Jakarta – Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Anggota Komisi I DPR RI menggelar webinar Forum Diskusi Publik bertajuk “Bijak Digital Tanpa Judi Online” pada Rabu (6/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di Intel Studio, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini menyoroti bahaya judi online yang dinilai telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
Anggota Komisi I DPR RI, H. Oleh Soleh, S.H., menyampaikan bahwa judi online bukan lagi sekadar persoalan moral, tetapi ancaman terstruktur yang dapat merusak masa depan bangsa. Ia menyoroti tingginya jumlah masyarakat yang terlibat judi online serta besarnya perputaran uang yang terjadi setiap tahun sebagai bukti nyata masifnya penyebaran praktik tersebut.
Menurutnya, DPR RI memiliki tanggung jawab untuk memperkuat regulasi dan memastikan penegakan hukum terhadap praktik judi online berjalan secara konsisten. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan sistem deteksi dini dan penguatan koordinasi antara Komdigi, OJK, PPATK, dan aparat penegak hukum dalam memutus rantai ekosistem judi online.
Selain penegakan hukum, H. Oleh Soleh menilai keluarga memiliki peran penting sebagai benteng pertama dalam melindungi generasi muda dari ancaman judi online. Orang tua didorong untuk membangun komunikasi terbuka, memantau aktivitas digital anak, serta mengenali tanda-tanda awal kecanduan. Ia juga mengajak generasi muda untuk memperkuat literasi digital dan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan produktif.
Sementara itu, Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga, dan Infrastruktur Dewan Pers, Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si., menjelaskan bahwa judi online berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan internet dan agresifnya promosi di platform digital. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga gangguan kesehatan mental, konflik keluarga, hingga tekanan sosial yang berkepanjangan.
Ia juga menyoroti keterkaitan antara judi online dan pinjaman online ilegal yang sering menjerat korban dalam lingkaran utang. Menurutnya, kelompok usia muda menjadi pihak paling rentan karena tingginya akses teknologi namun belum memiliki kematangan finansial dan emosional yang memadai.
Dalam paparannya, Rosarita menekankan pentingnya langkah preventif seperti membatasi waktu layar, menggunakan platform resmi yang diawasi OJK, memperkuat literasi digital, serta melaporkan konten berbahaya di media sosial. Ia juga menggarisbawahi pentingnya membangun ketahanan mental digital agar masyarakat tidak mudah tergoda oleh iming-iming keuntungan instan dari judi online.
Tokoh masyarakat Momo Maulana menambahkan bahwa judi online dirancang untuk membuat pemain terus bermain dan mengalami kerugian. Ia menyebut berbagai faktor yang membuat masyarakat mudah terjerat, mulai dari iklan agresif, tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, hingga minimnya pemahaman tentang algoritma kecanduan digital.
Menurutnya, upaya melawan judi online membutuhkan gerakan bersama dari individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ia mengajak masyarakat untuk aktif memblokir konten judi, mengedukasi lingkungan sekitar, serta melaporkan platform ilegal melalui kanal pengaduan resmi pemerintah.
Dalam sesi diskusi, peserta juga menanyakan langkah pemerintah dalam menangani korban judi online serta strategi mencegah praktik promosi judi terselubung di media digital. Narasumber menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pemblokiran jutaan konten judi online, membekukan rekening terkait, hingga menyediakan layanan rehabilitasi bagi korban melalui BPJS Kesehatan. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, platform digital, media, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan terhadap konten promosi judi online.
Webinar ini menegaskan bahwa perang melawan judi online tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi lintas sektor, penguatan literasi digital, serta kesadaran kolektif masyarakat agar ruang digital Indonesia dapat menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan produktif bagi generasi mendatang.
