Dr. TB Massa Djafar, Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Nasional

SwaraSenayan.com. Beberapa analis dan polling jejak pendapat beberapa lembaga survey mengisyarakatkan elektabilitas Jokowi menurun. Diperkirakan kini elektabilitas Jokowi berada diangka dibawah 45%. Jika melihat hasil beberapa survey angka elektabilitas cenderung semakin menurun.

Misalnya survey IndoBarometer yang menyebutkan elektabilitas Jokowi diangka 34,9%. Malahan  survey yang di rilis Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) perolehan suara  Jokowi lebih rendah lagi, 24,38 %.

“Angka-angka tersebut sangat fantastis. Karena penurunannya sangat signifikan,” demikian ulasan Dr. TB Massa Djafar, Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta ketika dihubungi SwaraSenayan (7/4/2018).

Meskipun sebagian orang bisa tidak sependapat, menurut Massa Djafar, pro kontra pasti tak terhindarkan dalam menanggapi beberapa hasil survey tersebut.

“Terlepas dari angka-angka survey tersebut, jangan lupa, anomali politik kerap terjadi diluar prediksi. Misalnya, kemenangan Golkar pada pemilu 1997 mencapai 78%. Ini adalah prestasi puncak Golkar selama pemilu orde baru,” paparnya.

Namun, Massa menyinggung bahwa kemenangan Golkar tersebut juga sebagai sebuah ironi politik. Diluar perkiraan, dimana krisis politik berlangsung sedemikian cepat, ditandai kejatuhan Presiden Soeharto dari singgasana kekuasaan. Fenomena lain yang menarik, misalnya kemenangan  Anis-Sandy pada Pemilukada DKI Jakarta.

“Kemenangan Anis-Sandy umumnya diluar perkiraan dan prediksi lembaga survey. Termasuk kekeliruan prediksi para analis politik,” kata Massa.

Ketika angka elektabilitas Jokowi semakin turun, Massa melihat bahwa fenomena ini harus dicermati, apakah ini sebuah gejala krisis politik, termasuk didalamnya krisis legitimasi politik Jokowi. Fenomena ini, bisa jadi sebuah akumulasi yang tidak berdiri sendiri.

Karena itu, Massa meminta para analis dari berbagai sisi bisa memberi penjelasan mengapa elektabilitas Jokowi cenderung merosot menjelang tahun politik pilpres 2019 mendatang.

Misalnya, Massa mengetengahkan terkait kebijakan makro pemerintah Jokowi kurang mendongkrak perekonomian. Pertumbuhan ekonomi turun, hanya 5%. Dan beberapa isu krusial lainnya, turut menciptakan iklim dan citra politik yang kurang kondunsif. Mulai dari  pembangunan infrastruktur, isu hutang, fiskal yang tidak mencapai target, serta ekspor yang kian menurun.

“Disisi lain angka kemiskinan dan penganguran semakin meningkat. Daya beli masyarakat menurun. Ketimpangan sosial semakin melebar,” tegasnya.

Beberapa isu tersebut sangat sensitif. Menurut Massa karena persoalan tersebut langsung menyentuh kebutuhan atau kepentingan dasar setiap orang. Terutama pada level menengah ke bawah. Pengalaman ini akan terekam dalam memori pemilih.  Sementara realitas semacam itu tidak statis.

Massa memberikan contoh, ibarat mahluk bernyawa ia hidup dan bekerja dengan carannya sendiri. Kemudian membentuk orientasi politik setiap orang. Dampak psikopolitis dapat mempengaruhi evaluasi moral dan preferensi politik publik. Asumsi-asumsi tersebut, setidaknya  menjawab mengapa elektabiltas Jokowi menurun.

Memasuki tahun politik 2019, kontestasi politik Pilpres masih mengkrucut pada Jokowi dan Prabowo. Namun yang menarik, Prabowo mengubah stateginya. Ia memposisikan diri sebagai King Maker. Konon, Prabowo akan memunculkan duet Jenderal Gatot Nurmantyo dengan Anis Baswedan. Meskipun langkah ini naif dari sisi etika politik. Karena, Anis masih menjalankan amanah sebagai Gubernur DKI.

