SwaraSenayan.com. Sejumlah menteri bidang ekonomi merapat ke Kompleks Istana Kepresidenan hari ini. Mereka adalah Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar serta Menteri BUMN Rini Soemarno.
Spekulasi awak media bahwa pertemuan ini membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Holding BUMN migas. Karena saat ini RPP holding BUMN Migas tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo.
Menanggapi hal tersebut, Hari Karyuliarto, mantan Direktur Gas dan Corporate Secretary Pertamina yang saat ini berkiprah sebagai pengusaha sekaligus pengamat di bidang energi menyatkan bahwa holding migas hendaknya bukan semata-mata pengabungan PGN dan Pertagas.
“Holding migas itu bukan hanya penggabungan PGN dan Pertagas, namun hendaknya merupakan pembentukan perusahaan holding yang menaungi semua komponen ekonomi negara di bidang migas, yaitu Pertamina, PLN, PGN, dan SKK Migas,” ujar Hari kepada SWARA SENAYAN (5/2/2018).
Hari juga menyoroti status jabatan presiden direktur holding migas juga hendaknya setingkat menteri, di mana dewan komisarisnya adalah pejabat setingkat Menko.
“Dengan pembentukan holding semacam ini dijamin disharmonisasi Pertamina dan PLN dapat di atasi. Perseteruan Pertagas dan PGN juga secara alami dapat diatasi,” kata Hari.
Hal lain yang sangat penting, Hari menekankan bahwa PGN yang dalam kondisi keuangan sulit itu bisa diatasi, karena PGN secara fundamental profitnya merosot tajam juga dapat diintervensi dan dibantu secara alami. *dam