JAKARTA – Maraknya penawaran pinjaman online (pinjol) ilegal di ruang digital menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Dampaknya tidak hanya berupa beban utang dan kerugian finansial, tetapi juga penyalahgunaan data pribadi, tekanan psikologis, hingga rusaknya hubungan sosial dan keluarga.
Karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih cermat sebelum memanfaatkan layanan pinjaman daring, terutama dengan memastikan legalitas penyelenggara dan memahami seluruh risiko yang ditawarkan.
Pesan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, H. Oleh Soleh, SH, dalam Forum Diskusi Publik yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama dirinya, Selasa (10/11/2026). Kegiatan bertema “Waspada Pinjol Ilegal” tersebut berlangsung di Intel Studio Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Dalam paparannya, Oleh Soleh menegaskan bahwa masyarakat perlu menerapkan prinsip “Berhenti sejenak, cek legalitas, lindungi diri” sebelum mengambil keputusan finansial secara daring. Menurutnya, kemudahan dan kecepatan pencairan dana tidak boleh membuat masyarakat mengabaikan risiko yang mungkin muncul.
Ia memaparkan lima ciri umum pinjol ilegal, yakni tidak memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menawarkan pencairan dana terlalu mudah tanpa proses yang wajar, meminta akses berlebihan terhadap kontak dan foto di perangkat, tidak transparan dalam menjelaskan bunga serta biaya, dan memiliki identitas penyelenggara yang tidak jelas.
Oleh Soleh juga mengingatkan bahwa jebakan pinjol ilegal kerap bermula dari kebutuhan mendesak. Masyarakat tergoda penawaran instan, kemudian menghadapi bunga dan denda yang terus menumpuk. Situasi semakin berat ketika peminjam berusaha menutup utang lama dengan pinjaman baru, hingga akhirnya menghadapi intimidasi dan penyalahgunaan data pribadi.
Untuk menghindari risiko tersebut, masyarakat diminta tidak sembarangan mengeklik tautan atau memasang aplikasi mencurigakan, memeriksa legalitas melalui direktori resmi OJK, serta tidak memberikan kode OTP, PIN, kata sandi, maupun akses kontak kepada pihak yang tidak jelas. Jika mengalami penipuan atau teror, masyarakat dianjurkan menyimpan bukti dan melaporkannya melalui Kontak OJK 157 atau kanal pengaduan resmi OJK.
Sementara itu, pegiat literasi digital Drs. Gun Gun Siswadi, M.Si. menjelaskan bahwa tingginya penetrasi internet di Indonesia turut memperbesar peluang sekaligus kerentanan masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang tidak bertanggung jawab.
Ia memaparkan data APJII tahun 2026 yang mencatat sebanyak 235,2 juta penduduk atau 81,72 persen masyarakat Indonesia telah terkoneksi internet. Adapun data OJK dan KSSK per September 2026 menunjukkan outstanding pinjaman online mencapai sekitar Rp106,46 triliun dengan 146,5 juta pengguna aktif.
Menurut Gun Gun, pinjaman online pada dasarnya dapat memberikan manfaat apabila digunakan melalui penyelenggara resmi dan sesuai kebutuhan. Layanan yang legal dapat mempermudah akses pembiayaan, mendukung pengembangan usaha, serta membantu aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, penggunaan yang tidak bijak dapat menimbulkan masalah berupa bunga dan denda yang menumpuk, tekanan penagihan, hingga risiko masuk daftar hitam.
Ia mengajak masyarakat menerapkan prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis. Legal berarti memastikan penyelenggara memiliki izin OJK, sedangkan logis berarti tidak mudah percaya pada tawaran pinjaman yang terlalu menggiurkan atau tidak masuk akal.
Gun Gun juga menekankan pentingnya empat pilar literasi digital CABE, yakni Cakap, Aman, Budaya, dan Etika. Keempatnya perlu diterapkan agar masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami cara menjaga keamanan dan bertanggung jawab dalam memanfaatkannya.
Narasumber berikutnya, tokoh masyarakat Yayan Bunyamin, M.Phil., mengajak peserta melihat persoalan pinjol ilegal dari sisi kemanusiaan. Ia menjelaskan bahwa seseorang dapat terjerat pinjaman ilegal karena kebutuhan mendesak, gaya hidup konsumtif, pengaruh judi online, kebiasaan gali lubang tutup lubang, hingga rasa malu untuk meminta pertolongan.
Menurut Yayan, korban pinjol tidak seharusnya dihakimi atau dikucilkan. Mereka justru perlu dirangkul dan didampingi agar dapat keluar dari persoalan utang yang dihadapi. Ia mengingatkan bahwa persoalan pinjaman tidak hanya berkaitan dengan aplikasi, tetapi juga dengan pola hidup dan kemampuan mengelola keuangan.
Sebagai alternatif, Yayan mendorong penguatan solusi berbasis masyarakat melalui koperasi, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah resmi. Ia juga mengusulkan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk melalui skema pinjaman kebajikan tanpa bunga atau qardhul hasan.
Masjid dan majelis taklim, menurutnya, juga dapat mengambil peran sebagai ruang konsultasi keuangan yang aman bagi masyarakat. Dengan demikian, warga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi memiliki tempat untuk mencari bantuan tanpa takut dipermalukan.
Dalam sesi diskusi, turut dibahas alasan seseorang tetap mengambil pinjaman ilegal meskipun mengetahui risikonya. Tekanan kebutuhan mendesak, kecenderungan mengutamakan manfaat sesaat, serta promosi aplikasi yang persuasif dapat mendorong keputusan impulsif. Karena itu, edukasi perlu disertai jeda untuk berpikir, tersedianya alternatif pembiayaan darurat, dan pendampingan bagi masyarakat yang sedang terdesak.
Forum ini juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap penyelenggara pinjol ilegal. Tantangannya antara lain pelaku yang beroperasi lintas negara, identitas pengurus yang sulit dilacak, serta kemunculan kembali layanan ilegal dengan nama baru setelah diblokir.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya memeriksa legalitas layanan keuangan digital, menjaga data pribadi, dan mengelola kebutuhan finansial secara bijak. Kewaspadaan perlu dibangun bersama agar kemudahan teknologi tidak berubah menjadi jerat utang dan persoalan sosial.
Sebelum meminjam, pastikan legalitasnya. Jangan tergiur kemudahan sesaat, dan jangan biarkan kebutuhan mendesak membuat kita mengabaikan keselamatan diri serta keluarga.
