain sebagainya.

Di media Rizal Ramli mengatakan bahwa biaya FLNG mencapai USD. 22 Miliar, padahal berdasarkan POD, inpex merencanakan USD. 14.8 Miliar!

Hitung-hitungan untuk biaya OLNG/Onshore Masela dari SKK Migas sebenarnya sudah ada dan ternyata lebih mahal, yaitu;

Jika di P. Tanimbar USD 19.3 Miliar, di P. Babar USD. 20.9 Miliar dan di P. Aru USD. 22.3 Miliar.

Tapi yang mengherankan adalah Rizal Ramli tidak percaya hitung-hitungan tersebut.

Cilaka namanya jika dalam satu pemerintahan ada mentri yang tidak percaya kepada institusi dibawah kementrian lain-nya.

Alih-alih membuat hitung-hitungan yang benar tentang OLNG blok masela, bahkan Rizal Ramli ingin mengganti kontraktor blok masela dengan investor lain!

Waahhh, mau nyari duit buat Pilpres 2019?

Polemik on shore nya Rizal Ramli saja sudah memunculkan dugaan adanya upaya kongkalikong bisnis pipa gas bawah laut yang produsen-nya adalah grup Bakrie Pipe Industry, yang jelas-jelas Presdir-nya mengatakan di media bahwa Bakrie menunggu keputusan Pemerintah tentang on shore blok masela.

Rizal Ramli adalah orang yg harus bertanggung jawab atas molornya operasional blok masela atau lebih parah lagi jika investor menarik diri. ■