MEMAHAMI ARUS BALIK

Oleh: Saurip Kadi (Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat)

SwaraSenayan.com. Tulisan SBY di Kompas tanggal 2 dan 9 Januari 2017 perlu kita tanggapi dengan serius agar tidak membuat publik galau dan kehilangan jatidiri sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila. Pasalnya SBY luput membaca situasi geopolitik dan geoekonomi yang sedang berada pada masa ARUS BALIK (turning point) sejarah peradaban bangsa-bangsa, terkait dengan adanya 10 issue besar dunia yaitu HAM, Narkoba dan Terorisme, Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Kemiskinan Struktural, Perdagangan Manusia, Tata Ruang, Tata Uang Dunia Paska Rontoknya “Bubble Economy”, dan Ledakan Jumlah Penduduk, dimana Indonesia menjadi pusat perhatian dunia sebagai cikal bakal kemunculan tata dunia baru (The New World Order).

SBY meminjam istilah “Game Changers” (Pengubah jalannya sejarah / permainan) yang sering dipakai oleh korporasi dalam memenangkan persaingan tanpa berdarah-darah, karena gagasan dan cara yang brilian. Seperti yang telah dilakukan oleh Jeff Bezos pendiri amazon.com di dunia perdagangan ritel, atau yang dilakukan oleh Elon Musk pendiri Tesla Motors merajai dunia industri otomotif dengan temuan mobil listriknya. Dan di Indonesia tampaknya kini Go-Jek juga mulai mendesak layanan logistik lokal, transportasi lokal, sekaligus menyemarakkan bisnis top kuliner, mengorganisir tukang pijat freelance, tukang salon freelance dalam mendapatkan pelanggan,  serta belanja praktis secara online dan diantar ke rumah, dan masih banyak contoh lainnya.

Paul Krugman, pemenang hadiah nobel ekonomi, yang dalam bukunya berjudul “A Country is not a Corporate”,  menjelaskan bahwa pengelolaan sebuah Negara jauh lebih kompleks dari korporasi, namun demikian memang tetap ada “game changers”, atau terobosan cerdas yang bisa mengubah jalannya sejarah dalam tataran pengelolaan Negara sebagaimana terobosan di dunia korporasi.

Terlepas dari pro dan kontra pandangan Paul Krugman tentang Negara dan korporasi, dalam konteks negara, “game changers” adalah pemimpin cerdas dari negara-negara yang mampu menjebol pasungan realitas yang ada, dan kemudian BERBENAH dengan platform baru memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan bangsanya.

Pilihan Haruslah Tepat.

Dalam tulisannya tersebut, SBY menjelaskan teman-temannya para pemimpin dunia yang dia kenal, kecuali Trump, yang menjadi “Game Changers” di abad ini yaitu Donald Trump (Presiden USA), Xi Jinping (Presiden Tiongkok), Vladimir Putin (Presiden Rusia), Angela Merkel (Jerman). Pertanyaan yang perlu dijawab adalah, betulkan dalam kontek Indonesia sejumah pilihan tersebut tepat untuk kita jadikan contoh?

Sesungguhnya kalau disederhanakan, konsep nasionalisme (nation-state) adalah sebuah tatanan universal dunia abad modern paska kolonialisme, yang rohnya adalah tetap yaitu korporasi. Tatanan “nation-state” tersebut dirangkai dengan sistem keuangan global (global financial system) dimana mata uang adalah “bendera” setiap negara untuk alat  transaksi yang disepakati antar bangsa. Dewasa ini mata uang bukan lagi sebagai alat persatuan antar negara dalam merumuskan Tata Dunia bersama (World Order), namun kini sudah berubah menjadi “alat pertempuran” dalam “perang” di era globalisasi. Faktor selanjutnya, adalah “asymmetric warfare / proxy warfare” yang sangat mengandalkan intelegensia dan antropologi karakter bangsa, melalui dunia maya untuk meyakinkan ilusi kekuasaan dan dampak ikutannya.

