Partai Pendukung Pemerintah Tidak Kompak Soal PT 20%

Ayo Berbagi!

rapat paripurna

SwaraSenayan.com. Sidang Paripurna hari ini dilaksanakan dengan agenda penetapan dan pengesahan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu. Karena adanya perbedaan dalam pandangan fraksi-fraksi di DPR yang menyangkut substansi terkait angka presidential threshold, akhirnya sidang diskors untuk melakukan lobi politik.

Bila dipetakan, dari 10 Fraksi, sudah 4 kelompok yang menyampaikan pandangannya. Kelompok Pertama, Partai Demokrat, Gerindra dan PKS yang sepakat dan sepaham bahwa untuk menghormati kedaulatan rakyat serta menegakkan konstitusi dan menegakkan demokrasi maka ambang batas presidential threshold berada di angka 0%.

Demikian disampaikan Ferdinand Hutahean kepada SWARA SENAYAN (20/7/2017).

Lanjut Ferdinand, kelompok kedua adalah PDIP, Nasdem dan Hanura yang memilih di ambang batas presidential 20%, dengan argumen yang bias dan tidak relevan seolah meromantisasi persoalan masa lalu.

Kelompok ketiga adalah kelompok yamg belum menentukan arah dan pilihannya. Secara implisit meminta agar dilakukan loby, diantaranya adalah Partai Golkar, PPP dan PKB. “Mungkin kelompok ini ingin memperkuat posisi tawar dengan pihak pemerintah,” ujar Ferdinand.

Kelompok keempat adalah yamg memilih ambang batas di 10% yaitu PAN yang lebih cenderung memilih opsi jalan tengah.

Mencermati situasi tersebut, Ferdinand menyatkan terutama fraksi pendukung pemerintah yang tidak solid, dalam hal ini seharusnya pemerintah sudah selayaknya menyatakan mendukung langkah yang benar dan  konstitusional, yaitu memilih ambang batas 0%.

“Seandainya usulan pemerintah Jokowi tentang ambang batas 20% itu sudah benar, tentu seluruh partai pendukung akan solid pada opsi tersebut. Lantas mengapa partai pendukung pemerintah belum atau tidak solid? Saya meyakini bahwa memang karena pilihan yang terkesan dipaksakan pemerintah tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi,” tegas Ferdinand.

“Saya minta agar Jokowi jangan egois demi kekuasaanya. Tidak elok bertahan pada sebuah pilihan yang tidak tepat, tidak sesuai hukum dan melanggar konstitusi yang mengamanatkan pemilu serentak,” kata dia.

Ferdinand mensinyalir, sangat mungkin akan ada upaya dari pihak yang ingin presidential threshold 20% ini lolos dengan  menggunakan segala cara. “Kita harus sama-sama mengawal proses ini agar masa depan demokrasi kita tidak tergadai hanya karena kepentingan kekuasaan dan uang,” pungkasnya. *SS

Ayo Berbagi!