Oleh: Muchtar Effendi Harahap (NSEAS)
SwaraSenayan.com. Salah satu implikasi disharmoni hubungan politik DPP PAN dan Rezim Jokowi adalah desakan Amien Rais agar Menpan-RB yang kini kader PAN mundur. Desakan pendiri PAN ini direspon oleh pemimpin DPP PAN, termasuk Ketum dan juga Menpan RB, yakni soal mundur atau tidak Menpan-RB tergantung Presiden Jokowi karena beliau punya hak “prerogratif ” atau hak “istimewa” untuk memundurkan.
Dikesankan, Menpan RB mau saja mundur sebagaimana desakan Amien Rais, tetapi tergantung kemauan dan kehendak Presiden Jokowi sendiri, bukan Amien Rais atau DPP PAN. Jawaban Pemimpin DPP PAN dan Menpan RB terbebas dari sikap politik terlebih dahulu meminta mundur baru kemudian Jokowi memenuhi permintaan mundur itu. Logika berpikir dibalik, ada dulu sikap politik Jokowi menggunakan hak istimewa meminta Menpan PAN mundur, baru kader PAN ini mundur. Intinya, secara substansial desakan Amien Rais itu tidak dikehendaki Pemimpin DPP dan Menpan RB untuk dipenuhi.
Hubungan politik DPP PAN dan Rezim Jokowi sejak kader PAN menjadi Menpan-RB bukanlah hubungan politik aliansi strategis, tetapi hanya bersifat “taktis”. Motif pimpinan DPP PAN mau mendukung Rezim Jokowi lalu Rezim kasih jabatan Menpan-RB, menurut saya, itu pilihan pragmatis kepentingan individual pimpinan DPP PAN semata, bukan kepentingan konstituen atau massa rakyat pendukung.
Dari sikap politik pendukung Paslon Presiden Prabowo-Hatta Radjasa pada Pilpres 2014 yang kalah, berubah drastis menjadi pendukung Rezim Jokowi-JK, sungguh bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi pimpinan DPP PAN. Secara demokratis prinsip kedaulatan ditangan massa kader terabaikan. Hasil dukungan politik yang kontroversial DPP PAN terhadap Rezim secara formal dan terbukti nyata di publik, yakni diberikan jabatan sebagai Menteri PAN dan RB kepada kader PAN. Hanya satu jabatan menteri diperoleh PAN. Prilaku politik DPP PAN pasca Pilpres 2014 bukan lagi perjuangan perebutan kekuasaan, tetapi sudah transaksional dan sekedar semacam permainan untuk memenangkan sebanyak mungkin seperti pengusaha mencari laba sebanyak mungkin.
Namun, dinamika politik belakangan dalam negeri ini ditandai konflik semakin keras antara Rezim Jokowi dan kekuatan Islam politik, mengharuskan pimpinan DPP PAN mengurangi dukungan terhadap Rezim. Indikatornya, DPP PAN tidak mau mengikuti kehendak Rezim agar PAN mendukung Paslon Ahok-Jarot pada Pilgub DKI putaran kedua 2017 lalu, juga keputusan DPR tentang presidential threshold (PT) 20-25 persen pada RUU Pemilu. Amien Rais telah tampil menjaga cita-cita politik PAN dan juga menghindar dari tekanan untuk mendukung Rezim Jokowi. Amien Rais berpikir rasional, satu jabatan menteri non teknis harus dikorbankan untuk mendapat dukungan umat Islam politik khususnya.
Anjuran Amien Rais terhadap Manpan-RB agar mundur merupakan sinyal kepada Rezim Jokowi, PAN bukan parpol ambisius kekuasaan atau hanya karena mendapat jabatan menteri, harus tunduk pada kepentingan Rezim. Cara berpikir Amien Rais rasional ini sesungguhnya untuk kepentingan kolektif PAN agar mendapatkan dukungan politik dan suara lebih banyak pada pemilu legislatif tahun 2019.
Jika, Menpan-RB mundur maka lebih mudah bagi PAN untuk melakukan kampanye publik bahwa PAN adalah parpol oposisi terhadap Rezim Jokowi yang selama ini terkesan anti kekuatan Islam politik. Kegagalan Rezim Jokowi dalam mengurus pemerintahan dan rakyat Indonesia selama ini, PAN secara moralitas politik tidak harus bertanggungjawab. Bahkan, PAN dapat menggunakan kegagalan Rezim ini untuk men-downgrade ekektabilitas Jokowi sehingga kalah dalam Pilpres 2019 nanti.
Kesan dan sikap negatif ini semakin kuat sejak Rezim Jokowi membubarkan organisasi umat Islam, HTI. Sikap oposisional Amien Rais terhadap Rezim Jokowi mulai terlihat nyata tatkala Amien Rais mulai mengecam dan mengkritik prilaku politik Gubernur DKI Ahok yang sangat didukung Rezim Jokowi dan parpol-parpol pendukung Jokowi. Mengapa Amien Rais mengecam dan mengkritik Ahok, tentu jawabannya sangat ideologis dan strategis. Sikap oposisional ini berlanjut terhadap issue reklamasi pulau palsu pantai utara Jakarta, kriminalitas aktivis dan ulama, penerbitan Perppu Ormas, pembubaran ormas Islam HTI, dan terakhir penetapan RUU Pemilu khususnya masalah PT 20-25 persen. Ke depan diperkirakan Amien Rais terus akan bertindak oposisional terhadap Rezim, dan melakukan downgrade elaktabilitas Jokowi agar kalah pada Pilpres 2019 mendatang.
Saya sangat percaya, Amien Rais menolak Jokowi lanjut sebagai Presiden pasca Pilpres 2019. Desakan agar Menpan-RB mundur adalah salah satu langkah Amien Rais untuk men-downgrade elektabilitas Jokowi. Dengan mundurnya Menpan-RB, massa konstituen PAN tidak akan dalam keraguan dan kebingunan untuk tidak memberikan dukungan dan suara kepada Jokowi pada Pilpres mendatang. *SS
