connie10
Dr. Connie Rahakundini Bakrie

SwaraSENAYAN.com. Proposal Inpex Corporation terkait pengembangan Blok Masela ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) secara ofshore dengan menggunakan kilang terapung gas alam cair (FLNG) di laut telah menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

Dari sinilah, mendadak pro-kontra soal pembangunan jaringan kilang produksi gas di Blok Masela yang melibatkan Menteri ESDM dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli saling adu argumen. Padahal setelah 16 tahun pengelolaan blok ini sedang dalam proses.

“Agar tak jauh menimbulkan kegaduhan mendadak pro-kontra, segera diputuskan sesuai persiapan yang sudah dilakukan selama 16 tahun. Rubah pola pikir keputusan berbasis ‘proyek’ ke basis kepentingan NKRI,” demikian disampaikan Dr. Connie Rahakundini Bakrie kepada SwaraSENAYAN.

Menurut pengamatan doktor politik yang sering dijuluki sebagai pengamat pertahanan ini memaparkan bahwa kepulauan Tanimbar di sekitar Blok Masela itu adalah kepulauan kecil dimana dampak kerusakan lingkungan atau amdal harus menjadi dasar utama keputusan.

“Pendekatan keamanan, pembangunan masyarakat dan kesejahteraan Tanimbar harus diperhatikan. Di titik ini juga sebagai pintu masuk utama investasi dan pembangunan Indonesia timur. Juga kacamata pemahaman apa yang dapat diberikan dari Masela untuk Indonesia,” tutur Connie.

Karena pertimbangann itu, Connie berpendapat bahwa pertahanan dengan okupasi atas pulau terdepan dan tol laut akan tumbuhkan kesejahteraan lokal. Strategi ini juga mencegah ancaman terhada gerakan separatisme.

Lebih lanjut Connie menguraikan bahwa sistem kilang terapung memerlukan lahan sekitar 40-50 ha dengan kebutuhan modal 14.8 M USD, berkapasitas produksi 7.5 MTPA. Sistem terapung ini bisa dimulai konstruksi pada 2019 dengan jangka waktu produksi 2024 –2048 (24 tahun) menggunakan modul surf + sumur, FLNG, LSB.

Berbeda dengan sistem kilang di darat, masih menurut Connie membutuhkan lahan sekitar 600-800 ha dengan kebutuhan modal 19.3 M USD, kapasitas produksi 7.5 MPTA dan baru bisa mulai konstruksi tahun 2021 mendatang. Jangka waktu produksi 2026 –2048 (22 tahun), modul surf + sumur, FPSO, jaringan pipa, LSB dan kilang darat.

0017
Bahan Presentasi Dr. Connie Rahakundini Bakrie, Ruang GBHN Nusantara V MPR RI, Jakarta 2 Maret 2016

Connie menjelaskan skenario dan dampak dari masing-masing opsi yang hendak dipilih. Jika FLNG berjalan, maka menurut Connie akan menyelamatkan satu-satu nya mega proyek migas di Indonesia yang masih berjalan. Memulihkan kepercayaan investor pada hulu migas Indonesia, memberi dampak positif pada visi Poros Maritim Dunia, tol laut dan industri maritim. Meningkatnya produksi gas nasional, dan memacu pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan Tanimbar dan Indonesia timur.

Sebaliknya, jika menunda atau dengan sistem OLNG, menurut Connie Daur ulang Masela sampai waktu yang tidak jelas. Juga tergerusnya ekonomi proyek sehingga tidak ekonomis. Selanjutnya juga akan berdampak penundaan lay off karyawan sedang berjalan (65% di mid tahun ini). Resiko pergaulan internasional akan menyebabkan Investor hengkang akibat merosotnya kepercayaan investasi pada negeri ini karena wan-komitmen. Pasokan gas nasional pun akan merosot. Mengakibatkan hilangnya Indonesia bersaing di pasar global. Juga semakin membuat resahnya masyarakat dan politik lokal semakin tajam. ■mtq