Joko Setyanto dengan Joko Widodo
Y Joko Setiyanto dengan Joko Widodo

SwaraSENAYAN.com. Peremajaan dan revitalisasi pasar merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan, mengingat bangunan pasar tradisional sebagian besar sudah berumur lebih dari 20 tahun. Salah satu yang dibutuhkan oleh pengelola pasar adalah penyempurnaan manajemen, fasilitas kredit konstruksi, fasilitas kredit kepemilikan kios atau kredit modal kerja.

“Dengan keberpihakan pemerintah, dunia perbankan, swasta dan pengelola pasar diharapkan akan memberikan iklim yang kondusif terhadap perkembangan dan eksistensi pasar tradisional,” demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) Y Joko Setiyanto kepada SwaraSENAYAN di kantornya di bilangan Kayu Putih Jakarta Timur.

Lebih lanjut Joko memaparkan bahwa pihaknya tidak hanya meremajakan pasar, tapi juga membantu memberikan akses permodalan terhadap dunia perbankan untuk fasilitas kredit kepemilikan kios bagi pedagang.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang seharusnya berpihak terhadap rakyat kecil justru lebih memprioritaskan melayani konglomerat. Karena merasa gerah dengan keberpihakan bank plat merah terhadap konglomerat, Joko menyebutnya sebagai Bank Raksasa Indonesia, karena bank ini hanya melayani raksasa saja yang dianggap layak mendapat kucuran kreditnya.

“Bank pemerintah itu omong kosong, mereka alergi terhadap pedagang kecil. Mereka gak mau membiayai pedagang kecil dengan alasan tidak bankable dan resiko kredit macet tinggi,” katanya.

Karena itu, untuk membantu akses permodalan terhadap pedagang kecil dibutuhkan pemimpin yang berpihak kepada rakyat, hajat hidup orang banyak harus diprioritaskan, jangan melayani segelintir raksasa saja.

“Saya sudah sampaikan kepada Pak Jokowi, bahwa bank plat merah harus memprioritaskan pedagang kecil jangan malah melayani raksasa. BRI sudah ganti nama loh, menjadi Bank Raksasa Indonesia,” demikian Joko menyampaikan secara langsung ke Joko Widodo beberapa saat sebelum dilantik jadi presiden.

Mungkin dibenak pejabat bank dianggap memberikan kredit ke raksasa sangat menguntungkan dan gak ada resiko, berbeda dengan menyalurkan kepada banyak pihak seperti pedagang pasar, beresiko dan harus melayani banyak orang. Oleh sebab itu, pihaknya lebih memilih salah satu bank swasta.

Joko mengakui memang pedagang pasar tidak punya jaminan formal. Pemerintah saja tidak becus mengatur bank pemerintah. Kenapa mereka takut kios pasar dibawa lari? “Kami juga sudah MoU dengan bank plat merah, tapi ya gak berjalan sebagaimana mestinya. Pedagang kecil ditanya NPWP,  ya mana ada,” urainya.

Akibat tersumbatnya terhadap akses permodalan ini kepada bank plat merah, para pedagang mencari jalur alternatif. Menurut Joko, praktik pinjaman dengan bunga tinggi di pasar karena kebutuhan. Pedagang berkongsi dengan pemodal uang (lintah darat) sudah lama terjalin simbiosis mutualisme. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak mendorong keberpihakan penyaluran kredit kepada pedagang kecil.

“Adil dan berkeadilan itu harus berpihak kepada orang yang lemah, ngapain keberpihakan diberikan kepada orang yang kuat atau raksasa konglomerasi,” terang Joko yang juga sebagai Ketua Alumni UNDIP DPD DKI Jakarta.

“Jalan pintas ini diambil dengan terpaksa. Daripada dia mati? Mengabaikan bunga tinggi. Dari pinjaman dengan pemodal itulah yang digunakan untuk mengendalikan cashflow pedagang, termasuk buat membayar angsuran kios,” papar Joko. ■dam