SwaraSenayan.com. Terkait sengkarut anggaran Gowes Pesona Nusantara di Kemenpora, Aliansi Pemuda Pemerhati Parlemen Indonesia (APPPRI) melayangkan surat kepada Deputi III Kemenpora Raden Isnanta.
Dalam surat yang terkirim ke Kemenpora pada 3 Februari 2021 itu, Ketua Umum APPPRI Mustaqim Abdul Manan mempertanyakan adanya dugaan penyelewengan keuangan Program Gowes Pesona Nusantara Kemenpora pada 2017 dan 2018.
“Sebagai bagian dari komponen pemuda dan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi publik, kami merasa perlu untuk meminta klarifikasi secara langsung dari Deputi III Menpora RI, Raden Isnanta,” papar Mustaqim, Sabtu (6/2/2021).
Bau amis pelaksanaan anggaran untuk program Gowes Pesona Nusantara 2017 dan 2018 sulit ditutupi. Dalam pelaksanaannya diduga ada gratifikasi kepada Menpora Imam Nahrowi sebesar Rp1,48 miliar. Atau setara 6% dari nilai kontrak yang ditalangi pihak swasta.
Anehnya lagi, program Gowes Pesona Nusantara hingga kini menyisakan persoalan. Di mana, pihak Kemepora masih menyisakan utang kepada swasta sebesar Rp7 miliar. Padahal acaranya digelar pada 2017 dan 2018. Seharusnya secara anggaran sudah clear and clean.
Selain itu, muncul informasi bahwa laporan keuangan pertanggunjawaban program Gowes Pesona Nusantara Kemenpora masih bermasalah. Semua permasalahan ini menjadi tanggung jawab Deputi III Kemenpora Raden Isnanta.
APPPRI mendesak agar masalah ini harus menjadi momentum dan modal oleh Menteri, Zainudin Amali untuk melakukan bersih-bersih terhadap birokrat nakal yang dapat mencoreng kinerjanya serta mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran.
“Supaya tidak berlarut kasus ini dan menjadi sumber pemberitaan yang makin memojokkan institusi Kemenpora, sebaiknya Menpora Zainudin Amali menugaskan jajarannya untuk menelusuri jejak kasus ini,” imbuh Mustaqim.
APPPRI juga berharap KPK untuk pro aktif menindaklanjuti aduan masyarakat ini untuk menyidik kasus ini. Apalagi dalam aduan tersebut disebutkan adanya fee yang mengalir ke Menpora Imam Nahrawi dan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran kegiatan tersebut.
“Sebagai kementerian yang mendapatkan mandat untuk melakukan pembinaan kepemudaan, kami mendesak birokrasi di kementerian ini jangan menghianati rakyat dan menjadi contoh yang kurang baik di mata pemuda Indonesia,” pungkas Mustaqim. *SS
