Jakarta – Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggelar webinar Forum Diskusi Publik bertajuk “Pengelolaan Komunikasi Publik Terkait Ketahanan Pangan” pada Senin (4/5/2026). Kegiatan ini berlangsung di Intel Studio, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan menghadirkan narasumber dari kalangan legislatif dan akademisi.
Anggota Komisi I DPR RI, Dr. H. Syamsu Rizal M.I., S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi, tetapi juga menyangkut kedaulatan dan keamanan nasional. Menurutnya, ketergantungan pada impor pangan strategis dapat membuat negara rentan terhadap tekanan global.
Ia juga menyoroti pentingnya peran komunikasi publik dalam menyampaikan kebijakan pangan kepada masyarakat. “Kebijakan yang baik tidak akan berdampak maksimal tanpa komunikasi yang efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan ancaman disinformasi dan hoaks di sektor pangan yang dapat memicu kepanikan publik, seperti aksi borong akibat isu kelangkaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital serta sistem pemantauan informasi yang responsif.
Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Rina Sa’adah, Lc., M.Si., menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Ia menekankan bahwa ketahanan pangan adalah hak dasar warga negara sekaligus amanah konstitusi.
Menurutnya, komunikasi publik memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat dan mendukung target swasembada pangan nasional. “Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, memperbaiki infrastruktur irigasi dan logistik, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam sosialisasi kebijakan pangan.
Sementara itu, akademisi Dr. Ir. Endah Murtiana Sari, ST, MM, menekankan bahwa ketahanan pangan bertumpu pada empat pilar utama, yakni ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Ia juga memaparkan berbagai strategi penguatan ketahanan pangan, mulai dari peningkatan produksi, diversifikasi pangan, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern.
Menurutnya, keberhasilan ketahanan pangan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. “Ketahanan pangan tidak bisa dibebankan pada satu pihak, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang dimulai dari langkah kecil di tingkat individu,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, peserta menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait pangan. Narasumber menekankan perlunya pendekatan yang lebih partisipatif agar kepercayaan publik dapat terbangun dengan baik.
Webinar ini menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan nasional tidak hanya bergantung pada aspek produksi, tetapi juga pada pengelolaan komunikasi publik yang efektif, transparan, dan inklusif. Dengan sinergi berbagai pihak, diharapkan Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan.
