Oleh : Priyageng SP (Pengamat Sosial)
Mengenal lebih dekat PP Tunas
PP TUNAS merupakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan, yang dicanangkan Pemerintah untuk memperkuat komitmennya dalam melindungi anak-anak dan kelompok rentan di dunia maya. Regulasi dan payung hukum ini, ditetapkan pada 28 Maret 2025 dan mulai berlaku efektif pada 28 Maret 2026. Tujuan dibuatnya PP TUNAS adalah untuk membatasi akses akun anak dibawah usia 16 tahun pada platform digital, serta menjadi dasar hukum kuat bagi negara untuk menghadirkan ruang digital yang aman, sehat, dan berkeadilan. Dengan dasar hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan yang diperkuat, PP TUNAS diharapkan menjadi pondasi bagi ekosistem digital Indonesia yang lebih aman, beretika, dan berpihak kepada kepentingan nasional. Disamping itu, PP TUNAS lahir untuk memperkuat kolaborasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan digital.
Di tengah pesatnya arus informasi dan teknologi komunikasi, ancaman terhadap kelompok rentan—terutama anak-anak—kian nyata. Paparan konten berbahaya, manipulatif, hingga eksploitasi digital telah menjadi keresahan bersama. Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa PP TUNAS adalah respons strategis pemerintah terhadap berbagai ancaman digital yang kian merongrong kesejahteraan anak, seperti perundungan siber, konten dewasa, kekerasan, pornografi, dan konten provokatif lainnya, hingga kecanduan gawai, untuk mengatasi persoalan ini secara sistematis. PP TUNAS secara khusus mewajibkan semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) platform digital untuk menyesuaikan diri dengan aturan ini, diantaranya menyaring konten yang berpotensi membahayakan anak-anak, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta memastikan proses remediasi yang cepat dan transparan. PP ini tidak hanya diterapkan pada platform local saja, tetapi kepada perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia juga harus ikut aturan yang sama. PP TUNAS menetapkan sanksi administratif hingga pemutusan akses terhadap platform yang tidak patuh. Selain itu, PP ini mengatur kewajiban PSE untuk memverifikasi usia pengguna dan menerapkan pengamanan teknis yang dapat memitigasi risiko paparan konten negatif. Dengan adanya aturan ini, pemerintah berharap dapat membatasi akses anak di bawah usia tertentu ke berbagai platform digital yang dianggap tidak sesuai dengan usia mereka. Platform digital dituntut untuk menghadirkan fitur keamanan yang memadai. Diantaranya, verifikasi usia guna memastikan bahwa pengguna yang mengakses layanan mereka sesuai dengan batas usia yang ditentukan, pembatasan akses konten berisiko tinggi, dan pengawasan aktivitas pengguna. Tujuannya jelas, supaya anak-anak tidak mudah terpapar konten negatif yang bisa berdampak buruk pada perkembangan mental dan emosional mereka. Disamping itu, Platform juga diharuskan menyaring konten yang berpotensi membahayakan anak, yang dilakukan secara real-time untuk meminimalkan dampak negatif.
Platform Digital dan Tingkat Kepatuhan
Sejumlah platform besar sudah mulai menyesuaikan diri dengan aturan PP TUNAS. X dan Bigo Live disebut sudah sepenuhnya patuh pada regulasi ini, sementara itu, TikTok dan Roblox baru kooperatif sebagian. Mereka masih butuh penyesuaian teknis agar benar-benar memenuhi semua ketentuan. Platform seperti Facebook, Instagram, Threads, dan YouTube masih belum sepenuhnya memenuhi syarat. Salah satu kendalanya adalah belum adanya sistem verifikasi usia yang memadai. Padahal, ini adalah salah satu poin penting dalam PP TUNAS yang bertujuan untuk membatasi akses anak pada konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Pemerintah tidak akan ada toleransi bagi platform yang melanggar PP TUNAS, sanksi administratif bisa berupa peringatan tertulis, denda, hingga pemblokiran layanan sementara atau permanen, yang semua dilakukan untuk menjaga keamanan anak di dunia digital.
Peran Pengawasan oleh Orang tua
Pesatnya laju perkembangan informasi saat ini, dituntut pentingnya memberikan ruang aman bagi anak, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Orang tua perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya child grooming, yakni manipulasi psikologis yang dilakukan secara terencana untuk membangun kedekatan emosional dengan anak, sebelum akhirnya berujung pada eksploitasi. Anak-anak sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi, apalagi jika kurang mendapat perhatian di rumah, ketika ada orang asing yang memberi perhatian, mereka bisa merasa senang dan akhirnya terjebak. PP TUNAS mengatur dan membatasi kepemilikan akun media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Hal ini penting, mengingat semakin banyak kasus kejahatan siber, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual yang menyasar anak-anak melalui platform digital. Orang tua diharapkan dapat menjadi teman diskusi sekaligus sahabat, sehingga anak tidak merasa kekurangan kasih sayang yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Selain itu, aktivitas bersama keluarga seperti olahraga atau makan bersama juga dinilai penting untuk membangun komunikasi yang erat antara orang tua dan anak.
Tantangan implementasi di lapangan
Meski secara kebijakan terlihat solid, penerapan PP TUNAS di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur digital dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengawasi implementasi aturan ini secara efektif.
Beberapa daerah di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan kondisi lokal. Selain itu, tingkat literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat juga menjadi kendala tersendiri dalam memastikan perlindungan anak berjalan optimal. Penerapan regulasi perlindungan anak digital tidak bisa berjalan sendiri, dan dibutuhkan sinergi antara pemerintah, penyelenggara platform digital, dan masyarakat untuk memastikan bahwa aturan ini bisa dijalankan secara efektif dan berkelanjutan. Penyelenggara platform harus aktif memperbarui sistem mereka agar sesuai dengan ketentuan PP TUNAS. Sementara itu, masyarakat perlu terus diberdayakan melalui program literasi digital agar bisa menjadi garda depan dalam melindungi anak-anaknya dari risiko digital.
Dampak positif jangka panjang Langkah Indonesia dalam menerapkan PP TUNAS memang belum sempurna, tetapi menjadi awal yang sangat penting dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman, lebih sehat, dan bertanggung jawab bagi anak, sehingga platform digital akan lebih proaktif dalam melindungi anak-anak. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menjaga generasi muda di era digital. Semua pihak, baik pemerintah, platform digital, maupun masyarakat, punya peran penting dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan nyaman untuk anak. Dengan dukungan semua pihak, regulasi ini berpotensi menjadi model yang bisa diikuti oleh negara lain di kawasan dan dunia.
