Derek Manangka

Oleh: Derek Manangka

SwaraSENAYAN.com. Berita yang cukup hangat diperbincangkan dalam  salah satu WAG pekan ini, menyangkut kekalahan Pusat Koperasi TNI AU mengadapi perusahaan penerbangan Lion  Air.

Atas kekalahan itu Lion Air, sebuah perusahaan penerbangan swasta,  kini menjadi penguasa di bandara Halim Perdana Kusumah.

Yang disoroti, mengapa Koperasi TNI AU yang merupakan bagian representasi dari matra pertahanan udaraj Indonnesia, bisa dikalahkan oleh sebuah perusahaan swasta ?  Kekalahan ini dianggap tidak patut, tidak wajar dan aneh tentunya.

Sebab institusi TNI AU merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas membela bangsa negara. Kehadirannya di Halim PK, bukan karena TNI ingin mengembangkan bisnis. Melainkan menjaga kedaulatan Indonesia lewat sistem pertahanan udara dan Halim merupan markas utamanya.
Dengan terusirnya TNI AU dari Halim, hal itu tentu saja menimbulkan persoalan baru.

Di lain pihak kalangan TNI AU sendiri adem ayem saja. Tidak merasa kehilangan atas aset yang sangat berharga. Namun terhadap rencana pemerintah yang menggunakan sebagian lahan Halim untuk stasiun kereta api cepat Bandung – Jakarta, KSAU-nya justru melawan keputusan pemerintah.

Adalah Prof.Dr.Sri Edi Swasono, guru besar Universitas Indonesia dan anak mantu Proklamator Bung Hatta yang cukup sengit. Ia mengirim pesan viral kepada semua grup WAG untuk mendapatkan nomor kontak Cheppy Hakim.

Kepada mantan Kepala Staf Angkatan Udara kini, Sri Edi Swasono meminta Cheppy Hakim mempelopori aksi perebutan bandara Halim Perdana Kusumah dengan cara halus maupun  kasar dari tangan Lion Air.

Cheppy dipilih sebab nampaknya tinggal dia perwira TNI AU yang sekalipun sudah pensiun tapi masih tetap peduli pada persoalan-persoalan bangsa.

Yang tersirat dari munculnya reaksi penentangan atas berkuasanya Lion Air di Halim Perdana Kusumah adalah negara ini (RI), otoritas penguasa di republik ini sudah sangat rentan oleh godaan uang sogokan. Ada kecurigaan Halim bisa berpindah tangan ke swasta karena soal uang gratisikasi.

Hanya memang siapa yang menyogok serta siapa yang menerima sogok, itulah persoalan lain yang sangat mengganggu.

Yang pasti tanpa sogokan, mustahil kepemilikan Bandara Halim bisa berpindah tangan dengan mudah – dari pemerintah ke swasta.

Makna lain dari reaksi penentangan ini, adanya kecurigaan pada lembaga hukum dan penegak hukum. Begitu lemahnya kepedulian lembaga hukum menghadapi hegemoni perusahaan raksasa kaliber Lion Air.

Perusahaan ini disebut perusahaan raksasa. Karena faktor kapitalisasi dan pemiliknya.

Rusdi Kirana, yang disebut-sebut pemiliknya,  kini salah seorang angota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disebut sebagai sebuah perusahaan raksasa.  Tahun 2014 dia masuk jadi pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dilabeli raksasi, sebab Lion Air satu-satunya perusahaan penerbangan swasta di Indonesia yang mampu membeli atau memesan lebih dari 400 buah unit pesawat baru.

Pembelian atas pesawat baru ini cukup bersifat “high profile dan show off”. Pemesanan itu cukup mengejutkan. Sebab untuk pembelian 230  unit dari fabrikan milik Amerika Serikat, Boeing, penanda-tangannya disaksikan langsung oleh dua presiden. Barack Obama dan Susilo Bambang Yudhoyono.  Sememntara penanda-tangannya  yang dilakukan Nopember tahun 2012 itu dilakukan di Bali, di tengah berlangsungnya KTT G-20.

Sehingga pemiliki Lion Air, Rusdi Kirana  mendapat ekspose secara luar biasa dalam sisi bisnis dan diplomasi.

Semenjak itu Lion Air plus Rusdi Kirana-nya menjadi salah satu aset yang diperhitungkan dan mungkin lebih tinggi dibanding dengan TNI AU.

Ekspose tentang Lion Air dan kebesaran Rusdi Kirana tidak berhenti di situ saja. Sebab transaksi dengan Boeing itu dianggap melanggara ketentuan dalam perdagangan bebas.

Uni Eropa memprotesnya. Terutama hadirnya Presiden Obama dalam acara penanda-tangan transaksi, yang seolah menjadi  pendukung perusahaan swasta Boeing.

Tapi sorotan ini dengan cepat meredah. Sebab pada 18 Maret 2013, Lion Air dan Airbus,  perusahaan pembuat pesawat yang bermarkas di Touluse, Prancis mengumumkan kesepakatan baru. Bahwa Lion Air telah memesan 234 unit Airbus.

Jika kondisi ini dipahami, memang sangat logis bila Lion Air memerlukan bandara tersendiri. Dan yang sudah tersedia di depan mata mungkin hanya Halim Perdana Kusumah saja.

Akan tetapi sorotan lain yang tak terucapkan sebetulnya adalah benarkah Lion Air sebagai sebuah perusahaan penerbangan swasta milik pengusaha Indonesia Rusdi Kirana?

Secara bisik-bisik cukup banyak yang meragukan fakta tersebut. Sebab sejumlah kalangan yang mengaku kenal rekam jejak pebisnis Rusdi Kirana, selalu menyebut bahwa Kirana memang bergerak di bisnis travel biro. Tapi kalau latar belakang itu yang dijadikan rujukan, jelas kekayaan Rusdi Kirana tak akan bisa membeli 461 unit pesawat dalam waktu yang hampir bersamaan.

Kecurigaan malah mengarah ke negara tetangga. Bahwa Lion Air sebetulnya dibiayai atau dimiliki oleh Singapura. Kecurigaan itu antara lain dengan melihat nama yang digunakan : “Lion” yang nota bene sama dengan simbol Singapura. **

.