Oleh : Gardenia P (Pemerhati Kebijakan Sosial)
Latar Belakang
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah gerakan ekonomi rakyat berbasis desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga melalui prinsip gotong royong, kemandirian, dan kepemilikan bersama. Koperasi ini bukan sekadar tempat simpan pinjam atau jual beli, tapi wadah pembangunan ekonomi yang dikelola langsung oleh dan untuk masyarakat desa. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Tujuan utama program ini adalah memberdayakan koperasi sebagai lembaga ekonomi lokal, meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, serta mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota. Koperasi Merah Putih dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang menyediakan sembako murah untuk menekan inflasi pangan, klinik dan apotek desa untuk meningkatkan akses kesehatan, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, serta layanan logistik desa untuk mendukung distribusi produk lokal. Koperasi ini didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggotanya, yang mana keanggotaan tersebut terbuka bagi semua masyarakat desa atau kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Secara khusus, KDMP juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama. Setiap anggota punya hak suara, hak milik, dan peluang untuk berkembang bersama. Koperasi ini menyasar seluruh elemen masyarakat desa yang ingin membangun ekonomi secara kolektif dan berkelanjutan, meliputi: Petani dan peternak, Pelaku UMKM desa, Warga prasejahtera, Pemuda desa, serta Lembaga desa, seperti BUMDes dan kelompok tani, sebagai mitra penggerak ekonomi lokal.
Dalam hal pendanaan, pemerintah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber utama pembiayaan koperasi desa. Salah satu skema yang digunakan adalah penempatan dana pemerintah di bank-bank BUMN sebagai pinjaman bergulir. Dana tersebut berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) APBN yang mencapai Rp457,5 triliun dan disimpan di Bank Indonesia. Melalui skema ini, koperasi dapat memperoleh pinjaman dengan bunga ringan sekitar 6%, tenor hingga enam tahun, dan masa tenggang selama enam hingga delapan bulan. Pendanaan juga didukung oleh Dana Desa, APBD, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta insentif dari APBDes bagi desa yang aktif menjalankan koperasi. Empat bank BUMN ditunjuk sebagai penyalur dana koperasi, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank-bank ini bertugas melakukan penilaian kelayakan usaha koperasi, menyalurkan dana sesuai permintaan dan kapasitas koperasi, serta menjaga prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi moral hazard. Proses pembiayaan tetap mengedepankan tata kelola perbankan yang baik, termasuk due diligence terhadap proposal usaha koperasi.
Prospek
Sejumlah koperasi yang telah terbentuk menunjukkan dampak positif di lapangan, seperti peningkatan pendapatan petani melalui penjualan langsung hasil panen, akses pupuk dan benih yang lebih murah, serta distribusi produk UMKM lokal ke pasar yang lebih luas. Meski menjanjikan, pelaksanaan KDMP menghadapi tantangan seperti kualitas manajemen koperasi yang masih beragam, literasi keuangan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan, serta pengawasan dan pendampingan yang konsisten dari pemerintah. Jika mengikuti teori ekonomi dimana ketika permintaan naik maka harga akan turun. Hal ini yang sering dialami petani ketika panen. Sifat produk pertanian yang mudah rusak menyebabkan umur simpan produk yang singkat sehingga petani biasanya menjual habis hasil panennya kepada tengkulak sehingga harga yang didapat cenderung jauh lebih rendah daripada harga pasar. Jika pemerintah melalui KDMP membeli hasil panen tersebut maka akan meningkatkan posisi tawar petani yang diharapkan mereka mendapat harga yang lebih baik dari hasil panenya. Konsep pembelian produk hasil pertanian oleh negara ini sebetulnya sudah diterapkan oleh Bulog dengan komoditi pertanian beras. Pada saat panen raya terjadi excess supply dibeli oleh Bulog untuk menstabilkan harga. Pada musim paceklik cadangan beras ini dijual kembali untuk menstabilkan excess demand sehingga harga komoditas beras dapat stabil. Jika konsep yang telah diterapkan oleh Bulog ini dapat diterapkan juga pada produk hasil pertanian di desa, tentu akan memberikan harapan peningkatan harga komoditas di level petani.
