Kemenangan Mahathir dan Kritik Atas Dominasi China

Ayo Berbagi!

Oleh : Andi Mapperumah MS (Anggota DPRD NTB)

SwaraSenayan.com – Mahathir Mohamad, politisi gaek berusia 92 tahun yang memimpin koalisi oposisi Pakatan Harapan (PH) meraih hasil pemilihan umum paling luar biasa dalam sejarah Malaysia yang digelar Rabu (9/5/2018). Koalisi PH mengalahkan Koalisi Barisan Nasional (BN) yang telah berkuasa lebih dari 60 tahun sejak Malaysia menjadi negara pada 1957. Meski popularitasnya merosot, Barisan Nasional (BN) yang dinakhodai Perdana Menteri (PM) Najib Razak diyakini sebelumnya oleh banyak pihak bakal kembali menang. Berbagai hasil survei mengunggulkan dirinya menang.

Ternyata,  hasil resmi menunjukkan perolehan suara koalisi BN kalah telak, hanya mendapatkan sekitar 79 kursi parlemen. Sedangkan aliansi partai oposisi PH berhasil meraup sekitar 122 kursi parlemen.  Hasil ini menjungkirbalikkan hasil lembaga survei dan mengejutkan semua pengamat.

Lalu apa yang menyebabkan Najib Razak kalah telak pada pemilu kemarin. Sebagian besar karena faktor ekonomi. Biaya hidup sehari-hari telah melesat tinggi dan pemerintah justru menerapkan pajak barang dan jasa yang baru. Faktor lainnya adalah korupsi. Najib Razak menggagas pembentukan 1MDB, dana umum untuk mendorong ekonomi nasional. Akan tetapi, dana itu kemudian diduga digunakan untuk membiayai gaya hidup sejumlah orang, termasuk pejabat negara dan keluarganya. Pada Juli 2015, Jaksa Agung Malaysia kala itu, Abdul Gani Patail, melakukan investigasi atas sumbangan sebesar US$681 juta (setara hampir Rp10 triliun) yang diterima Najib melalui rekening pribadinya dengan perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga yang bersangkut paut dengan 1MDB. Investigasi yang dilakukan ini, menyebabkan Gani Patail dipecat oleh Najib Razak dari posisi Jaksa Agung.

Satu hal penting yang berkontribusi pada kekalahan Najib adalah memberi ruang bebas  dominasi ekonomi dan derasnya arus investasi China di Malaysia yang disusul hadirnya tenaga kerja asing (TKA) China, yang berefek pada terpinggirnya ekonomi warga pribumi Malaysia dan ancaman bagi kedaulatan negara. Faktor ini yang akan diulas pada tulisan ini karena memiliki kesamaan pada isu yang menghangat di Indonesia di tengah tahun politik jelang pilpres 2019. Tentu saja, masalah ekonomi, pengangguran, daya beli masyarakat, dan masalah korupsi merupakan isu yang sama juga dan relevan dengan yang terjadi di Indonesia.

Dominasi ekonomi dan ekspansi bisnis China serta disusul TKA China ke Malaysia, menjadi isu menarik yang digaungkan Mahathir dalam kampanyenya, selain isu korupsi yang melilit Najib dan kroninya. Bagi Mahathir, ekspansi bisnis China yang kebablasan sungguh tidak menguntungkan negara dan bangsanya. Mahathir melihat investasi China tidak mempekerjakan warga lokal dan tidak berbagi teknologi dengan Malaysia. Najib dikritik atas komitmen dengan China karena dianggap “menjual” Malaysia.

Dalam wawancara dengan Bloomberg dan Reuters, Mahathir mengatakan dirinya bukan anti China. Ia siap menerima investor dari China jika perusahaan mau beroperasi di Malaysia. Tujuannya, investasi dari China bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal serta terjadi transfer teknologi. “Di sini kami tidak mendapatkan apa-apa dari investasi itu. Kami tidak akan menerimanya. China datang ke sini, membeli tanah, membangun kota mewah, dan tidak ada untungnya bagi kami,” kata Mahathir dengan lantang.

