Bom Waktu: Pemerintah Tidak Punya Sense of Crisis

Oleh:  Imbang Djaja
SwaraSenayan.com. Kompas hari ini (18/6/2016) menurunkan headline “Lembaga Peradilan Bobrok”, sayang sekali, koran sebesar itu menurunkan berita basi yang sudah diketahui rakyat sejak tahunan yang lalu. Hal yang patut diambil hikmahnya adalah konfirmasi Kompas bahwa Indonesia akan menjadi negara gagal.

Saat ini yang sedang ramai diberitakan adalah kondisi dan situasi rakyat Venezuela yang dikategorikan dan diberitakan sebagai negara gagal oleh masyarakat dunia. Hal serupa kemungkinan besar akan terjadi juga di Indonesia. Pertanyaan besarnya “Kenapa Pemerintah menutup-nutupi kondisi kritis ini???”.

Apakah mereka menunggu sampai terjadi pengulangan peristiwa ‘98?? Jika memang maunya sepertt itu wajar saja jika sekarang pemerintah tidak mengingatkan masyarakat akan rawannya kondisi negara di semua bidang.

Bagi masyarakat yang nantinya akan menjadi korban, perlu diingatkan bahwa indeks Gini sudah diatas 0,4%, jurang kaya miskin dikonfirmasi oleh lembaga-lembaga peneliti bahwa 1% rakyat yang kaya menguasai 40% aset nasional, harga-harga kebutuhan pokok yang tinggi membuat rakyat tidak mampu mendapatkan barang yang mereka butuhkan, pelayanan umum sangat buruk, dan lain-lain.

Kondisi seperti ini semakin hari semakin buruk, jadi sangat rawan pada saat Pilkada 2017 nanti, karena mereka yang kalah akan meledak kemarahannya yang selama ini tidak tersalurkan, pemantiknya adalah mereka tidak mau menerima kekalahannya.

Indikasi akan gagalnya suatu negara sudah terlihat di Indonesia, seperti bobroknya lembaga hukum, salah satu indikasi gagalnya penegakkan hukum bisa dilihat dari isi atau penghuni penjara. Negara-negara yang berhasil atau maju juga sukses dalam menegakkan hukumnya, disana biasanya penjaranya kosong atau tidak banyak penghuninya. Prestasi olah raganya menonjol di dunia, dan indeks gininya dibawah 0,2. Semua yang terjadi di Indonesia adalah kebalikannya.
Orang bodoh akan kejeblos ke lubang yang sama, jika nasib Jokowi seperti Bung Karno, Pak Harto atau Gus Dur maka Jokowi… ■mtq