Ferdinand Hutahahean
Ferdinand Hutahahean
Ferdinand Hutahahean

SwaraSENAYAN.com. Program tambah daya gratis dari daya 900 VA ke 1300 VA yang sedang dilakukan programnya oleh PLN harus dicermati oleh masyarakat.

“Hati-hati jebakan madu beracun atas program ini. Rakyat yang tidak cermat dan layak dapat subsidi bisa saja tergiur dengan program ini,” demikian disampaikan Ferdinand HutaHahean Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia kepada SwaraSENAYAN (17/3).

Padahal, begitu pindah ke 1300 VA kata Ferdinand masyarakat tidak akan lagi menikmati subsidi listrik, karena daya 1300 VA keatas tidak lagi disubsidi oleh pemerintah. Jadi ada kesan program ini program jebakan madu beracun bagi masyarakat, seolah-olah disuguhi madu yang manis rasanya, tapi ternyata mengandung racun.

“Kita sangat menyayangkan sebetulnya program ini dikemas seperti sekarang. Mengapa pemerintah tidak langsung saja memutuskan penghapusan subsidi listrik? Kenapa harus pakai cara  akal-akalan seperti ini?,” tanyanya penuh dengan menyelidik.

Lanjut Ferdinand, mestinya pemerintah membuat program jelas terhadap penghapusan subsidi yang salah sasaran. Salah sasaran itu akibat ulah dan kinerja PLN sendiri yang tidak mengantisipasi permintaan pasang baru dengan daya 450 VA s.d 900 VA.

“Mestinya pada saat ada permintaan pasang terhadap daya listrik yang disubsidi, PLN harus meneliti terlebih dahulu apakah pemohon layak dapat subsidi atau tidak,” kata Ferdinand.

Lebih lanjut, Ferdinand memberi contoh  adanya rumah rumah kost mewah yang dipasangi KWH meter tiap kamar padahal kost tersebut bertarif mahal karena fasilitasnya. Yang seperti ini kan tidak layak disubsidi. Nah lebiih baik PLN mendata ulang siapa yang layak subsidi kemudian dihapus subsidinya.

“Jangan bikin akal-akalan kepada rakyat, mari benahi kesalahan dengan cara yang benar bukan dengan cara yang salah,” terangnya.

Satu hal lagi yang PLN perlu jelaskan ke publik kata Ferdinand adalah dana UJL yang disetorkan oleh masyarakat yang KWH meternya sudah berganti dari analog ke KWH pintar yang menggunakan pulsa listrik.

“Mestinya UJL itu kan tidak berlaku lagi. Nah dananya dikemanakan itu? Hal ini perlu dijelaskan ke publik yang dulu membayar UJL saat pasang baru,” pungkasnya. ■mtq