Investasi China di Malaysia telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya ketimpangan serta terancamnya kedaulatan ekonomi negara. Mahathir keberatan terhadap investasi China di Malaysia juga terkait serbuan tenaga kerja China, ketergantungan terhadap barang-barang China, dan peluang perusahaan lokal yang makin sempit. Sebagai contoh, proyek kotapraja senilai $100 miliar dikelola oleh China Country Garden di zona ekonomi khusus Iskandar Malaysia negara bagian Johor. Penduduk Johor kerap mengeluh, karena sejumlah besar tenaga kerja asing (TKA) China diizinkan memiliki properti di lokasi yang disebut Forest City. Tahun lalu, 70 persen pembeli apartemen di Forest City adalah TKA China.

“Kita tak punya banyak orang kaya untuk membeli apartemen semahal itu, jadi Anda seperti membawa orang asing masuk. Tidak ada negara yang ingin banyak orang asing masuk ke negaranya,” kata Mahathir. Lebih lanjut Mahathir mencontohkan Sri Lanka sebagai negara yang harus kehilangan banyak tanah karena tak mampu membayar utang ke China. Pada tahun lalu, Pemerintah Sri Lanka memberikan pelabuhan Hambantota kepada perusahaan China. “Banyak orang yang tak suka dengan investasi China. Kami ini orang Malaysia. Kami ingin membela hak-hak orang Malaysia. Kami tak ingin menjual potongan demi potongan dari negeri ini kepada perusahaan asing yang akan membangun banyak kota,” tegas Mahathir.

Dalam pidatonya kemenangannya pada Kamis (10/5), Mahathir mengatakan akan mengubah beberapa kesepakatan antara China dan Malaysia ketika dipimpin PM Najib Razak, salah satunya soal proyek ambisius Jalur Sutra Matirim China atau Belt and Road Initiative (BRI). Menurut Mahathir, dia mendukung BRI namun negaranya berhak menegosiasikan ulang beberapa kesepakatan dengan pemerintah Beijing. Salah satunya soal penempatan kapal perang China di perairan Malaysia.

Pengalaman Indonesia

Kemenangan Mahathir dengan kritiknya terhadap investasi China dan TKA China di negaranya, sudah tentu memberi pengaruh dalam perpolitikan di Indonesia. Politik tanah air dihangatkan pada isu yang sama dengan yang terjadi di Malaysia. Pemerintahan Jokowi yang memberi ruang bebas bagi investasi China ditambah derasnya arus masuk tenaga kerja asing (TKA) China di Indonesia, menimbulkan kritikan keras dari banyak kalangan. Hal ini tidak saja dikawatirkan menimbulkan persoalan sosial ekonomi, juga bisa mengancam kedaulatan bangsa dan negara.

Di tengah masih banyaknya jumlah pengangguran, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 10.000 orang menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017. Belum termasuk para pekerja di sektor informal yang secara ekonomi sangat rentan terjerumus menjadi orang miskin baru.

Sejak awal pemerintahan Jokowi sudah menerapkan kebijakan ekonomi pembangunan yang berkiblat ke China. Pertemuan bilateral kedua negara intens dilakukan dalam rangka menghadirkan investor China masuk ke Indonesia untuk menggarap proyek infrastruktur, diantaranya membangun 24 pelabuhan, 15 bandara, dan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Mega Watt. Juga pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang seluruh pembiayaannya dari China.

Pembiayaan investasi pembangunan megaproyek infrastruktur oleh China banyak menggunakan preferential buyer’s credit (PBC) yang tidak saja mensyaratkan sedikitnya 70 persen barang-barang kebutuhan proyek mesti dibeli dari Tiongkok, tetapi juga mengizinkan buruh mereka bekerja pada proyek-proyek yang digarap.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan dalam 11 bulan terjadi kenaikan sekitar 21 persen jumlah TKA China dari 17.515 orang sepanjang 2015 ke 21.271 orang pada 2016. Dan 24.800 lebih pada akhir 2017. Pelonjakan pekerja ini berbanding lurus dengan jumlah proyek China sebanyak 1.052 pada 2015, lantas menanjak 1.734 proyek pada 2016. Ini berarti, semakin banyak proyek investor China di Indonesia, semakin besar pula  membanjirnya tenaga kerja mereka ke negara kita.

