Liberalisme Telah Membentuk Watak Partai Menjadi Transaksionis

Partai Politik Dibiayai Negara (Seri 1)

Sebuah usulan strategis yang diolah dari Grup Diskusi Peduli Negara I 

SwaraSENAYAN.com. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Demikian paparan M. Hatta Taliwang penyelenggara WAG Peduli Negara I kepada SwaraSENAYAN.

Lanjut Hatta, berdasar kepada pemahaman tentang partai tersebut, partai sebagai bagian dari infrastruktur politik -bersama dengan suprastruktur politik- harus mengacu kepada struktur politik yang ada. Dengan kata lain, struktur politik negara menentukan infra dan suprastruktur politik.

“Partai politik merupakan instrumen penting dan strategis dalam pembangunan politik,” ujar Hatta yang juga sebagai mantan anggota DPR RI.

Pembangunan politik itu sendiri, dalam pandangan WA grup Peduli Negara I yang dirumuskan Hatta Taliwang terdiri dari tiga hal, pertama perbaikan struktur politik dengan menyempurnakan konstitusi, kedua perbaikan kualitas proses politik yaitu meningkatkan kualitas pemilihan umum dan partai politik, ketiga melalui pembangunan budaya politik dengan meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Karena itu, dalam tataran praktis, partai melalui kadernya di DPR dan jabatan politik/publik di pemerintahan memiliki kesempatan untuk menyempurnakan konstitusi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Fakta di lapangan, fungsi partai sebagai mesin politik masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Partai malah menjadikan liberalisme sebagai basis ideologi nya.

“Liberalisme telah membentuk watak partai menjadi transaksionis yang tidak mempedulikan rekrutmen atau manajemen kader,” ujar Hatta.

Sehingga, nampaklah terjadi penyimpangan praktik partai politik. Kekuatan pemilik modal akhirnya masuk sebagai kekuatan yang mendominasi partai. Menjungkirbalikkan demokrasi di tubuh partai. Dan pada gilirannya juga menghancurkan demokrasi di level suprastruktur politik. ■mtq