Masyarakat dan Pemerintah Harus Bersama-sama Dalam Menanggulangi Stunting

SwaraSenanayan.com. Tuban. BKKBN Pusat Direktorat Bina Ketahanan Remaja bersama mitra kerjanya H. Abidin Fikri, SH., MH. selaku Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PDIP mengadakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Stunting dari Hulu dalam Rangka Penguatan Peran Serta Mitra Kerja dan Stakeholder dalam Implementasi Kegiatan Prioritas Pembangunan Keluarga. Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Kamis (10/11/2022).

Andhi Hartanto, SPd. Selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban yang mewakili Anggota Komisi IX DPR RI mengharapkan program pemerintah ini harus disosialisasikan langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat perlu diedukasi agar mengerti apa saja kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan keluarga Indonesia melalui BKKBN. Terutama berkaitan dengan isu stunting yang memang menjadi perhatian pemerintah.

“Menurut data survey, angka stunting di Tuban masih tinggi, sementara presiden Jokowi menargetkan pada tahun 2024 angka stunting harus di bawah 14%. Tuban ini sementara masih di atas 25% maka perlu diadakan sosialisasi seperti ini. Pemerintah Daerah sudah mempunyai kebijakan berkaitan dengan penanganan stunting terutama sampai ke desa-desa melalui dana desa sampai ke unsur PKK.” Ujar Andhi.

Andhi berpesan bahwa stunting ini harus benar-benar dipahami oleh masyarakat. Stunting ini suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat, tapi harus dicegah. Pengurangannya dengan cara mencegah karena kalau sudah terkena stunting, maka akan sulit untuk diobati,” tegasnya.

Kemudian Narasumber yang kedua yaitu Ibu Uni Hidayati, ST., MM selaku Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk, BKKBN Prov. Jawa Timur. Menurut Uni, kegiatan Sosialisasi Program Bangga Kencana terkait percepatan penurunan stunting ini sangat bagus sekali. Sosialisasi kepada masyarakat ini dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat terkait apa itu stunting dan bagaimana cara pencegahannya.

“Dukungan dari DPR RI khususnya Komisi IX sangat bagus sekali karena sangat mendukung. Selama ini literasi masyarakat terkait stunting dari informasi di televisi, radio, dan media-media lainnya. Sosialisasi secara langsung ini sangat dirasakan dampak dan manfaatnya oleh masyarakat.” tuturnya.

Uni menuturkan, dari data angka stunting tingkat nasional sebesar 24,4% sedangkan Jawa Timur sendiri 23,5%. Untuk Tuban ini sudah mulai ada penurunan. Karena itu, perlu pemahaman masyarakat terhadap bahaya stunting.

“Stunting ini merupakan pola pengasuhan pada seribu hari pertama kehidupan. Jadi dalam 207 hari masa kehamilan yang harus diperiksakan ke Puskesmas minimal 6 kali. Kunci agar tidak terjadi stunting, pada 1000 hari HPK dan pada saat kehamilan selain diperiksakan ke kesehatan, harus mengonsumsi makanan bergizi dan tablet tambah darah. Setelah melahirkan 730 hari, bayi harus diberi ASI eksklusif serta mengikuti kegiatan posyandu,” tambahnya.

Narasumber selanjutnya, Nanang Sugiyarto, SKM, MM. selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kefarmasian dan Alkes serta Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB, Kabupaten Tuban sekaligus sebagai Plt. Sektetaris Dinas. Menurut Nanang sebagai pihak yang berkecimpung dalam program dan teknis di Dinas Kesehatan,  sangat setuju adanya acara seperti ini.

“Masyarakat menjadi tahu bahwa yang namanya stunting itu harus ditangani secara kolaboratif dalam penanganannya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja,” tegasnya.

Masyarakat harus ikut memahami, lanjutnya. Karena jika hanya pemerintah saja tidak akan mampu. Stunting ini dampaknya luar biasa. Anak menjadi terbelakang mental dan fisiknya, juga menjadi beban keluarga dan masyarakat.

“Jika angka stunting ini terlalu banyak, maka akan menjadi beban negara. Maka dari itu harus ditangani secara Bersama-sama,” imbuh Nanang.

Nanang mengungkap data, berdasarkan hasil bulan timbang pada bulan Februari dan Agustus lalu, angkanya semakin menurun. Bulan Februari 10,76% kemudian bulan Agustus sekitar 10%, hampir seimbang. Namun menurut hasil survei statistic, angka stunting di Tuban masih tinggi yaitu 25,1% masih di atas angka Nasional dan Jawa Timur.

Nanang mengakui adanya gap angka stunting berdasarkan bulan timbang dan survey. Jika berdasarkan SSG (Survei Status Gizi) surveyer yang independen dari Kemenkes tahun 2022 survei hanya memilih sampling dari seluruh desa yang ada yaitu hanya diambil 64 desa.

Nanang juga berharap respon masyarakat terhadap program ini, masyarakat menjadi tahu ternyata stunting ini harus ditangani bersama. Begitu juga dalam mengalokasikan dana desa (DD) bukan hanya perihal fisik saja, namun alokasi dana desa dapat digunakan untuk kepentingan menangani stunting ini dengan baik. **