SwaraSENAYAN.com. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian tak terpisahkan dari tata perekonomian rakyat dan bangsa Indonesia. Demikian juga dalam konfigurasi perekonomian nasional. Keberadaannya menyumbangkan berbagai multiplier effect bagi nafas perekonomian nasional.
“Tanpa keberadaan PKL, produsen teh botol akan gulung tikar karena lebih dari 90% yang menjual teh botol adalah PKL,” demikian diuraikan Ketua Umum DPP APKLI dr. Ali Mahsun, M. Biomed kepada SwaraSENAYAN (18/3).
Lanjut Ali, semua produk dan kebutuhan masyarakat lainnya, sangat tergantung pada distribusi ke konsumen. Oleh karena itu, PKL harus ditata, diberdayakan dan didorong naik kelas, bukan sebaliknya, digusur semena-mena. APKLI tak pernah lelah terus mendorong Pemda seluruh Indonesia, tak terkecuali Pemprov DKI Jakarta mulai menata PKL, dan sudahi keperpihakan kepada pengusaha besar atau kongsi kapitalis multinasional.
Untuk itu, APKLI memberikan apresiasi atas tekad Sandiaga Uno, bakal calon gubernur DKI Jakarta yang akan mengentaskan PKL dari marjinalisasi sistem perekonomian Jakarta. Karena tekad tersebut akan sia-sia tatkala tidak dikonkritkan dalam wujud Perda DKI Jakarta tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL berlandaskan Perpres RI 125/2012.
“Karena nasib dan masa depan PKL tidak akan berubah siapapun yang jadi Gubernur DKI Jakarta tanpa keberadaan Perda tersebut,” ujar Ali yang juga sebagai Ketua Umum Presidium Sekber Indonesia Berdaulat.
Dalam sebuah acara diskusi bersama senator di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Jumat (18/3), Pendiri PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Sandiaga Salahudin Uno menegaskan keberpihakannya terhadap ekonomi kerakyatan.
“Mendorong ekonomi kerakyatan di ibukota dan kami ingin mengundang investor datang. Tapi tidak kemudian meninggalkan ekonomi kerakyatan,” demikian janji yang disampaikan Sandiaga.
Dalam kesempatan itu, kata Sandiaga, tidak seharusnya pemerintah meninggalkan ekonomi akar rumput demi kepentingan sesaat saja. Selaku pebisnis, masih kata Sandiaga, Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM), koperasi dan industri kreatif harus naik kelas. Artinya, pemerintah tidak semata memberi kesempatan bagi pengusaha besar untuk mendapatkan keuntungan.
“Kalau kita bedah ekonomi di Jakarta, hanya beberapa pengusaha saja yang menikmati pembangunan infrastruktur ini. Pedagang kaki lima dan UMKM termarjinalkan oleh sistem perekonomian di Jakarta,” ujar Sandiaga.
Pernyataan bakal calon gubernur DKI yang menegaskan bagaimana pentingnya pengembangan ekonomi berbasis Pancasila. Sehingga pelaku UMKM mendapat tempat yang sesuai dalam pembangunan, sangat diapresiasi APKLI.
Serasa mendapat angin segar, sebuah harapan baru bagi PKL, kedepannya harus mendorong kemajuan UMKM. Karena pembangunan tidak pernah lepas dari keberadaan UMKM. Terutama di Jakarta.
“PKL ‘wis kapok banget’ dan tidak butuh janji-janji manis. PKL juga sangat alergi terhadap calon gubernur DKI Jakarta Pemberi Harapan Palsu (PHP). Kami antusias dan mengapresiasi komitmen keberpihakan Pak Sandiaga Uno terhadap ekonomi kerakyatan,” pungkas Ali dokter ahli kekebalan tubuh jebolan FK Unibraw Malang dan FK UI Jakarta. ■ss