Data investigasi Ombudsman tentang penempatan dan pengawasan TKA di Indonesia yang dilakukan pada Juni-Desember 2017, menyebut tenaga kerja asal China satu tahun terakhir mengalir deras masuk ke Indonesia, sebagian besar dari mereka buruh kasar. “Ada kondisi di mana arus TKA khususnya dari Tiongkok arusnya deras, setiap hari masuk ke negara ini. Sebagian besar mereka merupakan buruh kasar,” kata Komisioner Ombudsman Laode Ida dalam jumpa pers di gedung Ombudsman, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Laode melihat kebanyakan orang asing yang ditemuinya di pesawat itu adalah TKA yang bekerja sebagai buruh kasar di Morowali. Ia juga menyebut terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh TKA. Laode menemukan setidaknya 500 orang asing yang menggunakan visa turis untuk bekerja di Indonesia. Belum lagi adanya perubahan pada Permenaker yang menghapus syarat kewajiban bagi TKA untuk bisa berbahasa Indonesia dan dihilangkannya syarat perbandingan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal 1:10.

Sungguh ironis, di tengah kritik tajam banyak pihak terhadap derasnya TKA China masuk ke negara kita, alih-alih pemerintah melakukan tindakan preventif dan pengawasan, Presiden Jokowi malah menerbitkan Perpres No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Perpres ini oleh banyak pihak dianggap karpet merah bagi kedatangan TKA. Pemerintah tidak berpihak kepada rakyatnya sendiri. Sebab, Perpres ini justru dinilai mempermudah masuknya TKA, sementara tenaga kerja lokal masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Menurut Bagong Suyanto, Guru Besar Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, (Republika, 28/4/2018), kehadiran TKA yang tak terkendali akan memicu tumbuhnya kecemburuan sosial di kalangan pekerja lokal kepada TKA karena perbedaan fasilitas dan gaji yang mereka terima. Berisiko menyebabkan terjadinya proses marginalisasi pencari kerja domestik karena mempersempit peluang tenaga kerja lokal untuk dapat terserap di berbagai kesempatan kerja yang tersedia. Selain itu akan menambah panjang daftar antrean pencari kerja di Tanah Air karena kesempatan kerja yang ada diambil oleh TKA, sekaligus menambah banyak aksi nekat TKI/TKW untuk mengadu nasib mencari kerja di luar negeri meski tidak melalui jalur yang sah.

Oleh karena itu, organisasi buruh dan berbagai elemen masyarakat, selain meminta pemerintah meninjau kembali berbagai peraturan perundang-undangan yang merugikan pekerja lokal, juga meminta agar pengendalian dan pengawasan terhadap TKA China diperketat. Lebih dari itu, pemerintah perlu mewaspadai kehadiran TKA China membonceng ideologi yang bisa mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Seperti yang diingatkan Prof Yusril Ihza Mahendra dalam acara ILC TV One (1/5/2018) bahwa di China berlaku wajib militer. Semua TKA China yang datang ke Indonesia memiliki latar belakang sebagai tentara atau mantan tentara.

Terhadap apa yang dijabarkan di atas, Presiden Jokowi harus melakukan kebijakan radikal terkait investasi China yang harus menguntungkan dan TKA China yang mengalir deras masuk ke Indonesia yang menimbulkan kerugian dan mengancam kedaulatan dan keselamatan diberbagai aspek kehidupan. Jangan sampai –seperti yang dikatakan Amien Rais- nawacita yang digaungkan sedari awal pada akhirnya terlihat mewujud menjadi ‘nawasengsara’.

Jokowi perlu belajar dari kekalahan PM Najib yang diunggulkan oleh semua lembaga survei, ternyata kalah di pemilu melawan  Mahathir. Perasaan dan aspirasi rakyat yang terabaikan menjadi faktor kunci kekalahan itu. Kekuasaan dan uang tidak akan mampu menopang hasrat untuk berkuasa kembali jika rakyat mengatakan TIDAK!

Kemenangan aliansi oposisi pimpinan Mahathir sudah barang tentu membawa  efek domino terhadap perpolitikan di tanah air. Menjalar dan menginspirasi jutaan anak manusia di negeri ini yang menginginkan perubahan. Apalagi makin ke sini jelang 2019, konsolidasi oposisi terlihat semakin kuat dan masif dengan gerakan #2019GantiPresiden yang digalang anak muda generasi milenial dan masyarakat luas.

Mampukah Jokowi membendung gerakan itu dan kembali melaju dua periode? Sepertinya sudah terlambat. Ia butuh keajaiban sejarah. Wallahu a’lam bisshawab. *SS

Ayo Berbagi!