Yudi Latif, Dewan Pengarah BPIP Tak Patut Dapat Cemooh

Ayo Berbagi!

SwaraSenayan.com – Besarnya gaji Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) yang mencapai Rp 112 juta mendapat banyak sorotan dari kelompok masyarakat. Kepala BPIP Yudi Latif menilai bahwa kritik dan pertanyaan publik yang menganggap gaji Dewan Pengarah BPIP sangat tinggi adalah hal yang wajar dalam iklim kebebasan menyatakan pendapat.

“Memang benar, publik berhak mempertanyakan itu. Itu cerminan warga yang peduli,” kata Yudi Latif Yudi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi swarasenayan.com pada Selasa, (29/5/2018).

Gaji pimpinan BPIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018. Dengan Perpres itu, Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dijabat oleh Megawati Soekarnoputri mendapatkan hak keuangan Rp 112.548.000 per bulan. Sedangkan jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan. Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Yudi Latif menjelaskan bahwa di Dewan Pengarah BPIP banyak tokoh bangsa yang lebih mengedepankan pengabdian untuk bangsa dan negara. Integritas mereka tidak diragukan lagi.

“Tapi percayalah, banyak orang tua terhormat di dewan pengarah yang tidak menuntut soal gaji. Mereka pun menjadi “korban”. Jadi, tak patut mendapat cemooh,” sambung Yudi Latif.

Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000 per bulan selama ini tidak pernah dipermasalahkan, padahal kedudukannya dalam Perpres tentang BPIP setingkat dengan menteri.

“Saya sebagai Kepala BPIP, misalnya, menurut Perpres tentang BPIP posisinya setingkat dengan menteri, sebagaimana Ketua Dewan Pengarah. Nyatanya diberi gaji yang berbeda. Tapi, berapa pun saya terima saja, “ pungkas Yudi Latif. *SS

Ayo Berbagi!