SwaraSenayan.com – Hidup Rakyat semakin susah dan tertekan akibat kebijakan Pemerintahan Joko Widodo yang tidak pro rakyat. Ditambah dengan langkah pemerintah sibuk urus pembanguan infrastruktur yang juga jadi beban karena dana nya hasil utang dan itu harus di kembalikan.
Demikian disampaikan Muslim Arbi, aktivis pergerakan kepada SwaraSenayan (4/7/2019).
Arbi mengingatkan, jika gagal bayar utang, maka tidak akan dipercaya lagi oleh negara-negara kreditor. Akibatny negara dan rakyat tersandera akibat beban utang yang dibuat rezim Jokowi.
Sebagai dampak kebijakan yang kurang tepat sasaran, Arbi menganggap pembangunan infrastruktur yang dibiayai melaui utang hingga menumpuk, maka segala-galanya dinaikkan.
“BBM naik diam-diam di malam buta, pajak ikut naik, listeik naik, tol juga akan dinaikkan. Jelas ini beban bagi rakyat,” ujarnya.
Meski pemerintah dapat kucuran utang baru sebanyak $300 juta. Tapi, Arbi menganggap itu tetap sebagai uutang yang menambah beban uutang yang sudah ada.
“Utang sudah menumpuk hampir mencapai Rp 6000 Triliun, sementara APBN yang hanya sekitar Rp 2000 Triliun lebih. Bahkan lebih konyol lagi; pemerintah utang lagi untuk bayar bunga dan cicilan utang,” bebernya.
Di lain sisi, Arbi menyebutkan bahwa untuk mengharapkan pemasukan devisa dari perdagangan luar negeri melalui neraca perdagangan mengalami defisit terus-menerus.
Alih-alih mau menggenjot pajak untuk isi Kas Negara, sementara sektor riel tidak jalan karena pembangunan infrastruktur di sektor riel dari utangan. Maka, tidak akan menambah nilai tambah pajak di sektor riel infrastruktur karena harus mencicil utang yang dipakai untuk biayai infrastruktur.
“Saat ini penerimaan pajak tidak bisa diandalkan dari pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Kondisi ini menurut Arbi diperburuk oleh bank-bank BUMN yang sudah digadaikan ke China untuk dapatkan pinjaman. Padahal bank-bank Plat merah itu, bank yang sehat.
Diperparah lagi proses gadai bank-bank pemerintah tersebut tanpa persetuajuan DPR dan para nasabah pun pasrah saja atas dana-dana mereka di bank tersebut.
“Padahal dana-dana mereka dan bank nya sudah digadaikan ke China. Pemerintah tidak jelaskan hal ini ke rakyat,” kata Arbi.
Dari kecerobohan tersebut, Arbi menyebut rakyat sudah memberikan balasan atau sanksi politisnya melalui suara pada Pilkada 2018 lalu. Di sejumlah basis suara PDIP, Partai Pendukung Jokowi 2014 mengalami kekalahan telak.
“Ini keputusan cerdas sikap politik rakyat yang menghukum pemerintah karena tidak pro rakyat,” jelas Arbi.
Maka, pantas saja kalau gerakan #GantiPresiden2019 semakin menjamur dan menggebu di daerah-daerah. Yang jelas di bawah rezim Jokowi menurut Arbi semakin carut marut.
“Bahkan gerakan #2019GantiPresiden sudah dideklarasikan beberapa gabungan elemen masyarakat di Solo, kota asal Presiden Joko Widodo pekan lalu,” katanya.
Tak terkecuali, Arbi menyebut seorang Budayawan Betawi beken yang dikenal Ahli Sejarah itu, juga sebagai mantan Ketua PB-HMI dan Anggota DPR RI, Babe Ridwan Saidi malah gunakan kaos dengan tagar #2019GantiPresiden pada perayaan Hari Milad nya ke 76 di Pondok Penus Taman Ismail Marzuki (TIM) 2 Juli lalu. *mtq