Apabila dilihat dari faktor penentu (dominant factor), maka pilihan “Game Changers” bagi seorang kepala negara menjadi sangat mendasar, karena otomatis akan mempengaruhi kebijakan yang hendak diterapkannya. Dan menjadi fatal kalau pilihannya justru yang bertentangan dengan falsafah dan cita-cita luhur yang membarengi dibentuknya Negara, dalam kontek Indonesia adalah Pancasila. Untuk bahan perbandingan, bisa diambil sejumlah contoh antara lain:

BUNG KARNO. Sebagai “Game Changer” yang diakui dunia pada masanya, BUNG KARNO melihat ketimpangan antara Barat – Timur dan  Utara – Selatan. Ditilik dari potensi sumberdaya alam dan manusia sebagai penggerak ekonomi, mayoritas berada di negara-negara Selatan dan Timur. Namun dalam prakteknya yang tampil  sebagai negara maju dimana rakyatnya menikmati kemakmuran justru di Barat dan belahan Utara. Maka membaca Konferensi Asia Afrika, akan lebih tepat kalau dimaknai sebagai pendefinisian baru tentang asset dunia dan perumusan TATA DUNIA Baru (The New World Order) yang lebih adil sehingga tercapai perdamaian dunia.  Sangat disayangkan ide besar yang dikenal dengan sebutan konsep JALAN TENGAH, harus kandas karena Bung Karno keburu lengser.

HUN JIN TAO. RRC tidak menganut hukum “demand and supply theory”, “pricing theory” dan model Ekonomi ala Barat yang diajarkan di universitas pada umumnya. Yang penting bagi RRC adalah rakyat bekerja, memproduksi apa saja dari peniti sampai dengan satelit. Barang-barang  China kemudian membanjiri pasar dunia dengan harga yang tidak tertandingi. Melalui “marketing corp” yang dibangun di negara-negara Eropah dan USA, perdagangan barang-barang China kemudian masuk bursa. Banjir produk China tersebut dijuluki sebagai kebangkitan kemiskinan global karena berbagai kemewahan elitis menjadi produk merakyat yang terjangkau secara global. Tanpa peperangan antar kelas sebagaimana revolusi sosial dalam peradaban sebelumnya, RRC telah melakukan proses revolusi sosial secara global. Dan yang pasti cadangan devisa RRC mencapai US$ 3T.

MAHATHIR MOHAMMAD. Dengan program “Malaysia Incorporated”, Mahathir melalukan tata ulang tata ruang dan tata uang yang dibarengi dengan kebijakan Restrukturisasi  dimana peran Pemerintah diubah sebagai Pelayan Publik dan Business Leader dengan membukakan peluang bisnis global bagi sebanyak mungkin pebisnis Malaysia, terutama ke Timur Tengah dan Negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Dibangun Pasar Islam dimana prinsipnya seperti mesjid (tidak ada kepemilikan privat) siapa datang duluan silakan memilih tempat yang terbaik (caravan model) dimana diharapkan guild (sentra-sentra produksi) mendapat tempat berdagang secara adil dan tidak monopolistis. Dan Malaysia disulap sebagai “Tourism Hub” Asia Pasifik.

THAKSIN SHINAWATRA. Hampir sejenis dengan Mahathir, namun pilihan Thaksin pada Agro Bisnis. Dengan mengembangkan Pertanian, peternakan, perikanan dimantapkan sebagai sektor unggulan rakyat yang produknya semua dibeli oleh Pemerintah untuk pasar global dan domestik. Yang pasti kini Thailand menjadi “Agro bisnis hub” tingkat dunia.

Contoh lain yang tidak kalah cerdas adalah HUGO CHAVES (Presiden VENEZUELA), AHMADINEJAD (Presiden Iran), RAFAEL CORREA (Presiden Equador) dan LULA DA SILVA (Presiden Brazilia) yang telah terbukti mampu menerapkan konsep Jalan Tengah yang bercirikan Kerakyatan Kapitalistik dan Coopetitive (Cooperative and Competitive) antar bangsa.

Warisan Amburadul.

