IMG-20170911-WA0045
Ali Maksum Salam Komando bersama Wildan Hilmi, Ketua HMI Cabang Surabaya

SwaraSenayan.com. Ditengah kondisi ekonomi negara yang mengkhawatirkan, kiprah HMI dan KAHMI hari ini tidak berperan maksimal. Sebagai mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998, dr. Ali Maksum menyatakan bangga kepada HMI Cabang Surabaya yang sudah berkontribusi melalui kepeduliannya yang membahas ekonomi kerakyatan, National Talkshow and Workshop bertajuk “Sejuta Berdaya menuju Surabaya Sejahtera,” yang diselenggarakan di Gedung Bappeko Surabaya (9/9/2017).

“Paling tidak, saya sebagai alumni masih bangga terhadap kiprah HMI Cabang Surabaya yang masih eksis.  Sejuta Berdaya menuju Surabaya Sejahtera harus dikritisi oleh HMI Cabang Surabaya, apakah betul untuk rakyat atau memperlebar karpet merah kongsi multinasional kapitalis asing di Jawa Timur,” tegas Ketua Umum DPP APKLI Dokter Ali Maksum yang didampingi Sekjen Agus Yusuf, Ketua DPW APKLI Jatim Farida Victoria dan Ketua DPD APKLI Surabaya Dhea Melanie.

Kenapa demikian? Ali menjelaskan bahwa dari 98,77% atau 59,6 juta UMKM di republik ini hanga memutar aset ekonomi 23-27%, hanya 5 ribu orang atau 0,11% memutar 77% aset ekonomi, dan indeks gini Indonesia saat ini 0,41. Adalah fakta nyata di negeri ini ada sebuah ketidakadilan (unfairness) yang sangat mendalam dan kesenjangan ekonomi yang semakin menganga.

Ali mempertanyakan, untuk siapa ratusan apartemen dibangun, ribuan ritel modern bermunculan, dan berbagai bangunan untuk mensupport smartcity Surabaya? Apakah untuk rakyat atau bagian dari perluasan karpet merah kongsi multinasional kapitalis asing?

“Saya mengajak mahasiswa di seluruh tanah air khususnya anggota HMI untuk terpanggil menyelamatkan aset ekonomi dan kekayaan NKRI karena sudah lebih dari 80% sudah tidak dipangkuan ibu pertiwi lagi. Tata kelola bangsa dan negara kita mengalami kelumpuhan total,” paparnya dengan menggelora.

Kembali, Ali mempertegas dengan pertanyaan, apakah betul Walikota Surabaya membangun smartcity Surabaya untuk rakyat Surabaya? Kenapa ribuan ritel tak berizin dibiarkan di Surabaya yang membunuh PKL dan ekonomi rakyat? Karena itu, Ali menyuimpulkan bahwa sistem di negara ini sudah lumpuh total, sudah tidak ada lagi eksekutif, legislatif dan yudikatif yang berpihak kepada rakyat, bangsa dan negara.

“Lebih dari itu, instrumen kedaulatan bangsa dan negara kita sudah tidak ada. Sistem dan lembaga keuangan, sistem informasi dan komunikasi, dan conected transportation system dikuasai bangsa asing. Satu-satunya harapan untuk Indonesia saat ini adalah 59,6 juta UMKM dimana ada 42% atau 25 juta adalah PKL,” tambah dr. Ali Pria sahaja berkumis eksentrik asli Mojokerto Jawa Timur.

Ali menguraikan bahwa kesalahan mendasar pengelola republik dan pengusaha Indonesia sejak Soekarno hingga Jokowi sebagai Presiden RI tidak pernah pernah berpikir bahwa wilayah teritorial ekonomi tidak boleh lepas kepada bangsa asing. Namun yang ada hari ini adalah hampir secara keseluruhan dikuasai kekuatan bangsa asing.

“APKLI mengajak segenap mahasiswa dan elemen kekuatan bangsa lain diseluruh Indonesia untuk percepat mewujudkan Revolusi Lahan Usaha dan Perumahan Kaki Lima Indonesia. Rakyat punya hak untuk memiliki tanah di negeri sendiri, juga punya hak memiliki rumah sendiri yang dilindungi konstitusi,” ujar Ali Presiden PKL Indonesia dan Dokter Ahli Kekebalan Tubuh jebolan FK Unibraw dan FK UI.

Dengan nada suara lantang, Ali mempersilahkan peserta diskusi untuk cek siapa penghuni ratusan apartemen di Surabaya. Hari ini ada kasus Meikarta di Cikarang Bekasi, ada 2,4 juta hunian apartemen di atas lahan 2.200 Ha miliknya Lippo Group James Riyadi. Juga ada kasus Reklamasi Teluk Jakarta dengan 24 juta hunian, juga fakta-fakta lain kedaulatan bangsa dan negara kita sudah direnggut kembali oleh kekuatan asing.

“Oleh karena itu saya ingatkan kembali kepada segenap anggota HMI dan KAHMI bahwa kelahiran HMI 5 Februari 1947 adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Untuk itu, Saya mengajak kader HMI dan KAHMI diseluruh tanah air kembali ke khittah 1947 bersama dan bersatu untuk percepat revolusi lahan usaha dan permuhaan kaki lima Indonesia sebagai starting point merebut kembali kedaulatan Indonesia. Jangan terus menerus terlena dengan kekuasaan dan rutinitas proyek belaka,” pinta Ali yang memimpin Agenda Besar Revolusi Kaki Lima Indonesia.

Saat ini, Ali sedang mempimpin revolusi kaki lima Indonesia untuk segera menyelamatkan merah putih dan NKRI. Hingga akhir tahun 2017 APKLI salurkan Rp 2 trilyun kredit usaha tanpa agunan kepada PKL dan tahun 2018 sebesar Rp 40 trilyun. Pihaknya haqquul yaqiin dapat hadirkan Bank Kaki Lima Indonesia, sebuah bank umum milik PKL, pelaku ekonomi rakyat dan kekuatan masyarakat peduli PKL untuk merah putih dan NKRI sebagai determinasi kokohnya perekonomian rakyat dan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia.

“Kami juga haqquul yaqiin dapat hadirkan 1 juta Perumahan Kaki Lima Indonesia hingga tahun 2019 mendatang. Akhirnya saya mengajak segenap anggota HMI dan KAHMI di tanah air untuk turun gunung percepat perang gerilya guna lindungi ekonomi rakyat dan kedaulatan ekonomi bangsa, tidak boleh di injak-injak kekuatan kongsi multinasional kapitalis asing, untuk merebut kembali kedaulatan Indonesia dari cengkraman kekuatan asing, apapun resikonya. Merdeka atau mati!!!,” teriak Ali dengan heroisme tinggi. *mtq

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here