Yudi Latif Mundur, Ketika Subsidi Gaji BPIP Menjadi 966 Miliar Dan Subsidi Rakyat Diamputasi

Ayo Berbagi!

SwaraSenayan.com – Berita pengunduran diri Yudi Latif dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diumumkan melalui akun Facebook Yudi Latif Dua tersebar. Lewat akun Facebook-nya, Yudi menulis panjang soal pamitannya itu karena ingin mengurus keluarganya. Sejumlah pihak pun memberikan komentar seputar pengunduran diri Yudi tersebut.

Salah satunya datang dari Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik) bersama Lembaga CBA (Center Budget Analysist) sangat apresiasi langkah Yudi Latif tersebut.

Saat ini BPIP sedang meminta tambahan anggaran, dan mendapat kritikan tajam dari publik karena mendapat penghasilan yang tinggi dan mahal. Tiba-tiba muncul kabar tak sedap. Dimana kepala BPIP, Yudi Latif mengundurkan diri.

“Untuk memenuhi Gaji, tunjangan, dana Operasional yang mahal dan tinggi buat BPIP, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung bersama menteri sekretariat negara, Pratikno, meminta tambahan anggaran untuk tahun 2019 sebesar Rp.576.2 miliar,” terang Adri Zulpianto Koordinator ALASKA melalui keterangan tertulisnya kepada SwaraSenayan, Sabtu (9/6/2018).

Baca juga: https://www.swarasenayan.com/pancasila-diagungkan-tapi-dikebiri-dalam-praktek-bernegara/

Baca juga: https://www.swarasenayan.com/ryaas-rasyid-pancasila-harus-dijalankan-jangan-digendong-terus/

Baca juga: https://www.swarasenayan.com/mengenang-lahirnya-pancasila/

Baca juga: https://www.swarasenayan.com/yudi-latif-terima-kasih-mohon-pamit/

Kemungkinan, Yudi Latif sebagai aktor intelektual di lembaga BPIP tersebut ingin lembaga sehebat BPIP muncul ke publik bukan sebab Gaji dan Tunjangan yang mahal dan tinggi yang tak jelas kinerjanya.

“Langkah Yudi Latif untuk mengundurkan diri di tengah polemik anggaran tersebut harus di ikuti oleh pejabat BPIP yang lainnya, setidaknya, para pejabat BPIP menolak kenaikan total anggaran tersebut, karena kenaikan anggaran yang fantastis itu muncul ditengah sulitnya hidup masyarakat, sehingga kenaikan anggaran merupakan tindakan yang tidak pancasilais, yang tidak memikirkan nasib rakyat,” kata Adri Zulpianto.

Mundurnya Yudi Latif yang sedang menjabat ketua pelaksana BPIP di tengah usulan kenaikan anggaran yang begitu fantastis tersebut seperti praktik Satya Graha, dimana Satyagraha diartikan sebagai perlawanan terhadap kekuatan jiwa, kekuatan terhadap penguasa tirani.

“Tambahan Anggaran sebesar Rp.576.2 miliar atau menjadi 966.492 Miliar. ALASKA menilai, penambahan anggaran untuk BPIP yang diusulkan oleh Pramono Anung tersebut sebagai bentuk pemerintahan yang tidak memikirkan nasib rakyat. Karena saat ini, rakyat masih terjerat persoalan sembako yang mahal, serta biaya listrik dan pajak yang semakin tinggi,” imbuh Adri.

Lebih lanjut Adri Zulpianto membandingkan tambahan anggaran untuk BPIP dengan anggaran subsidi untuk kepentingan rakyat.

“Ironis, pemerintah yang menyatakan tidak sanggup membebani anggaran untuk Subsidi kepentingan dan keperluan rakyat setiap tahunnya selalu justru diamputasi. Tapi, besarnya anggaran negara malah selalu ada untuk para pejabat di kepemerintahan yang hidupnya justru jauh dari kesulitan,” pungkasnya. *AND

ADVERTISEMENT

 

Ayo Berbagi!