Buruknya warisan yang diterima oleh Presiden Jokowi, tidak bisa lepas dari lintasan sejarah negeri ini. Di jaman Orde Lama, pemerintah membentuk 200 lebih BUMN yang mengurus semua kebutuhan rakyat dari garam sampai pesawat terbang, semuanya  diurus oleh negara. Di jaman Orde Baru, sesungguhnya yang diterapkan adalah sistem negara liberal dimana sejumlah kroni pengusaha asing dan domestik diberi hak dan atau lisensi sehingga tambang, hutan, pasar, produksi, dll nya dikavling-kavling yang di atas-nama kan konsep “trickle down effect”. Pemilihan model tata kelola ekonomi tersebut justru melahirkan proses pemiskinan.

Ambilah contoh, rakyat kita dari Sabang sampai dengan Merauke makan mie merk sama, minyak goreng merk sama, dan begitu juga produk lainnya. Dampak ikutan yang idak bisa dihindari adalah jutaan usaha kecil pembuat mie, minyak goring, kecap, dan lain-lainnya  di desa-desa mati semua, maka lahirlah pengangguran dan akibatnya terjadi urbanisasi ke kota.

Di jaman Reformasi, pada hakikatnya yang kita praktekkan adalah mencampur aduk gaya Orla dan Orba tanpa ada perombakan yang mendasar, bahkan diperparah dengan munculnya elite politik baru produk UUD 1945 hasil Amandemen yang ujug-ujug berkuasa dan merasa berhak atas kavling-kavling bisnis untuk sumberdana politik. Lebih parah lagi, cara tercepat untuk kepentingan dana politik adalah dengan memungut komisi dari impor komoditi. Itu sebabnya kini ada sekitar 60 komoditi utama adalah impor dan ini jelas mematikan petani, nelayan dan produsen dalam negeri. Belum lagi kebijakan pendirian MAL ditengah  kota dan jaringan mini market masuk kedesa-desa yang nyata-nyata telah menutup lapangan kerja puluhan juta tenaga kerja yang selama ini terlibat dalam pasar dan warung-warung tradisional.

Alhasil, rakyat Indonesia sudah jatuh tertimpa tangga, dan diinjak-injak lagi. Bayangkan kalau kontraktor pembangunan swasta harus tender melawan BUMN raksasa seperti Adhi Karya, Wijaya Karya, PP, Waskita Karya dan lain lainnya. Proyek pemerintah, modal dari pemerintah dan dijamin oleh Bank Pemerintah. Bagaimana mungkin Rakyat dengan modal sendiri dan kalau rugi ditanggung sendiri, harus tender melawan perusahaan BUMN yang kalau rugi ditanggung negara. Dimana keadilan, kalau macan dan kambing dalam satu kandang?

Gambaran begitu amburadul nya warisan yang diterima oleh Pemerintahan JKW oleh penulis telah diterbitkan dalam kolom opini koran Kompas tanggal 7 Januari 2017 dengan judul “Indonesia Satu Untuk Semua”.

Menjadi wajar kalau kemudian muncul pertanyaan, sesungguhnya Indonesia negara apaan? Komunis? Tidak, karena rakyat bebas bicara dan dibiarkan mengurus semuanya sendiri, bahkan malah pakai ongkos. Liberal? Juga tidak, karena rakyatnya tidak kebagian apa-apa, bukankah semua ladang gemuk sudah dikavling oleh negara lewat ratusan BUMN dan yang tersisa dikavling oleh sejumlah kroni asing dan domestic serta kaum politisi. Sementara itu dalam prakteknya BUMN lebih sebagai “sapi perahan” rezim berkuasa.

Padahal kuncinya sederhana, bangunlah, jangan terus MIMPI. Dan ketika bangun cepat gosok mata agar tidak SILAU, niscaya akan segera sadar bahwa diri kita inilah pusat dunia masa depan. Bukankah NAWA CITA dan REVOLUSI MENTAL adalah formula yang tepat untuk menyelamatkan negeri tercinta  yang begitu  amburadul, untuk segera diubah menjadi Negara Korporasi Rakyat Indonesia.  Dengan begitu, amatlah mudah menjadikan NKRI sebagai negara sepuluh besar di dunia.

Disinilah, dari dulu saya berbeda rasa dengan SBY, yakni soal PILIHAN, sama sekali bukan soal SELALU ADA PILIHAN. Tapi pilihan tepat yang mana, agar kedepan kita tidak lagi menggunakan label Pancasila, namun yang dilaksanakan adalah “Kapitalisme Brutal”. *SS