Generasi Muda Dihimbau Jangan Apatis Terhadap Politik
SwaraSenayan.com. Generasi muda merupakan potensi bagi suatu negara yang akan mengantarkan menuju kemajuan. Peran mereka sangat penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa, khususnya dalam aspek politik kebangsaan.
H. Teuku Riefky Harsya, M.T selaku Anggota Komisi 1 DPR RI mengatakan bahwa dari sekitar 270 juta jiwa populasi Indonesia saat ini, lebih dari 50 persen merupakan gabungan dari Generasi Milenial dan Z. Generasi yang menjadikan internet sebagai kebutuhan utama hingga menyentuh angka 90%.
“Secara umum bentuk karakteristik partisipasi politik milenial mencakup antara lain; ‘issue-driven’. Artinya, sesuatu yang sedang viral di internet akan dijadikan sebuah isu pembahasan,” kata Riefky selaku narasumber pada Seminar Merajut Nusantara yang digelar oleh BAKTI Kominfo dengan tema “Membangun Politik Kebangsaan Milenial di Era Digital” secara virtual, Jakarta (15/03/2022).
Sekjen Partai Demokrat ini menyebutkan, bahwa terdapat sifat apatismes oleh genarasi muda terhadap persoalan politik masih cukup tinggi.
“Kurang dari 30% millenial yang mengikuti pemberitaan Politik,” ujar politisi dari Aceh.
Menurutnya, sudah saatnya anak muda membulatkan tekad untuk ikut berpartisipasi aktif dalam upaya pengembangan politik kebangsaan. Meskipun akan ada banyak tantangan yang menghalangi janganlah pesimis. Tetaplah yakin bahwa masa muda ini adalah kesempatan untuk berjuang lebih keras.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar ISKI Yuliandre Darwis, Ph.D menyatakan bahwa pada tahun 2024 akan terjadi pesta demokrasi. Yang namanya pesta semuanya harus bahagia, begitu pun demokrasinya juga harus bahagia dan lebih santun.
Menurut laporan badan statistik, dari daftar pemilih DPT pemilu serentak 2019 lalu pemilih berusia 20 tabun menjapai 17.501.000 orang dan pada usia 21-30 tahun mencapai 42.483.000 orang.
“Lantas bagaimana pada pemilu 2024? Jumlah pemilih minelial dan gen z diperkirakan akan meningkat mencapai 60% dari total suara pemilih. Maka dari itu kita memiliki kewajiban untuk mengedukasi generasi tersebut agar bisa berperan aktif dalam dunia digital,” ujar Yuliandre.
Ia menyebutkan, salah satu cara agar pemuda dapat perduli dan dapat menanggapi isu-isu politik di dunia digital, namun mereka tidak akan merasa terancam dengan UU ITE, yaitu dengan cara kita harus menyampaikan gagasan atau aspirasi berdasarkan data dan fakta.
Sementara itu narasumber terakhir, Teuku Syahwal, M.Pd., C.Ht selaku Dosen FKIP Unigha mengatakan, sebagai ujung tombak pembangunan bangsa, maka peran pemuda sangat penting dalam memberikan inovasi di bidang teknologi.
Pemahaman konsep nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal haruslah menjadi landasan kecakapan digital dalam beraktivitas di ruang digital.
“Dalam implementasinya dibutuhkan partisipasi aktif politik dalam aktivitas digital yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnnya.
Dalam kalimat penutupnya Syahwal mengatakan bahwa politik adalah media silaturahmi bagi anak muda yang akan melahirkan berbagai gagasan yang kemudian akan menjadi progres bagi suatu bangsa. *SS