Penjajahan atas Bangsa-bangsa Lain di Muka Bumi Harus Dihapuskan

Oleh: Dimass Anggara (Ketua GMNI Cabang Surabaya)

SwaraSenayan.com. Sejak Abraham meninggalkan Babilonia seperti yang termaktub dalam kitab perjanjian lama. Tanah Babilonia yang berada disekitaran lembah sungai eufrat dan tigris yang hari ini kita kenal sebagai lahan konflik tersubur dalam sejarah. Wilayah ini pun telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa sejarah mulai exodus yang dilakukan Abraham, perang salib, dan hingga hari ini masih berlangsung, yakni penyerobotan wilayah yang dilakukan oleh israel terhadap Palestina.

Konflik yang terus silih berganti di wilayah ini, khususnya Yerusalem tak lepas dari fungsi kota ini sebagai pusat berputarnya sejarah bagi agama-agama bertuhan tunggal. Mulai dari Islam dengan Masjidil Aqsa-nya, Yerusalem pernah menjadi kiblat bagi muslim sedunia. Menjadi tempat dimana Yesus Kristus disalib, serta keberadaan tembok ratapan menjadikan kota ini sebagai kota bersejarah sekaligus terpeliharanya konflik

Di era saat ini kondisi Yerusalem masih lekat dekat konflik, perseteruan antara Hamas – Israel – Palestina. Perebutan jalur Gaza menjadi salah satu poin penting bahwa konflik yang tumbuh di wilayah tersebut selain memiliki motif perjalanan sejarah agama-agama Abrahamik yang saling berbeda narasi, melainkan lokasi Yerusalem yang sangat strategis bagi jalur distribusi barang dari Asia ke Eropa, eropa ke Afrika ataupun sebaliknya.

Hal tersebut semakin membuat kondisi di Yerusalem semakin tidak menentu karena dalam logika pasar yang menurut kaum borjuasi bahwa distribusi adalah salah satu kunci akan keberhasilan mekanisme siklus kapital mendorong negara-negara lain yang tidak berada didalam wilayah tersebut ikut andil konflik didalamnya. Naik turun tensi politik internasional tentang Yerusalem pun tak hanya terjadi satu dua kali. Dukungan negara-negara kapitalis tua seperti Amerika Serikat dan Inggris terhadap Israel sudah ditunjukkan sejak pasca perang dunia kedua. Palestina sebagai negara berdaulat yang seharusnya mengambil sikap tegas atas invasi yan dilakukan israel terhadap wilayahnya justru melembek. Perlawanan muncul dari Hamas yang tegas menolak invasi israel atas yerusalem, saat ini justru di cap sebagai kelompok teroris oleh dunia.

Baru-baru ini pun telah terjadi kontroversi tentang Yerusalem. Donald Trump, presiden Amerika Serikat mengeluarkan statemen akan rencananya memindah kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Berdasar pada UU Kongres AS di tahun 1995, Trump mengeluarkan kebijakan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Pengambilan kebijakan yang oleh tiga presiden pendahulunya (Clinton, Bush, Obama) selalu ditolak dengan menggunakan hak keberatan presiden, kali ini justru Trump melakukan sebaliknya. Dorongan komposisi pendukung setia Trump sejak masa kampanye dimana komunitas etnik yahudi yang mengimani zionisme mendominasi dalam tim. Sikap politik Amerika Serikat ini semakin mempertegas posisinya kembali sebagai “ruler of the world“ sekaligus menunjukkan tidak bergunanya Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi Internasional.

Reaksi negara-negara di dunia tentang sikap Amerika Serikat atas Yerusalem mulai bermunculan. Negara-negara eropa pun telah mengeluarkan statemen seperti Perancis dan Jerman bahkan Uni Eropa, namun pernyataan ini justru terkesan tidak tegas, yakni “menyayangkan“ dalam pengertian yang sebenarnya. Sementara ini hanya Turki melalui Presidennya, Erdogan menyampaikan bahwa sikap politik Amerika Serikat sudah berlebihan dan Turki siap memfasilitasi perjuangan untuk merebut kembali Yerusalem. Sedangkan organisasi seperti OKI ataupun negara-negara dengan latar belakang Islam belum memberikan pernyataan secara gamblang.

Amerika serikat, melalui kebijakan kontroversialnya atas Yerusalem justru semakin mencerahkan komunitas-komunitas dunia. Jatuhnya Amerika Serikat dalam krisis semenjak 2008, yang bergelombang hingga ke eropa menjadi salah satu kondisi yang tidak bisa di indahkan dalam mengkaji permasalahan di Yerusalem. Runtuhnya kapitalisme finansial mutakhir yang disebabkan oleh macetnya kredit dari konsumen menyebabkan negara seperti Amerika Serikat mencari pola baru dalam memperbaiki sistem kapitalisme yang berjalan di negeri tersebut. Sampai hari ini, Amerika Serikat sebagai Lord of War juga mulai mengalami kemunduran, tidak adanya krisis besar di negara-negara berkembang menjadi sebab utamanya, karena perang saudara, pemberontakan di negara-negara berkembang semakin berkurang. Sejarah menjawab pertanyaan ini, sejak perang dunia pertama, kedua, perang teluk, perang Vietnam hingga konflik di Timur Tengah hari ini, Amerika Serikat selalu tidak ketinggalan untuk ikut andil didalamnya. Besarnya anggaran belanja militer yang berasal dari pendapatan negara melalui pajak dari rakyatnya menjadikan bisnis kematian sebagai pendapatan utama negara ini untuk melakukan invasi-invasi ekonomi politik dengan balutan “penjaga perdamaian“. Trump ditengah kondisi ketidak stabilan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat berusaha untuk mengarahkan pusat kebijakan-kebijakan politik luar negerinya, ia tahu betul bahwa Amerika Serikat saat ini harus dipersatukan untuk membangun kembali sendi-sendi ekonomi bangkrut disana. Mulai dari bersitegang dengan Russia hingga Yerusalem, tidak terlihat satu kebijakan penting dalam urusan luar negeri Amerika Serikat selain penangguhan jaminan kesehatan dalam rangka pengetatan anggaran.

