Studi Demokrasi Rakyat (SDR): Jokowi Harus Pastikan Kapolri Mendatang Bersih, Loyal dan Bisa Kerja

SwaraSenayan.com – Bursa Calon Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idham Azis yang segera memasuki masa purnabakti pada 1 Februari 2021 semakin menuju titik terang. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD bahwa Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) secara resmi telah mengirim paket berisi lima nama calon pemimpin Korps Bhayangkara tersebut kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis (7/1/2021).

Kelima kandidat ini menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi atau berbintang tiga. Mereka adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar. Kemudian, Kepala Bareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Arief Sulistyanto, serta Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto.

Hari Purwanto Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi SwaraSenayan.com pada Selasa (12/1/2021) menyambut baik kabar itu dan berharap Presiden Jokowi dapat melakukan seleksi dan memilih yang terbaik.

“Meski nantinya tetap merupakan hak Prerogatif Presiden untuk menunjuk siapa yang akan dikirim ke DPR untuk fit n proper test. Demi soliditas Polri, saya berharap Presiden cukup kirim satu nama saja,” ujar Hari Purwanto.

Dia mengingatkan, syarat utama sebagai Kapolri adalah Bersih. Bersih dalam artian tidak pernah terlibat dalam tindak pidana atau pun pelanggaran disiplin berat selama bertugas, tidak pernah terdengar memiliki rekening gendut alias rekening tidak wajar serta bisa menjelaskan asal usul kekayaan dalam LHKPN.

“Saya meminta Presiden dan DPR untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses pemilihan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri),” jelas Hari Purwanto.

Selanjutnya, hal yang tak kalah penting adalah loyalitas. Joko Widodo harus bisa memastikan kalau Kapolri mendatang memiliki loyalitas kepada Presiden, Pemerintah, terutama kepada Konstitusi dan Pancasila. Ke depan tatangan Kamtibmas relatif tinggi. Di samping dampak pandemi Covid 19 yang ditengarai masih belum ada indikasi menurun.

Hari Purwanto juga menekankan kalau Kapolri juga mesti cakap bekerja tak hanya pandai bicara dan berharap Presiden Joko Widodo bisa melihat track record yang bersangkutan.

“Apakah selama bertugas, terutama dalam penugasan bintang 3 ada tugas yang tak tuntas. Presiden mesti jeli memperhatikan hal ini. Di samping itu relasi dengan bawahan dan lintas angkatan juga diperhatikan. Jangan sampai, Kapolri baru justru membawa perpecahan di internal. Juga jangan sampai memilih Kapolri yang tidak disegani oleh anak buah. Sehingga dikahwatirkan nanti rantai komando tidak jalan,” pungkas Hari Purwanto. *Ndi