Kegagalan AHOK Mencapai Target IPM dan Adipura

oleh -66 Dilihat
oleh
Muchtar Effendi Harahap
banner 468x60
Muchtar Effendi Harahap
Muchtar Effendi Harahap

Oleh: Muchtar Effendi Harahap (Ketua Dewan Pendiri NSEAS, Network for South East Asian Studies) 

 

banner 336x280

SwaraSenayan.com. Disamping indikator pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, pertumbuhan ekonomi dan realisasi anggaran daerah, Ahok juga gagal mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penghargaan Adipura.  Untuk menilai kegagalan Ahok dengan indikator IPM ini, bisa digunakan “Target Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta”. Target ini tertuang di dalam Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017.

Tujuan RPJMD untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah. RPJMD ini berfungsi sebagai pedoman penyusunan RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta dokumen perencanaan pembangunan DKI lain.

Indikator IPM dapat dijadikan standar penilaian keberhasilan Ahok urus pemerintahan DKI. IPM merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan rakyat DKI. IPM dibentuk atas tiga komponen: umur panjang dan hidup sehat (digambarkan oleh Angka harapan hidup saat lahir/AHH), pengetahuan (diukur melalui rata-rata lama sekolah/RLS dan harapan lama sekolah/HLS) serta standar hidup layak (dari pengeluaran perkapita).

Pada era sebelum Ahok sejak 2007 hingga 2010, IPM DKI meningkat terus dari 76,59 (2007) menjadi 77,03 (2008), 77,36 (2009) dan 77,60 (2010). Selanjutnya 77,97 (2011) dan 78,33 (2012) dan 78,59 (2013).

Target IPM DKI di era Ahok, yakni 78,55  (2014), 78,80 (2015), 79,10 (2016), 79,60 (2017). Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD yakni 79,60.  Sebagaimana ditunjukkan, target IPM era Ahok tahun 2014 adalah 78,55. Data, fakta dan angka menunjukkan Ahok hanya mampu mencapai IPM 78, 39. Masih di bawah target. IPM DKI 2015 hingga tulisan ini dibuat, BPS belum menerbitkan. Ada dugaan, data IPM DKI kian jauh dari target 2015, yakni 78,80. Laporan Pertanggungjawab Ahok disampaikan ke DPRD DKI tahun 2016, tidak terdapat data IPM 2015. Ahok “memanipulasi” data 2014 dijadikan data pertanggungjawaban indikator  IPM untuk tahun 2015. Memalukan!

Kegagalan Ahok mencapai target IPM ini juga diikuti dengan kegagalan meraih Penghargaan “Adipura”, lambang prestasi kebersihan dan kenyamanan kota. Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia berhasil antara lain: (1)  Proses pengolahan sampah;  (2) Penataan ruang hijau dengan tersedianya 30 persen dari luas wilayah;  (3) Area Daerah Aliran Sungai (DAS) yang harus terjaga; dan, (4)  Perawatan ruang publik seperti terminal, rumah sakit, dan sekolah. Sebelumnya, Kota Jakarta tidak pernah gagal meraih Penghargaan Adipura selama 10 tahun terakhir, termasuk era Foke.

Data, fakta dan angka di atas dapat dijadikan alasan mengapa Ahok tidak layak lanjut sebagai Gubernur DKI. Semua indikator sosial ekonomi menunjukkan Ahok telah gagal urus pemerinatahan dan rakyat DKI. ■ss

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.