Amerika Serikat pada saat ini berposisi melempar umpan seperti pada orang sedang memancing, ia menunggu ikan mana yang akan memakan umpan tersebut. Dengan kata lain, Amerika Serikat memang bertujuan untuk memanaskan kembali kondisi di timur tengah. Negara-negara dunia seharusnya tidak terpancing dengan mengeluarkan pernyataan siap perang seperti Turki, bukan pula hanya bersikap simpati terhadap Palestina.

Penjajahan yang benar-benar dlakukan Israel sejak 1967 terhadap wilayah Palestina seharusnya sejak dulu telah mendapatkan sanksi dari dunia internasional. Namun fakta yang ada berkata lain, PBB sebagai organisasi yang di bentuk pada tahun 1948 dan tahun itu juga mengakui deklarasi negara israel sudah jelas letak keberpihakannya meskipun menetapkan yerusalem sebagai kota internasional dalam ketetapannya. Maka dalam ruang kebijakan negara – negara yang mengecam sikap amerika serikat ini haruslah lebih tegas lagi, penutupan kedutaan besar di negara bersangkutan, pengurangan duta amerika serikat ataupun embargo ekonomi menjadi pilihan yang lebih logis dibanding sekedar statemen simpati atau ajakan perang. Upaya ini perlu untuk menunjukkan kepada amerika serikat bahwa dunia ini perlahan telah berganti, modal-modal yang dulu tertanam subur di Amerika Serikat dan eropa sudah tak berkembang lagi. Sekaligus ini mempertegas bahwa dunia tak hanya di atur oleh sekelumit orang yang menguasai organisasi seperti PBB, WTO, Wolrd Bank dan IMF tapi dunia ini dimiliki oleh setiap negara-negara berdaulat yang berdasarkan perjalanan sejarahnya telah mengalami berkali-kali perubahan berkali-kali penindasan yang menuntut suatu bangsa untuk memerdekakan dirinya.

Indonesia sebagai sebuah bangsa yang lahir di atas narasi penindasan dan penjajahan tahu betul, bahwa hal tersebut sarat akan diskriminasi, ketidak adilan, kesengsaraan dan kemelaratan. Maka sudah menjadi kewajiban Indonesia sebagai negara berdaulat yang menempatkan internasionalisme dalam sila kedua pada Pancasila untuk turut andil secara aktif mendesak dan memberikan kebijakan sanksi yang tegas kepada Amerika Serikat,karena melalui kebijakan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel merupakan pengakuan pula terhadap penindasan dan penghisapan yang dilakukan Israel kepada rakyat Palestina.

GMNI Surabaya sebagai organisasi gerakan memandang perlu berdasarkan uraian-uraian diatas untuk memberikan sumbangsih pikiran serta tenaganya terhadap penindasan-penindasan yang dialami oleh bangsa Palestina. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia kami pun menyampaikan sikap politik secara tegas untuk pemerintahan Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan terkait manuver politik yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap dunia kemanusiaan.

1. Menuntut pemerintah Indonesia untuk memutus hubungan diplomatik secara temporer hingga Amerika Serikat melalui Presiden Trump menganulir kebijakan pemindahan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
2. Menarik duta besar Indonesia
3. Memberikan sanksi ekonomi berupa embargo kepada Amerika Serikat.
4. Mendesak dan mendorong aktif negara-negara poros Asia Pasifik untuk memberikan sanksi terhadap Amerika Serikat.
5. dan yang paling sederhana, adalah pernyataan politik pemerintah Indonesia atas ketidak sepakatannya terhadap manuver Amerika Serikat atas Yerusalem.
6. Menggalang kekuatan politik negara-negara bekas jajahan untuk mendukung dan memihak pemerintahan Palestina.

Demikian adalah ulasan dan sikap politik kami dalam melihat posisi Yerusalem dalam bingkai perjalanan sejarah dan kepentingan  ekonomi politik Amerika Serikat sebagai negara imperialis yang senantiasa melakukan penindasan atas bangsa lainnya. Dengan semangat internasionalisme mari bersama kita bangun tatanan dunia tanpa ada penindasan atas manusia atau bangsa oleh bangsa. Sekaligus sangat dibutuhkan kritik terhadap tulisan ini demi menjaga dinamika gagasan dan analisis yag lebih sempurna di kemudian hari. Merdeka..!! *SS