Hanura Merespon Dukungan Rakyat, Tidak Minta Jatah Apapun Dari Ahok
SwaraSENAYAN.com. Ketua Tim Pilkada Pusat (TPP) Partai Hanura Erik Satrya Wardhana menegaskan bahwa Partai Hanura tidak meminta atau menerima jatah apupun ketika mendukung pencalonan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017.
“Partai Hanura mendukung tanpa syarat, jadi gak ada itu minta jatah. Kita hanya memperhatikan kepentingan nasional yaitu keharmonisan pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya Ibukota,” kata Erik kepada SwaraSENAYAN (31/3).
Menurut Erik, keputusan politik Partai Hanura dalam pilkada DKI adalah merespon dukungan masyarakat yang mengapresiasi gebrakan gubernur Basuki dalam memimpin ibukota selama ini, tidak terkait dengan mengambil manfaat materi jangka pendek. Karena eksistensi partai dalam pemilu berikutnya harus menjadi pertimbangan khusus yakni mendapat dukungan besar dari masyarakat.
“Parpol harus mampu merespon dukungan rakyat pada pemilu. Bukan cuma Pilkada DKI Jakarta, semua pilkada kita berlakukan untuk,” tandas dia.
Erik mengatakan bahwa dukungan partai kepada calon-calon yang diusung dalam pilkada bukan keputusan yang singkat. Dukungan tersebut, katanya melalui diskusi dan polemik panjang di DPP Partai. Dalam polemik tersebut, katanya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Itu dinamika yang biasa dalam partai.
“Tetapi, ketika sudah diputuskan bahwa Partai Hanura mendukung calon yang diusung, maka harus ditaati oleh semua kader partai,” tegas dia.
Erik juga mengaku yakin bahwa dukungan kepada calon-calon yang diusung, termasuk Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta sudah sesuai dengan keinginan masyarakat DKI Jakarta. Inilah salah satu bentuk sikap partai dalam merespon harapan publik.
Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan memilih incumbent itu menurut Erik wajar-wajar saja, karena incumbent mengendalikan dan menguasai banyak sumber daya. Itu berlaku nasional dan semua partai tidak hanya Hanura saja. Tetapi Hanura untuk 2017 ini ingin buktikan apakah incumbent itu didukung atau tidak, makanya lewat survey publik.
“Kan ada juga incumbent yang tidak disukai oleh rakyat karena prestasi tidak ada, malah banyak sakitin rakyat,” kata Erik. ■mtq