RUTENG — Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dr. Andreas Hugo Pareira, menyelenggarakan kegiatan “Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Bersama Masyarakat” pada Jumat, 23 Oktober 2026. Bertempat di Aula Gereja Katedral Ruteng, Santa Maria Assumpta dan St. Yoseph, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, acara ini mengusung tema besar: “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.”
Kegiatan penting ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting daerah, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Paulus Peos, S.P., Kepala Bagian Keuangan BPIP RI Widyana, S.E., M.M., serta Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit, S.E., M.A., yang turut memberikan sambutan hangat dalam pembukaan acara.
Dalam pemaparan materinya, Dr. Andreas Hugo Pareira menyoroti kedekatan historis antara Bung Karno, pengasingannya di Ende, Flores, dan lahirnya pemikiran luhur tentang Pancasila. Ia menegaskan bahwa Ende bukanlah sekadar tempat pengasingan, melainkan ruang refleksi yang melahirkan nilai-nilai gotong royong dan semangat kerakyatan yang menginspirasi lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945.
Pemulihan Pendidikan dan Etika Pancasila
Acara ini juga menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka yang membahas implementasi Pancasila dari berbagai perspektif strategis:
- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Manggarai, Wensislaus Sedan, S.Pd., M.Si., memaparkan urgensi penanaman nilai Pancasila di dunia pendidikan, khususnya dalam menghadapi tantangan pemulihan pascagempa Flores yang berdampak pada ratusan satuan pendidikan dan ribuan ruang kelas di Manggarai. Menurutnya, memulihkan pendidikan berartikan menjaga hak belajar anak-anak sekaligus menghadirkan kemanusiaan dalam tindakan nyata.
- RD. Dr. Fidelis Den membahas topik Etika Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa dan Inspirasi Perdamaian Dunia. Ia mengaitkan etika Pancasila dengan pemikiran filsuf Immanuel Kant, menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat mendasar, aplikatif, dan universal untuk merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Siti Maimunah, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya BPIP RI) memberikan pembekalan mendalam mengenai pokok-pokok pikiran, sejarah, serta kedudukan konstitusional Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia—mulai dari proses sidang BPUPK, perumusan Piagam Jakarta, hingga pengesahannya oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.
Melalui kegiatan penguatan relawan ini, BPIP bersama para pemangku kepentingan berharap nilai-nilai Pancasila tidak sekadar dihafalkan, melainkan dihidupkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, guna memperkuat solidaritas sosial serta ketahanan nasional di tengah berbagai tantangan zaman.
