FORKAMI Siap Jadi Benteng Susi Hadapi Calo Kapal Asing

Ayo Berbagi!

 

Muhammad Rafik Perkasa Alamsyah, SiT, MM, Sekjen FORKAMI
Muhammad Rafik Perkasa Alamsyah, SiT, MM, Sekjen FORKAMI

SwaraSENAYAN.com. Forum Komunikasi Maritim Indonesia (FORKAMI) mendukung kebijakan menteri Susi Pudjiastuti yang telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) nomor 56 tahun 2014 tentang penghentian sementara (moratorium) izin kapal eks asing dan Permen nomor 57 tahun 2014 tentang larangan transhipment atau bongkar muat ikan di tengah laut.

“Kapal asing harus dihentikan operasinya di perairan Indonesia. Kami siap sebagai benteng garda terdepan dalam memerangi illegal fishing, khususnya menghadapi calo-calo kapal asing” tegas Muhammad Rafik Perkasa Alamsyah SiT, MM selaku Sekjen FORKAMI kepada SwaraSENAYAN (5/4).

Menurut Rafik, akhir-akhir ini ada gerakan konspirasi yang skenarionya dimainkan cukong-cukong asing yang zona nyamannya terganggu oleh kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Rafik menduga kuat, bahwa rencana aksi tanggal 6 April mendatang yang mengatasnamakan nelayan adalah aksi yang ditunggangi oleh kepentingan pemilik kapal nasional yang terbiasa memanipulasi ukuran kapalnya dan kepentingan calo-calo kapal asing yang menghendaki tetap beroperasinya kapal asing di perairan Indonesia.

“Kami memantau kok kinerja bu Susi yang luar biasa kerja keras demi kesejahteraan nelayan dengan terobosan kebijakan yang berani,” ujar Rafik.

Gebrakan menteri Susi dimata Rafik sangat spektakuler, diantaranya moratorium perijinan kapal asing, pemberian bea siswa untuk anak nelayan, turun langsung melakukan sidak memonitor pengamanan laut, serta melakukan pencegahan illegal fishing melalui tindakan tegas Susi dalam melakukan penangkapan kapal ikan asing yang mau mencuri ikan di perairan Indonesia.

FORKAMI siap menjadi relawan terdepan untuk menjaga kekayaan alam Indonesia, khususnya sumberdaya kelautan dan perikanan untuk kepentingan kesejahteraan Boemipoetra.

“Sudah saatnya kebijakan diprioritaskan untuk melindungi para nelayan Boemipoetra dalam menggarap sektor kelautan dan perikanan. Saya melihat sosok menteri Susi sangat pro kepada nasib dan kesejahteraan nelayan Boemipoetra,” ujar Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ini.

Berkaitan dengan banyaknya serangan yang menyudutkan menteri Susi, dia mempertegas bahwa siapa pun cukong asing atau pun oknum elite pejabat negara yang mencoba merusak program menteri Susi untuk kepentingan Boemipoetra akan berhadapan dengan FORKAMI.

FORKAMI dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) lainnya sekarang sedang menggalang kekuatan Boemipoetra untuk mendukung program menteri Susi dalam memerangi illegal fishing yang siap diterjunkan di garis perbatasan perairan Indonesia.

Karena itu, pihaknya mendorong perlu penguatan dan revisi mengenai sistem pengamanan laut Indonesia untuk memerangi illegal fishing dan menjaga kedaulatan laut Indonesia. Diharapkan presiden Jokowi segera action untuk merevisi sistem tersebut. Kalo perlu anggaran ditambah untuk mendukung kapal-kapal dan perlengkapan badan keamanan laut (Bakamla).

“Kita harus mensukseskan program poros maritim dunia yang digagas presiden Jokowi untuk kepentingan Boemipoetra. Kedaulatan perairan Indonesia harus mendapat perhatian khusus agar tidak diremehkan negara lain,” ujarnya.

Menurut Rafik, pulau-pulau kosong di ujung perairan Indonesia pun perlu di bangun infrastrukturnya melalui program transmigrasi maritim. Dengan demikian, pembangunan tidak terpusat di darat, melainkan ada keseimbangan antara ocean and land development (pembangunan di darat dan di laut) sebagai dasar roadmap pembangunan Indonesia kedepan. ■mtq

Ayo Berbagi!