Dalam rumus politik praktis, Massa menyebut tidak ada yang tidak mungkin. Presiden Jokowi lompat ke Pilpres bisa saja  berulang.  Popularitas Nurmantyo dan Anis yang terus melejit. Berpotensi dan bakal mengancam Jokowi. Bahkan beberapa parpol yang berkiblat ke Prabowo mencanangkan barisan koalisi, Gerindra, PKS, PAN dan PBB. Sementara, Nurmantyo dan Anis popularitas terus meningkat. Kedua tokoh itu, punya klaim merepresentasikan kelompok massa Islam. Termasuk di kalangan kelompok nasionalis moderat.

Menurut Massa Djafar pasangan ini cukup mampu memainkan isu-isu populisme, isu nasionalisme, dan tema-tema keadilan. Pasangan ini juga mampu merepresentasikan simbol-simbol Islam. Bahkan Jenderal Nurmantyo cukup berhasil memikat hati massa Islam.

“Jika pasangan Nurmantyo dan Anis diperhadapkan dengan figur Jokowi maka tampak kontras. Figur Jokowi sangat lekat dengan simbol Jawa-Abangan,” urai Massa.

Massa kembali mempertegas, bahwa simbolisasi terhadap Jokowi ini paralel dengan sikap politik Jokowi. Dari sudut pandang kelompok Islam-politik, Jokowi dianggap tidak pro Islam, juga diperkuat dengan maraknya isu Jokowi yang pro terhadap Komunis-Cina, Jokowi juga dicap mendukung atau merestui masuknya tenaga kerja asing (aseng), serta mengamini dominasi ekonomi Taipan.

Sementara disisi lain, Massa Djafar melihat sosok Jokowi yang juga populis dan sederhana itu tidak cukup memadai untuk mengkounter berbagai opini publik yang sudah terbangun di kalangan sebagian masyarakat. Isu-isu yang menggeliat di level akar rumput adalah yang langsung bersentuhan dengan kepentingan atau kebutuhan mereka.

“Merosotnya elektabilitas Jokowi tersebut karena menyangkut hajat hidup rakyat kecil di akar rumput. Bukan pada isu-isu eksklusif seperti soal kerugian BUMN, reshufle kabinet dan sebagainya,” urainya.

Meskipun isu-isu eksklusif konsumsi menengah atas juga berpengaruh, menurut Massa telah turut memicu kelompok menengah atas untuk mengkritisi kebijakan Jokowi. Karena itu, adanya dua arah tekanan politik dari dua lapisan kelompok masyarakat, menurut Masas, tampaknya tantangan yang dihadapi Jokowi tidak ringan. Apalagi jika dibandingkan perolehan suara Jokowi dengan Prabowo pada Pilpres 2014 lalu beda tipis kurang dari 10%.

Sementara, elektabiltas Jokowi diperkirakan 45% dalam trend menurun. Jokowi, untuk maju keduakalinya pada pilpres 2019, dengan kalkulasi politik yang  matang. Setidaknya dalam sisa masa kerja dua tahun kurang, Jokowi masih berpeluang mendongkrak elektabiltasnya dengan memaksimalkan kinerja para menteri-menteri nya, termasuk mereshufle menteri yang tidak menopang kinerja pemerintah.

Massa Djafar melihat bahwa Jokowi bisa melakukan terobosan terutama mengurangi beban ekonomi rakyat. Jokowi juga bisa meningkatkan intensitas membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan tokoh-tokoh Islam atau ulama yang berseberangan, mendorong pemberantasan korupsi lebih signifikan dengana tidak tebang pilih dalam kasus e-KTP.

“Kontroversi kasus mega korupsi e-KTP punya andil dalam penggerusan citra Jokowi,” katanya.

Tanpa terobosan jitu dan kerja keras menyelesaikan pekerjaan rumah yang demikian kompleks, Massa memprediksi tidak cukup alasan bagi Jokowi untuk memperoleh dukungan rakyat pada Pilpres 2019. *mtq

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here