Tantangan
KDMP dibangun dengan skala pembiayaan yang sangat besar. Pemerintah menargetkan pembentukan hingga 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan plafon pinjaman sekitar Rp 3 miliar per koperasi, kebutuhan pembiayaannya dapat mencapai sekitar Rp 240 triliun. Nilai tersebut bukan angka yang kecil. Dalam pengelolaan keuangan negara, semakin besar sumber daya yang dikelola, semakin besar pula risiko yang harus dikendalikan. Karena itu, pertanyaan mengenai akuntabilitas penggunaan dana menjadi sangat penting sejak awal program didesain. Gejala yang sama terlihat dalam KDMP, Program bergerak sangat cepat, sementara sejumlah instrumen regulasi yang mengatur tata kelola, pengawasan, pengendalian, akuntabilitas, serta pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya tersedia. Akibatnya muncul ketidakpastian hukum yang berpotensi menimbulkan persoalan kasus hukum pada tahap implementasi. Saat ini rantai pasok (supplay chain) komoditas pertanian telah berlangsung dengan pola petani – tengkulak – pedagang pengepul – pasar besar – pedagang kecil – konsumen. Ketika KDMP masuk sebagai pelaku dalam rantai pasok tentu akan mempengaruhi struktur sosial yang sudah terjalin antara petani dan tengkulak. Meskipun relasi kuasa yang dihasilkan antara keduanya tidak seimbang. Paling tidak, hal ini bisa menimbulkan dua kekhawatiran. Pertama tengkulak kehilangan pekerjaan karena petani menjual hasil panen kepada koperasi. Kedua koperasi tidak mampu memasarkan hasil produk pertanian dari petani terutama karena produk pertanian yang memiliki sifat-sifat khusus seperti bulky yaitu volumenya besar tetapi nilainya kecil. Hal ini harus diperhitungkan koperasi ketika membeli produk dari petani yaitu dimana ruang simpan maupun rantai pasok penjualan. Pengelolaan dana simpan pinjam juga harus dikaji lagi. Skema pembayaran perbulan seperti yang diterapkan perbankan jelas tidak dapat dipenuhi petani yang mengandalkan hasil panen sebagai pembayaran. Artinya simpan pinjam ini berpotensi menghasilkan dana mandek dan eksploitasi penggunaan dana untuk orang-orang tertentu. Saat ini urusan permodalan dalam koperasi merah putih juga masih menimbulkan kecemasan di tingkat pelaksanaan. Kesiapan dari pengurus koperasi itu sendiri juga patut dikaji kebali. Konsep koperasi merah putih yang akan memotong mata rantai pasok produk pertanian harus di iringi dengan pelatihan pegawai yang mumpuni dan professional. Terdapat empat persoalan utama yang harus diantisipasi dengan hadirnya KDMP, yakni potensi tumpang tindih kelembagaan dengan BUMDes, risiko penyalahgunaan dana, minimnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan koperasi, serta kekhawatiran munculnya konflik sosial dan politik di tengah masyarakat desa. Untuk itu, Pemerintah perlu didorong, agar tidak hanya fokus pada kuantitas pembentukan koperasi, tetapi juga pada kualitas kelembagaannya. Pemerintah harus melakukan penguatan tata kelola dan pengawasan, pengembangan kapasitas SDM, melirik arah digitalisasi koperasi, memberikan kemudahan akses permodalan dan pembiayaan, serta menciptakan sinergitas antarinstansi di internal pemerintahan desa,”
Secara keseluruhan, Program KDMP Putih bukan sekadar program, melainkan gerakan nasional untuk membangun kemandirian ekonomi dari desa. Dengan dukungan APBN, perbankan, KPPN, digitalisasi, dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi desa berpotensi menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045.
