Partai Kemajuan Siapkan “Bonus Demografi” dengan Fokus pada Pembangunan Manusia
SwaraSenayan.com. Dalam kurun waktu 2020-2030, Indonesia akan memasuki masa penting dalam perkembangan demografisnya yaitu bonus demografi. Dalam kurun waktu itu, 70 persen dari manusia Indonesia adalah tenaga produktif (berusia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan (dependency ratio) yaitu proporsi penduduk usia tidak produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, menurun pada titik terendah yaitu pada 46,9 persen.
“Itu kesempatan emas. Itu bisa menjadi window of opportunity atau jendela kesempatan bagi Indonesa untuk menciptakan lompatan besar menuju cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur,” papar Ketua Umum Partai Kemajuan Eko S Tjiptadi atas sambutannya pada Diskusi Kebangsaan Indonesia menyambut Jaman Keemasan sekaligus soft launching kantor DPP Partai Kemajuan di bilangan Pejaten Jakarta Selatan (20/12/2016).
Jaman keemasan menurut Eko adalah sebuah pencapaian kondisi zaman yang berada dalam kesejahteraan, kesetaraan, kemajuan, keadilan, keberagaman, toleransi, integritas bangsa, gotong royong dan seterusnya.
Untuk mewujudkan jaman keemasan, menurut Eko, Indonesia harus mempersiapkan diri. Modal untuk memanfaatkan momentum bonus demografi, dimana setiap bangsa hanya sekali mengalaminya ini harus benar-benar dipersiapkan kualitas manusia, lapangan kerja dan infrastruktur sosial-politiknya.
“Partai Kemajuan didirikan oleh sekelompok masyarakat biasa, bukan terdiri dari tokoh-tokoh nasional yang beken. Kami memiliki keinginan dan kebulatan tekad untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia yang sejajar dan setara dengan bangsa lain di dunia,” kata Eko dalam sambutannya.
Menurut Eko, Visi Partai Kemajuan tersebut tidak akan terwujud, jika tidak ada dukungan kuat dari masyarakat. Untuk itulah kolaborasi Partai Kemajuan dengan masyarakat luas harus digalang agar bisa bersama-sama mewujudkan kesejahteraan bangsa. Penyelenggaraan demokrasi di Indonesia belum menyentuh ke akar pokok masalah, yaitu kedaulatan rakyat. Partai-partai politik yang ada bukan hanya gagal mengawal aspirasi rakyat, tetapi juga menjadi sarang korupsi, kolusi dan feodalisme.
“Parta Kemajuan hadir untuk menggalang kolaborasi, memaksimalkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya. Partai Kemajuan hanyalah alat perjuangan politik untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Diskusi Kebangsaan tersebut menghadirkan narasumber dr. Claudia Surjadjaja. Dalam pengalaman saat dinas di bidang kesehatan di Papua, dia bertutur betapa kesenjangan pembangunan di Indonesia masih sangat tajam.
Dr. Claudia menyorot pembangunan di sektor kesehatan, selain soal jangkauan dan akses layanan kesehatan yang belum menyentuh seluruh lapisan sosial rakyat Indonesia, kita masih berhadapan dengan persoalan mendasar yaitu gizi buruk. Sekitar 5,4 juta anak Indonesia usia dibawah 5 tahun mengalami gizi buruk. Untuk memperjuangkan kesenjangan ini, menurutnya perlu wadah perjuangan partai politik yang peduli terhadap persoalan kesehatan khususnya dalam mempersiapkan jaman keemasan Indonesia.
“Partai harusnya menjadi wadah konsolidasi rakyat untuk memakmurkan bangsanya, bukan malah sebaliknya, menjadikan partai sebagai ajang korupsi,” demikian ditegaskan dr. Claudia Suradjaja yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Parta Kemajuan.
Lanjutnya, kalau kesehatan itu buruk dan tidak diantisipasi, bukannya zaman keemasan yang akan diperoleh, tapi justru sebaliknya menjadi bencana akibat ledakan populasi. Karena itu, pembangunan harus menekankan pada bidang kesehatan sebagai upaya memperkuat daya tahan tubuh dan kemampuan kognitif setiap anak bangsa, karena center of gravity ada pada penduduknya. Satu sisi peluang, sisi lain ancaman. *MTQ