SwaraSenayan.com. Pedagang kaki lima selama ini belum maksimal dimanfaatkan sebagai penggerak ekonomi rakyat, bahkan terkadang keberadaannya disia-siakan karena dianggap sebagai pengganggu ketertiban dan keindaha kota.
Untuk itu asosiasi pedagang kaki lima (APKLI) gencar menggebrak konsolidasi ke penjuru nusantara dengan membentuk pasukan perang gerilya untuk menggerakkan program-program yang sinergi dengan eksistensi pedagang kaki lima.
“Tak ada gunanya dana ratusan atau ribuan trilyun rupiah kalau pasukan perang gerilya kaki lima Indonesia tidak memadai keberadaannya,” demikian diserukan dr. Ali Maksum, Ketua Umum APKLI yang memimpin agenda besar Revolusi Kaki Lima Indonesia kepada SWARA SENAYAN (29/9/2017).
Ali Maksum memerintahkan kepada DPD APKLI Kab./Kota diseluruh tanah air wajib siapkan di setiap kecamatan, desa/kelurahan/nagari, dan paguyuban PKL kawasan ekonomi strategis masing-masing sebanyak 5 kader militan paling lambat 7 Oktober 2017 sudah sampai di meja Ketua Umum DPP APKLI guna percepat terwujudnya trajectory lima pilar revolusi kaki lima Indonesia pada akhir tahun 2018.
Penegasan dan perintah Ketua Umum DPP APKLI dr. Ali Maksum tersebut didampingi Sekjen Agus Yusuf pada Pengarahan Khusus tentang e-form APKLI Revolusi Kaki Lima Indonesia dihadapan DPW APKLI Propinsi dan DPD APKLI Kab/Kota Se Jawa Timur di Hotel Oval, Kota Pahlawan Surabaya (28/9/2017).
Ali menjelaskan ada tujuh trajectory lima pilar revolusi kaki lima Indonesia yang wajib terwujud pada akhir 2018.
- Pertama, 1 juta perumahaan kaki lima Indonesia.
- Kedua, 2 juta Kios Kaki Lima Indonesia.
- Ketiga, minimal 8 juta PKL dapatkan kredit tanpa agunan atau salurkan Rp. 245 trilyun kredit tanpa agunan.
- Keempat, hadirkan Bank Kaki Lima Indonesia, bank umum yang sahamnya dimiliki PKL, pelaku ekonomi rakyat dan elemen masyarakat peduli kedaulatan ekonomi Indonesia.
- Kelima, hadirkan distribusi dan pergudangan kaki lima Indonesia beserta skema pembiayaannya di seluruh Indonesia.
- Keenam, hadirkan daya dukung teknologi infokom usaha PKL yang integratif di seluruh pelosok Indonesia.
- Ketujuh, tuntas pendampingan percepatan perang gerilya kaki lima Indonesia.
Ali mengatakan ketujuh trajectory tersebut membutuhkan pendanaan sekitar Rp 1.200 – 1.500 trilyun. APKLI tidak mempersoalkan sumber pendanaannya.
“Darimana pun saja itu tidak penting. Yang terpenting adalah ekonomi rakyat tegak kembali, kedaulatan ekonomi bangsa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dari cengkraman asing, serta merah putih dan NKRI berdaulat kembali,” pungkas Ali, dokter ahli pertahanan tubuh jebolan FK Unibraw Malang dan FK-UI Jakarta. *SS
