SwaraSenayan.com – Sejak akhir Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Meski tidak sepenuhnya siap, kebijakan ini pun dipatuhi oleh institusi pendidikan di pelosok negeri.
Saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan stakeholder bidang pendidikan Kota Cilegon, Jumat (29/1/2021), Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat mengatakan efek pandemi Covid-19 kepada dunia pendidikan sangat dalam, karena proses pembelajaran tatap muka sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, masih belum dibolehkan.
“Pendidikan itu dalam rangka dua hal pertama dalam pembentukan karakter, akhlak dan sebagainya. Kemudian pendidikan dan pengetahuan (ilmu). Mungkin ilmu relatif bisa diperoleh melalui daring. Tetapi bagaimana pembentukan etika, pembentukan akhlak, keteladanan, itu hilang semua dengan pendidikan yang pakai jarak jauh itu. Nah ini yang menjadi masalah,” papar Mujib Rohmat.
Ia menambahkan, banyak orang tua yang kebingungan karena harus mendampingi anaknya mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
“Orang tuanya belum tentu mengerti, bagaimana ia bisa mendampingi anaknya sedangkan dia tidak punya pengalaman mendidik. Belum lagi kalau kedua orang tuanya masih aktif bekerja. Inikan jadi permasalahan tersendiri,” ujar Mujib Rohmat.
Terkait bantuan kuota internet yang dikucurkan pemerintah kepada tenaga pendidik juga siswa sekolah, Mujib mengakui, bantuan tersebut sangat membantu. Namun, aksesnya, termasuk di Cilegon sendiri, masih banyak yang bermasalah. Hal ini dikarenakan ada beberapa daerah, infrastruktur telekomunikasinya belum memadai.
“Ini baru di Cilegon, masih di Pulau Jawa. Bagaimana di Sumatera, Kalimantan serta di Indonesia Timur sana,” tegas Mujib Rohmat.
Politisi Partai Golkar ini berharap agar pandemi ini segera selesai, sehingga siswa-siswa bisa kembali mendapatkan keteladanan melalui pendidikan tatap muka.
“Saya belum berani mengatakan kapan pendidikan dengan sistem tatap muka. Karena zona di kota Cilegon ini ternyata masih merah dan belum mengarah ke orange, bahkan ada kemungkinan mengarah ke hitam,” pungkas Mujib Rohmat.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Ismatullah mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat banyak kecuali patuh pada aturan yang ditetapkan pemerintah, meskipun di satu sisi PJJ telah menghilangkan rasa keramah-tamahan di dunia pendidikan.
“Kami tidak bisa berbuat banyak, kami patuh pada aturan, kami menerapkan prokes, meskipun kami sadari pembelajaran metode daring memiliki kelemahan, dimana interaksi antara manusia dengan manusia dihilangkan,” tukas Ismatullah. *Boy
